Pelelangan jabatan dapat menghindari KKN
Selasa, 05 Februari 2013 - 18:17 WIB
Pelelangan jabatan dapat menghindari KKN
A
A
A
Sindonews.com – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pelelangan jabatan camat dan lurah rupanya ditanggapi oleh sejumlah kalangan masyarakat.
Tidak hanya warga yang memberikan tanggapan. Melainkan, berbagai pengamat juga ikut menyuarakan pendapatnya.
Salah satunya, Andy Corry pengamat Komunikasi Politik berpendapat pelelangan jabatan yang akan dilaksanakan, memiliki aturan dalam rangka reformasi birokrasi untuk pejabat dari eselon 1 hingga eselon 4. Jabatannya ditawarkan secara terbuka.
"Akan ada tim yang menilai dan menentukan, siapa yang dapat nilai tertinggi. Semuanya dilakukan secara transparan, dan yang punya nilai tertinggi akan layak memegang jabatan camat dan lurah itu. Ini bagus untuk menghindari KKN," ujar Andy Corry pengamat Komunikasi Politik, saat dihubungi Sindonews.com, Selasa (5/2/2013).
Menurutnya, tidak akan ada jual beli jabatan. Dikarenakan proses yang dilakukan transparan dan penilaian ditentukan oleh tim, yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk wakil dari publik.
“Masyarakat juga terlibat,” ungkap pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini.
Mengenai kriteria penilaian layak atau tidaknya, untuk menjabat sebagai camat dan lurah. Ia mengungkapkan, barometer sudah ada dalam aturan perekrutan camat dan lurah.
“Misalnya mempunyai kecakapan dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat," tutur Andy.
Tidak hanya warga yang memberikan tanggapan. Melainkan, berbagai pengamat juga ikut menyuarakan pendapatnya.
Salah satunya, Andy Corry pengamat Komunikasi Politik berpendapat pelelangan jabatan yang akan dilaksanakan, memiliki aturan dalam rangka reformasi birokrasi untuk pejabat dari eselon 1 hingga eselon 4. Jabatannya ditawarkan secara terbuka.
"Akan ada tim yang menilai dan menentukan, siapa yang dapat nilai tertinggi. Semuanya dilakukan secara transparan, dan yang punya nilai tertinggi akan layak memegang jabatan camat dan lurah itu. Ini bagus untuk menghindari KKN," ujar Andy Corry pengamat Komunikasi Politik, saat dihubungi Sindonews.com, Selasa (5/2/2013).
Menurutnya, tidak akan ada jual beli jabatan. Dikarenakan proses yang dilakukan transparan dan penilaian ditentukan oleh tim, yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk wakil dari publik.
“Masyarakat juga terlibat,” ungkap pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini.
Mengenai kriteria penilaian layak atau tidaknya, untuk menjabat sebagai camat dan lurah. Ia mengungkapkan, barometer sudah ada dalam aturan perekrutan camat dan lurah.
“Misalnya mempunyai kecakapan dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat," tutur Andy.
(stb)
