DPD Anggap Pembagian DAU Tak Adil
Sabtu, 02 Februari 2013 - 23:44 WIB
DPD Anggap Pembagian DAU Tak Adil
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori mengatakan, pembagian dana alokasi umum yang diatur dalam UU Nomor 33/2004, tentang perimbangan keuangan pusat-daerah masih jauh dari keadilan.
Menurut Alirman, sistem pembagian keuangan tersebut belum mempu menjadikan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
"Makanya sekarang kita saksikan sendiri, daerah kaya makin kaya dan daerah miskin tetap saja miskin. Disparitas sangat besar karena pembagian dana perimbangan masih pukul rata. Tidak pro daerah miskin," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori, Sabtu (2/2/2013).
Senator dari Sumatera Barat ini menambahkan, Komite IV DPD sudah menyusun draf usulan revisi UU 33/2004.
“Disana harus masuk sistem penghitungan yang adil, termasuk memberikan kompensasi kepada daerah yang rawan bencana, daerah yang kawasannya tidak boleh dikelola karena cagar alam hutan lindung dan sebagainya,” ungkapnya.
Alirman menambahkan, pembagian keuangan negara harus memperhatikan kekhususan daerah tertentu, agar mereka bisa mengejar keteringgalannya sekaligus bisa menyejahterakan rakyat secara adil.
"Negara harus cermat membagikan dana. Daerah yang harusnya dapat perhatian khusus ya jangan diperlakukan sama dengan daerah lain. Kita harus melahirkan regulasi yang melindungi masyarakat agar sejahtera," tegasnya disela pemantauan lokasi longsor di Kabupaten Agam, Sumbar.
Menurut Alirman, sistem pembagian keuangan tersebut belum mempu menjadikan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
"Makanya sekarang kita saksikan sendiri, daerah kaya makin kaya dan daerah miskin tetap saja miskin. Disparitas sangat besar karena pembagian dana perimbangan masih pukul rata. Tidak pro daerah miskin," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori, Sabtu (2/2/2013).
Senator dari Sumatera Barat ini menambahkan, Komite IV DPD sudah menyusun draf usulan revisi UU 33/2004.
“Disana harus masuk sistem penghitungan yang adil, termasuk memberikan kompensasi kepada daerah yang rawan bencana, daerah yang kawasannya tidak boleh dikelola karena cagar alam hutan lindung dan sebagainya,” ungkapnya.
Alirman menambahkan, pembagian keuangan negara harus memperhatikan kekhususan daerah tertentu, agar mereka bisa mengejar keteringgalannya sekaligus bisa menyejahterakan rakyat secara adil.
"Negara harus cermat membagikan dana. Daerah yang harusnya dapat perhatian khusus ya jangan diperlakukan sama dengan daerah lain. Kita harus melahirkan regulasi yang melindungi masyarakat agar sejahtera," tegasnya disela pemantauan lokasi longsor di Kabupaten Agam, Sumbar.
(stb)
