Pertemuan bahas bandara baru molor
Jum'at, 18 Januari 2013 - 13:33 WIB
Pertemuan bahas bandara baru molor
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pertemuan antara Gubernur DIY dengan PT ANgkasa Pura membahas pembangunan bandara baru molor. Pertemuan yang dijadwalkan kemarin batal karena PT AP harus mendampingi kunjungan sejumlah menteri ke NTB.
"Angkasa Pura ada acara ke NTB sama Pak Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN. Jadi awal Februari (pertemuannya)," ujar HB X di Yogyakarta, Jumat (18/1/2013).
Dalam pertemuan tersebut menurutnya, akan dibicarakan tindaklanjut rencana pembangunan bandara sesuai UU2/2012 dan Keppres 71/2012 tentang tanah.
Keluarnya IPL dalam aturan tersebut ditegaskan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari daerah.
Setelah izin prinsip dari pemerintah pusat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah keluar, proses pembebasan lahan baru dapat dilakukan.
"Sambil menunggu pembebasan lahan Amdal juga jalan," tandasnya.
Jika IPL dari Kementerian Perhubungan sudah keluar, Pemkab Kulonprogo mengaku dapat mengendalikan praktek peralihan hak pengelolaan tanah di Paliyan, Kulonprogo.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Astungkoro mengatakan, sebenarnya izin prinsip sudah diajukan oleh AP selaku pemrakarsa pembangunan ke Kementerian Perhubungan. Namun demikian, ketentuan baru di UU 2/2012 dan Keppres 71/2012 tetap harus dipenuhi.
"Angkasa Pura ada acara ke NTB sama Pak Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN. Jadi awal Februari (pertemuannya)," ujar HB X di Yogyakarta, Jumat (18/1/2013).
Dalam pertemuan tersebut menurutnya, akan dibicarakan tindaklanjut rencana pembangunan bandara sesuai UU2/2012 dan Keppres 71/2012 tentang tanah.
Keluarnya IPL dalam aturan tersebut ditegaskan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari daerah.
Setelah izin prinsip dari pemerintah pusat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah keluar, proses pembebasan lahan baru dapat dilakukan.
"Sambil menunggu pembebasan lahan Amdal juga jalan," tandasnya.
Jika IPL dari Kementerian Perhubungan sudah keluar, Pemkab Kulonprogo mengaku dapat mengendalikan praktek peralihan hak pengelolaan tanah di Paliyan, Kulonprogo.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Astungkoro mengatakan, sebenarnya izin prinsip sudah diajukan oleh AP selaku pemrakarsa pembangunan ke Kementerian Perhubungan. Namun demikian, ketentuan baru di UU 2/2012 dan Keppres 71/2012 tetap harus dipenuhi.
(ysw)
