DPR perhatikan kisruh data penduduk Jateng

Sindonews.com - Komisi II DPR siap menjembatani antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransnduk) Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Dalam Negeri, terkait munculnya perbedaan selisih penduduk Jateng sebanyak 6,7 juta.

Kepastian itu diperoleh setelah rombongan Komisi A DPRD Jateng dan Disnakertransnduk yang beraudensi dengan komisi yang membidangi masalah hukum dan dalam negeri, sore tadi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo.

“Komisi II DPR siap menjembatani dengan mengundang Kemendagri. Kami sebelumnya diminta untuk menyiapkan data-data, jika sudah siap, akan dipertemukan,” kata Kepala Bidang Kependudukan Disnakertransduk Provinsi Jateng Susi Handayanie, Rabu 16 Januari 2013, malam.

Selisih itu diketahui dari adanya perbedaan jumlah penduduk di Jawa Tengah yang ditetapkan Pemprov Jateng sebanyak 39.291.216 pada 26 November 2012 dan data agregat kependudukan per-kecamatan (DAK2) oleh Kementerian Dalam Negeri sebanyak 32.578.357, pada 7 Desember 2012. Jumlah penduduk di Jateng versi Disnakertransnduk pada 31 Desember 2012 turun lagi menjadi 38.971.574.

Menanggapi kisruh data kependudukan, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo berharap teman-teman (DPRD) di Jateng mengawali untuk mengusut penyebab munculnya selisih tersebut.

“Jateng kami harap jadi pionir. Bahkan di Jawa Barat, selisih penduduknya sampai 10 juta,” kata Ganjar Pranowo.

Jika banyak penduduk yang fiktif, maka surat suara yang telah disiapkan ini akan muspro. Selama ini Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki tata cara metode perubahan data sendiri.
SIAK ini disahkan oleh kabupaten/kota.

“Harusnya disandingkan dulu dengan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Rata-rata, jika ada gambar (foto) yang ganda, sampai 3-4, yang diambil gambar pertama,” ucapnya.