Kantor Pemkab lumpuh, PNS dimobilisasi untuk Pilkada
Rabu, 16 Januari 2013 - 17:24 WIB
Kantor Pemkab lumpuh, PNS dimobilisasi untuk Pilkada
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah aktifitas perkantoran di sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone tidak berjalan normal. Sejumlah PNS dimobilisasi dalam kampanye Pemilihan bupati dan cagub di Bone.
Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlihat di sejumlah dukungan calon bupati bone pasangan Andi Irsan Idris Galigo-Andi Yuslim Patawari (ACCmi)yang melakukan kampanye terbuka di lapangan Persibo, Rabu (16/1/2013) Di hari yang sama pasangan calon bupati Bone, A Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle yang melakukan pertemuan kontrak politik dengan PNS di kafe kopizone Jl KF Tendean, Watampone.
Keberadaan sejumlah PNS yang terlibat saling dukungan terlihat di sejumlah protokol di Kota Watampone. Salah satu lokasi kampanye terbuka pasangan ACCmi yang dipusatkan di lapangan Persibo.
Tim media pasangan ACCmi, Darwis, menjelaskan adanya sejumlah PNS yang terlibat dalam politik kampanye itu sah-sah saja karena pribadinya. Sementara Fahsar menjelaskan adanya kedatangan spontanitas PNS datang untuk menyaksikan langsung tanpa unsur paksaan.
Sementara itu, di sejumlah perkantoran terlihat sepi seperti di Pemkab Bone, dinas Pendidikan, dinas tenaga kerja transmigrasi, dan sejumlah kantor kelurahan di Kota Watampone.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Surya Dharma, menjelaskan keikutsertaan para PNS tersebut tidak bisa dilarang jika hanya mendengarkan program visi dan misi calon bupati Bone.
"Hanya jika dia memakai atribut dan kelihatan mengkampanyekan calon itu pelanggaran berat, namun tidak disalahkan jika hanya mendengarkan saja", kata Surya Dharma saat dihubungi SINDO, Rabu (16/1/2013).
Terkait beberapa pejabat atau PNS yang sepi pada jam kerja kantor, Surya menjelaskan bahwa itu sudah mengarah kepada perbuatan melanggar kedisiplinan yang tidak mencerminkan pada etos kerja selaku PNS.
Pengamat Hukum, DR Andi Nuzul M Hum, menjelaskan bahwa para PNS maupun kades sudah terang-terangan mendukung kandidat, tinggal bagaimana Panwaslu harus menyikapi dan memperlakukan secara adil untuk semua kandidat.
Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlihat di sejumlah dukungan calon bupati bone pasangan Andi Irsan Idris Galigo-Andi Yuslim Patawari (ACCmi)yang melakukan kampanye terbuka di lapangan Persibo, Rabu (16/1/2013) Di hari yang sama pasangan calon bupati Bone, A Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle yang melakukan pertemuan kontrak politik dengan PNS di kafe kopizone Jl KF Tendean, Watampone.
Keberadaan sejumlah PNS yang terlibat saling dukungan terlihat di sejumlah protokol di Kota Watampone. Salah satu lokasi kampanye terbuka pasangan ACCmi yang dipusatkan di lapangan Persibo.
Tim media pasangan ACCmi, Darwis, menjelaskan adanya sejumlah PNS yang terlibat dalam politik kampanye itu sah-sah saja karena pribadinya. Sementara Fahsar menjelaskan adanya kedatangan spontanitas PNS datang untuk menyaksikan langsung tanpa unsur paksaan.
Sementara itu, di sejumlah perkantoran terlihat sepi seperti di Pemkab Bone, dinas Pendidikan, dinas tenaga kerja transmigrasi, dan sejumlah kantor kelurahan di Kota Watampone.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Surya Dharma, menjelaskan keikutsertaan para PNS tersebut tidak bisa dilarang jika hanya mendengarkan program visi dan misi calon bupati Bone.
"Hanya jika dia memakai atribut dan kelihatan mengkampanyekan calon itu pelanggaran berat, namun tidak disalahkan jika hanya mendengarkan saja", kata Surya Dharma saat dihubungi SINDO, Rabu (16/1/2013).
Terkait beberapa pejabat atau PNS yang sepi pada jam kerja kantor, Surya menjelaskan bahwa itu sudah mengarah kepada perbuatan melanggar kedisiplinan yang tidak mencerminkan pada etos kerja selaku PNS.
Pengamat Hukum, DR Andi Nuzul M Hum, menjelaskan bahwa para PNS maupun kades sudah terang-terangan mendukung kandidat, tinggal bagaimana Panwaslu harus menyikapi dan memperlakukan secara adil untuk semua kandidat.
(ysw)
