Pembangunan tol bukan solusi, kereta api jawabnya
Rabu, 16 Januari 2013 - 14:54 WIB
Pembangunan tol bukan solusi, kereta api jawabnya
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang disetujui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak efektif mengurangi kemacetan di Jakarta.
Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, kemacetan Jakarta bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi DKI Jakarta saja, tetapi juga pemerintah pusat. Selama ini, rezim yang memimpin Indonesia tak pernah memikirkan masalah itu.
"Kan sebenarnya yang Jokowi setuju itu cuma dua ruas, namun media bilang enam ruas. Kan hanya Sunter-Palimanan itu yang disetujui, saya berpendapat, kemacetan Jakarta pusat harus ikut tanggung jawab," ujarnya di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/01/2013).
Ditambahkan dia, pemerintah pusat juga harus membuat kebijakan tambah transportasi di sektor publik yang selama ini tak dipenuhi rezim yang sudah memimpin. Kesalahannya, terletak pada letak tata ruang yang menjadi pemicu kemacetan di Jakarta.
Hamdi mengatakan, kemacetan di Jakarta disumbang oleh tingginya jumlah kommuter dari beberapa kota penyangga ibu kota. "Saya berpendapat, jumlah penyumbang kemacetan di Jakarta itu kommuter, lalu lalang dari kota penyangga seperti Depok, secara administratif bukan DKI, tapi mereka menyerbu Jakarta," terangnya.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh letak tata ruang Jakarta dimana masyarakat dijauhkan dari pusat kerja. Ditambah dengan transportasi massal yang tidak cukup. "Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana mengangkut orang dari pinggir ke dalam. Celakanya lagi, transportasi massal enggak cukup," imbuhnya.
Dia menambahkan, sebanyak apapun jalan yang dibangun untuk mengurai kemacetan, kemacetan akan selalu terjadi apabila tata ruang tidak dibenahi. Namun, kemacetan dapat dikurangi dengan pembatasan jumlah kendaraan pribadi dan menaikkan pajak kendaraan.
Pemerintah juga diminta untuk membenahi sistem transportasi massal yang nyaman dan mencukupi, seperti kereta dan feeder busway. Apabila transportasi massal sudah terpenuhi, Hamdi menilai kemacetan dapat dikurangi.
"Macet akan selalu terjadi, sepanjang tata ruang enggak dibenahi. Berkurang bisa, asal ratio kendaraan pribadi terlalu banyak, kereta paling efisien. Jokowi harus lobi PT KAI perbanyak jalur dari pinggir Jakarta," tandasnya.
Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, kemacetan Jakarta bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi DKI Jakarta saja, tetapi juga pemerintah pusat. Selama ini, rezim yang memimpin Indonesia tak pernah memikirkan masalah itu.
"Kan sebenarnya yang Jokowi setuju itu cuma dua ruas, namun media bilang enam ruas. Kan hanya Sunter-Palimanan itu yang disetujui, saya berpendapat, kemacetan Jakarta pusat harus ikut tanggung jawab," ujarnya di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/01/2013).
Ditambahkan dia, pemerintah pusat juga harus membuat kebijakan tambah transportasi di sektor publik yang selama ini tak dipenuhi rezim yang sudah memimpin. Kesalahannya, terletak pada letak tata ruang yang menjadi pemicu kemacetan di Jakarta.
Hamdi mengatakan, kemacetan di Jakarta disumbang oleh tingginya jumlah kommuter dari beberapa kota penyangga ibu kota. "Saya berpendapat, jumlah penyumbang kemacetan di Jakarta itu kommuter, lalu lalang dari kota penyangga seperti Depok, secara administratif bukan DKI, tapi mereka menyerbu Jakarta," terangnya.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh letak tata ruang Jakarta dimana masyarakat dijauhkan dari pusat kerja. Ditambah dengan transportasi massal yang tidak cukup. "Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana mengangkut orang dari pinggir ke dalam. Celakanya lagi, transportasi massal enggak cukup," imbuhnya.
Dia menambahkan, sebanyak apapun jalan yang dibangun untuk mengurai kemacetan, kemacetan akan selalu terjadi apabila tata ruang tidak dibenahi. Namun, kemacetan dapat dikurangi dengan pembatasan jumlah kendaraan pribadi dan menaikkan pajak kendaraan.
Pemerintah juga diminta untuk membenahi sistem transportasi massal yang nyaman dan mencukupi, seperti kereta dan feeder busway. Apabila transportasi massal sudah terpenuhi, Hamdi menilai kemacetan dapat dikurangi.
"Macet akan selalu terjadi, sepanjang tata ruang enggak dibenahi. Berkurang bisa, asal ratio kendaraan pribadi terlalu banyak, kereta paling efisien. Jokowi harus lobi PT KAI perbanyak jalur dari pinggir Jakarta," tandasnya.
(san)
