Pemprov Kaltim hentikan izin perkebunan sawit
Senin, 14 Januari 2013 - 14:43 WIB
Pemprov Kaltim hentikan izin perkebunan sawit
A
A
A
Sindonews.com - Karena izin perkebunan kelapa sawit yang cukup banyak, sementara realisasi penanamannya yang masih kurang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menghentikan izin sektor ini. Moratorium izin ini akan dilakukan pada tahun 2013 ini. Izin untuk sementara tidak dikeluarkan sampai realisasi perkebunan sudah banyak dilakukan.
“Izinnya kan sudah banyak keluar. Jadi untuk sementara waktu, kita tidak mengeluarkan dulu izin perkebunan sawit baru,” kata Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim Yadi Sabianoor, Senin (14/1/2012).
Saat ini, total luas perizinan perkebunan sawit yang telah dikeluarkan Pemprov Kaltim mencapai 2,4 juta hektare. Dari jumlah tersebut, baru satu juta hektare diantaranya yang telah ditanami.
“Izinnya sudah 2,4 juta hektare yang dikeluarkan, tapi baru satu juta hektare yang ditanami. Kita tunggu dulu sampai semuanya ditanami baru kita pertimbangkan lagi untuk mengeluarkan izin baru,” tambahnya.
Izin yang mudah untuk investasi kelapa sawit membuat banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya. Hanya saja luasan lahan yang diijinkan tidak sejalan dengan realisasi pembukaan lahan untuk penanaman.
“Izinnya kan sudah banyak keluar. Jadi untuk sementara waktu, kita tidak mengeluarkan dulu izin perkebunan sawit baru,” kata Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim Yadi Sabianoor, Senin (14/1/2012).
Saat ini, total luas perizinan perkebunan sawit yang telah dikeluarkan Pemprov Kaltim mencapai 2,4 juta hektare. Dari jumlah tersebut, baru satu juta hektare diantaranya yang telah ditanami.
“Izinnya sudah 2,4 juta hektare yang dikeluarkan, tapi baru satu juta hektare yang ditanami. Kita tunggu dulu sampai semuanya ditanami baru kita pertimbangkan lagi untuk mengeluarkan izin baru,” tambahnya.
Izin yang mudah untuk investasi kelapa sawit membuat banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya. Hanya saja luasan lahan yang diijinkan tidak sejalan dengan realisasi pembukaan lahan untuk penanaman.
(rsa)
