Lapindo tunggu dana pinjaman lunasi korban lumpur
Lapindo tunggu dana pinjaman lunasi korban lumpur
A
A
A
Sindonews.com - Korban lumpur Lapindo tampaknya harus bersabar untuk menunggu pelunasan pembayaran asetnya yang terendam lumpur. Pasalnya, PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) masih menunggu dana pinjaman dari bank.
"Untuk melunasi pembayaran aset korban lumpur kita masih menunggu dana pinjaman dari bank. Proposal pengajuan pinjaman sudah kita serahkan ke Menteri Pekerjaan Umum agar difasilitasi pemberian pinjaman dari bank pemerintah," ujar Direktur PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala, Rabu (9/1/2013).
Kenapa Minarak mengajukan pinjaman ke bank?, Andi Darussalam menjelaskan tak lain karena pihaknya saat ini belum ada dana. Sehingga, satu-satunya jalan dengan minta bantuan pemerintah agar bisa mendapat kucuran pinjaman dari bank dengan jangka waktu lima tahun.
Pengajuan pinjaman ke bank pernah dilakukan Minarak tahun 2009 lalu yang akhirnya mendapat pinjaman dari BRI Rp1,1 triliun dengan jangka waktu lima tahun. Namun, Minarak sudah melunasi pinjaman itu dalam jangka waktu dua tahun.
"Tidak ada yang ditutup-tutupi, memang kita tidak ada dana. Kita tidak menyerah karena selama ini sudah mengeluarkan dana Rp3,2 triliun untuk membayar aset korban lumpur. Makanya kita mengajukan pinjaman ke bank pemerintah," tandas Andi Darussalam.
Andi Darussalam menegaskan untuk melunasi aset korban lumpur dibutuhkan dana Rp786 miliar. Sedangkan dana pinjaman yang diajukan ke bank melalui pemerintah Rp632 miliar, dan sebesar Rp154 miliar akan diupayakan dengan dana Minarak sendiri.
Selain itu, Andi Darussalam juga mengakui jika saat pertemuan dengan Pansus Lumpur dan Nirwan Bakrie serta pihak-pihak terkait awal Desember 2012 lalu, Minarak akan menyediakan dana antara Rp200 sampai Rp250 miliar untuk melunasi 1.757 berkas yang dibayarkan sampai akhir Desember.
Kenyataannya, dana yang bisa dipenuhi hanya sebesar Rp80 miliar dan sisanya akan dibayarkan mulai Januari 2013.
"Keseluruhan yang belum lunas sebanyak 3.757 berkas. Sebenarnya sampai akhir Desember 2012 kami menarget bisa lunas 1.757 berkas, tapi baru terealisasi 409 berkas. Sisanya akan kami bayar mulai Januari 2013. Sedangkan 2.000 berkas kami masih menunggu dana pinjaman dari bank," papar Andi Darussalam.
Minarak juga menolak jika dikatakan menyerah untuk menyelesaikan pelunasan pembayaran korban lumpur. Sebab, selama ini sudah mengeluarkan dana sekutar Rp3,2 triliun. Namun karena terkendala belum adanya dana sehingga tidak bisa diselesaikan akhir tahun 2012.
Ditanya apakah pengajuan pinjaman ke bank bakal disetujui?, Andi Darussalam mengaku proposalnya sudah diserahkan ke Menteri PU Joko Kirmanto selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS yang disaksikan Menteri Sosial dan pihak lainnya. Saat ini pemerintah masih mengupayakan agar ada bank yang bersedia memberi pinjaman ke Lapindo.
"Akhir Januari ini kita akan bertemu dengan Menteri PU. Semoga saja bisa mendapat pinjaman dana dari bank," tandasnya.
Demikian pula ketika ditanya kenapa Minarak tidak minta dana talangan dari APBN?, Andi menegaskan jika Lapindo berkomitmen menyelesaikan pembayaran aset korban lumpur. Dengan dana pinjaman dari bank, nantinya Lapindo akan mengembalikan dana itu karena sistemnya kredit bukan dana talangan.
Sebenarnya selain ke BRI, Lapindo juga pernah mengajukan pinjaman dana ke Bank Jatim untuk melunasi korban lumpur. Jika pada tahun 2009 lalu BRI memberi kredit Rp1,1 triliun karena ada campur tangan pemerintah. Bank Jatim menolak pengajuan kredit Lapindo yang diajukan triwulan kedua tahun 2012 lalu.
Sedangkan korban lumpur sudah seringkali mendesak agar pemerintah memberi dana talangan untuk menyelesaikan pelunasan ganti rugi. Namun, sejauh ini pemerintah belum ada iktikad untuk memberi dana talangan.
"Kami berharap segera ada dana talangan atau pinjaman ke Minarak agar bisa segera melunasi pembayaran," ujar H Sunarto, salah satu perwakilan korban lumpur asal Desa Renokenongo.
Sunarto menambahkan, dalam pertemuan dengan Andi Darussalam beberapa waktu lalu sudah dijelaskan jika Minarak akan mulai mengangsur pembayaran Januari ini. Pembayaran itu untuk kekurangan dana Rp200 miliar yang dijanjikan. Sedangkan sisanya, Minarak masih menunggu dana pinjaman dari bank.
Untuk itulah, korban lumpur berharap agar pemerintah bisa memfasilitasi agar ada bank yang mau memberi pinjaman ke Minarak.
"Semburan lumpur berlangsung sudah lebih dari enam tahun, tapi pembayaran aset kami belum lunas. Pemerintah harus segera turun tangan," pinta Sunarto.
"Untuk melunasi pembayaran aset korban lumpur kita masih menunggu dana pinjaman dari bank. Proposal pengajuan pinjaman sudah kita serahkan ke Menteri Pekerjaan Umum agar difasilitasi pemberian pinjaman dari bank pemerintah," ujar Direktur PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala, Rabu (9/1/2013).
Kenapa Minarak mengajukan pinjaman ke bank?, Andi Darussalam menjelaskan tak lain karena pihaknya saat ini belum ada dana. Sehingga, satu-satunya jalan dengan minta bantuan pemerintah agar bisa mendapat kucuran pinjaman dari bank dengan jangka waktu lima tahun.
Pengajuan pinjaman ke bank pernah dilakukan Minarak tahun 2009 lalu yang akhirnya mendapat pinjaman dari BRI Rp1,1 triliun dengan jangka waktu lima tahun. Namun, Minarak sudah melunasi pinjaman itu dalam jangka waktu dua tahun.
"Tidak ada yang ditutup-tutupi, memang kita tidak ada dana. Kita tidak menyerah karena selama ini sudah mengeluarkan dana Rp3,2 triliun untuk membayar aset korban lumpur. Makanya kita mengajukan pinjaman ke bank pemerintah," tandas Andi Darussalam.
Andi Darussalam menegaskan untuk melunasi aset korban lumpur dibutuhkan dana Rp786 miliar. Sedangkan dana pinjaman yang diajukan ke bank melalui pemerintah Rp632 miliar, dan sebesar Rp154 miliar akan diupayakan dengan dana Minarak sendiri.
Selain itu, Andi Darussalam juga mengakui jika saat pertemuan dengan Pansus Lumpur dan Nirwan Bakrie serta pihak-pihak terkait awal Desember 2012 lalu, Minarak akan menyediakan dana antara Rp200 sampai Rp250 miliar untuk melunasi 1.757 berkas yang dibayarkan sampai akhir Desember.
Kenyataannya, dana yang bisa dipenuhi hanya sebesar Rp80 miliar dan sisanya akan dibayarkan mulai Januari 2013.
"Keseluruhan yang belum lunas sebanyak 3.757 berkas. Sebenarnya sampai akhir Desember 2012 kami menarget bisa lunas 1.757 berkas, tapi baru terealisasi 409 berkas. Sisanya akan kami bayar mulai Januari 2013. Sedangkan 2.000 berkas kami masih menunggu dana pinjaman dari bank," papar Andi Darussalam.
Minarak juga menolak jika dikatakan menyerah untuk menyelesaikan pelunasan pembayaran korban lumpur. Sebab, selama ini sudah mengeluarkan dana sekutar Rp3,2 triliun. Namun karena terkendala belum adanya dana sehingga tidak bisa diselesaikan akhir tahun 2012.
Ditanya apakah pengajuan pinjaman ke bank bakal disetujui?, Andi Darussalam mengaku proposalnya sudah diserahkan ke Menteri PU Joko Kirmanto selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS yang disaksikan Menteri Sosial dan pihak lainnya. Saat ini pemerintah masih mengupayakan agar ada bank yang bersedia memberi pinjaman ke Lapindo.
"Akhir Januari ini kita akan bertemu dengan Menteri PU. Semoga saja bisa mendapat pinjaman dana dari bank," tandasnya.
Demikian pula ketika ditanya kenapa Minarak tidak minta dana talangan dari APBN?, Andi menegaskan jika Lapindo berkomitmen menyelesaikan pembayaran aset korban lumpur. Dengan dana pinjaman dari bank, nantinya Lapindo akan mengembalikan dana itu karena sistemnya kredit bukan dana talangan.
Sebenarnya selain ke BRI, Lapindo juga pernah mengajukan pinjaman dana ke Bank Jatim untuk melunasi korban lumpur. Jika pada tahun 2009 lalu BRI memberi kredit Rp1,1 triliun karena ada campur tangan pemerintah. Bank Jatim menolak pengajuan kredit Lapindo yang diajukan triwulan kedua tahun 2012 lalu.
Sedangkan korban lumpur sudah seringkali mendesak agar pemerintah memberi dana talangan untuk menyelesaikan pelunasan ganti rugi. Namun, sejauh ini pemerintah belum ada iktikad untuk memberi dana talangan.
"Kami berharap segera ada dana talangan atau pinjaman ke Minarak agar bisa segera melunasi pembayaran," ujar H Sunarto, salah satu perwakilan korban lumpur asal Desa Renokenongo.
Sunarto menambahkan, dalam pertemuan dengan Andi Darussalam beberapa waktu lalu sudah dijelaskan jika Minarak akan mulai mengangsur pembayaran Januari ini. Pembayaran itu untuk kekurangan dana Rp200 miliar yang dijanjikan. Sedangkan sisanya, Minarak masih menunggu dana pinjaman dari bank.
Untuk itulah, korban lumpur berharap agar pemerintah bisa memfasilitasi agar ada bank yang mau memberi pinjaman ke Minarak.
"Semburan lumpur berlangsung sudah lebih dari enam tahun, tapi pembayaran aset kami belum lunas. Pemerintah harus segera turun tangan," pinta Sunarto.
(rsa)
Explore More