Demo anti Lapindo segel kantor gubernur Jatim
Rabu, 09 Januari 2013 - 12:16 WIB
Demo anti Lapindo segel kantor gubernur Jatim
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan pendemo yang mengatasmanakan diri Solidaritas Rakyat Jawa Timur untuk Tragedi Lapindo menyegel pintu masuk Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim).
Mereka menuntut sikap tegas pemerintah untuk menyeleseikan ganti rugi korban Lapindo yang sudah enam tahun terkatung-katung. Mereka memberikan solusi dengan melakukan penyitaan aset Aburizal Bakrie (Ical) sebagai pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur lapindo.
Seorang pendemo Ihyak Ulumudin mengatakan Gubernur Jatim terbukti telah gagal dalam mengawal dan memediasi penyeleseian ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
"Gubernur Jatim sebagai pemerintahan tertinggi di Jawa Timur segera mengambil alih kasus ini dari pemerintah pusat. Sidoarjo adalah bagian dari Jawa Timur dan menjadi urusan Jawa Timur," katanya, di depan kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (9/1/2013).
Dia juga menuding terkatung-katungnya nasib korban lumpur karena banyak oknum yang menjadikan kasus ini menjadi komoditas politik. Bahkan, baik pemerintah maupun pihak Lapindo sama-sama tidak serius untuk menyeleseikan persoalan tersebut.
Menurutnya, hal itu terbukti saat awal kasus luapan Lapindo malah berpolemik di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Namun sampai sekarang tidak jelas penyeleseiannya. Malahan, targedi Lapindo ini dianggap sebagai bencana alam sehingga ganti rugi harus ditanggung negera.
"Lapindo yang menjadi biang keroknya, Ical harus tanggungjawab. Pemerintah harus sita aset-aset Ical untuk pembayaran ganti rugi korban lumpur," tandasnya.
Puluhan massa ini datang ke lokasi dengan membawa sejumlah poster dan atribut lainnya. Mereka datang dan langsung menyegel pintu masuk kantor Gubernur.
Sementara, puluhan petugas dari Polrestabes Surabaya juga disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi tersebut.
Mereka menuntut sikap tegas pemerintah untuk menyeleseikan ganti rugi korban Lapindo yang sudah enam tahun terkatung-katung. Mereka memberikan solusi dengan melakukan penyitaan aset Aburizal Bakrie (Ical) sebagai pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur lapindo.
Seorang pendemo Ihyak Ulumudin mengatakan Gubernur Jatim terbukti telah gagal dalam mengawal dan memediasi penyeleseian ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
"Gubernur Jatim sebagai pemerintahan tertinggi di Jawa Timur segera mengambil alih kasus ini dari pemerintah pusat. Sidoarjo adalah bagian dari Jawa Timur dan menjadi urusan Jawa Timur," katanya, di depan kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (9/1/2013).
Dia juga menuding terkatung-katungnya nasib korban lumpur karena banyak oknum yang menjadikan kasus ini menjadi komoditas politik. Bahkan, baik pemerintah maupun pihak Lapindo sama-sama tidak serius untuk menyeleseikan persoalan tersebut.
Menurutnya, hal itu terbukti saat awal kasus luapan Lapindo malah berpolemik di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Namun sampai sekarang tidak jelas penyeleseiannya. Malahan, targedi Lapindo ini dianggap sebagai bencana alam sehingga ganti rugi harus ditanggung negera.
"Lapindo yang menjadi biang keroknya, Ical harus tanggungjawab. Pemerintah harus sita aset-aset Ical untuk pembayaran ganti rugi korban lumpur," tandasnya.
Puluhan massa ini datang ke lokasi dengan membawa sejumlah poster dan atribut lainnya. Mereka datang dan langsung menyegel pintu masuk kantor Gubernur.
Sementara, puluhan petugas dari Polrestabes Surabaya juga disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi tersebut.
(rsa)
