Anggaran bencana daerah minim
Minggu, 06 Januari 2013 - 20:30 WIB
Anggaran bencana daerah minim
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran penanggulangan bencana yang disiapkan pemerintah ternyata minim. Anggaran yang didapat ternyata hanya cukup untuk melakukan kegiatan rutin saja, tanpa bisa memenuhi kebutuhan musibah maupun bencana.
Diketahui, besaran anggaran bencana di setiap daerah memang berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju sendiri hanya memiliki dana dalam APBD 2013 sebesar Rp2,9 miliar. Uang itu digunakan antara lain untuk program pembangunan turap, talud dan beronjong sebesar Rp417 juta.
"Kemudian untuk program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan sebesar Rp406 juta, program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp956 juta, peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp700 juta dan program pencegahan dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp282 juta," rinci Kepala BPBD Mamuju, Syarifuddin, Minggu (6/1/2013).
Sementara BPBD Sulbar mengelola dana sedikit lebih banyak dari Mamuju. Kepala BPBD Sulbar darno Madjid menyebutkan, anggaran pada institusinya sebesar Rp3 miliar lebih. Dana itu bersumber dari APBD Sulbar 2013.
Diakui, institusinya melakukan tugas yang sifatnya tentatif dan mendadak. Sehingga dengan anggaran sebesar itu, tentu tidak leluasa melaksanakan tugas.
"Tugas lapangan pertama saya sebagai Kepala BPBD Sulbar adalah menangani bencana banjir pada tiga kecamatan di Mamuju. Memang perlu ada taktis yang setiap saat dapat dipergunakan. Namun itu terbentur dengan aturan," katanya.
Sulbar dengan topografi yang ada memang rawan bencana. Khususnya longsor dan banjir. Kalau melihat kondisi, kata Darno, angka itu minim.
Kendati demikian dia menegaskan, institusi BPBD melakukan tugas kemanusiaan. Sehingga dana tidak bisa dijadikan kendala. Apalagi institusinya bekerjasama dengan Dinas Sosial dan sejumlah instansi terkait.
"Jadi saling menutupi. Apalagi kami di provinsi hanya sebagai pendukung saja. Garis depan penanganan bencana ada di Kabupaten. Kami sudah membuka posko 24 jam untuk tanggap bencana," katanya.
Ketua DPRD Mamuju Suginto, mengatakan, dana BPBD Mamuju sebesar Rp2,9 miliar memang tidak akan cukup digunakan untuk semua peristiwa. Karena itu ada dana tak terduga pada instansi tersebut dalam APBD Mamuju 2013.
Ditegaskan, memang tidak mungkin ada dana di APBD kalau belum ada kejadian. Saat ini itu hal mustahil untuk dilakukan, sebab sudah pasti akan menabrak aturan.
"Dan untuk diketahui, ada yang namanya dana pasca bencana. Ini sumbernya dari pusat. Untuk itulah BPBD Mamuju harus segera membuat laporan dalam rangka menjolok dana bencana dari pusat. Tugasnya BPBD Mamuju untuk menginventarisir kerugian itu," kata Sugianto.
Laporan yang diajukan ke pusat, lanjutnya, tidak serta merta cair. Perlu ada proses yang cukup lama. Sehingga bantuan Pemkab Mamuju pada korban bencana, bersifat sementara.
Dituturkan, setiap ada bencana sudah pasti akan turun sejumlah instansi terkait sesuai tupoksi masing-masing Namun mereka berada dilokasi dengan batas waktu tertentu.
Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, mengungkapkan, dana penanggulangan bencana tidak hanya melekat di lembaga BPBD. Tapi juga ada di PU, Ketahanan Pangan, Dinsos dan beberapa instansi lainnya.
"Tahun 2013 ini memang perlu ada anggaran khusus yang disave. Ini dibicarakan setiap bulan. Maksudnya dana taktis kalau-kalau ada bencana seperti ini. Jadi penanganannya cepat," kuncinya.
Diketahui, besaran anggaran bencana di setiap daerah memang berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju sendiri hanya memiliki dana dalam APBD 2013 sebesar Rp2,9 miliar. Uang itu digunakan antara lain untuk program pembangunan turap, talud dan beronjong sebesar Rp417 juta.
"Kemudian untuk program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan sebesar Rp406 juta, program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp956 juta, peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp700 juta dan program pencegahan dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp282 juta," rinci Kepala BPBD Mamuju, Syarifuddin, Minggu (6/1/2013).
Sementara BPBD Sulbar mengelola dana sedikit lebih banyak dari Mamuju. Kepala BPBD Sulbar darno Madjid menyebutkan, anggaran pada institusinya sebesar Rp3 miliar lebih. Dana itu bersumber dari APBD Sulbar 2013.
Diakui, institusinya melakukan tugas yang sifatnya tentatif dan mendadak. Sehingga dengan anggaran sebesar itu, tentu tidak leluasa melaksanakan tugas.
"Tugas lapangan pertama saya sebagai Kepala BPBD Sulbar adalah menangani bencana banjir pada tiga kecamatan di Mamuju. Memang perlu ada taktis yang setiap saat dapat dipergunakan. Namun itu terbentur dengan aturan," katanya.
Sulbar dengan topografi yang ada memang rawan bencana. Khususnya longsor dan banjir. Kalau melihat kondisi, kata Darno, angka itu minim.
Kendati demikian dia menegaskan, institusi BPBD melakukan tugas kemanusiaan. Sehingga dana tidak bisa dijadikan kendala. Apalagi institusinya bekerjasama dengan Dinas Sosial dan sejumlah instansi terkait.
"Jadi saling menutupi. Apalagi kami di provinsi hanya sebagai pendukung saja. Garis depan penanganan bencana ada di Kabupaten. Kami sudah membuka posko 24 jam untuk tanggap bencana," katanya.
Ketua DPRD Mamuju Suginto, mengatakan, dana BPBD Mamuju sebesar Rp2,9 miliar memang tidak akan cukup digunakan untuk semua peristiwa. Karena itu ada dana tak terduga pada instansi tersebut dalam APBD Mamuju 2013.
Ditegaskan, memang tidak mungkin ada dana di APBD kalau belum ada kejadian. Saat ini itu hal mustahil untuk dilakukan, sebab sudah pasti akan menabrak aturan.
"Dan untuk diketahui, ada yang namanya dana pasca bencana. Ini sumbernya dari pusat. Untuk itulah BPBD Mamuju harus segera membuat laporan dalam rangka menjolok dana bencana dari pusat. Tugasnya BPBD Mamuju untuk menginventarisir kerugian itu," kata Sugianto.
Laporan yang diajukan ke pusat, lanjutnya, tidak serta merta cair. Perlu ada proses yang cukup lama. Sehingga bantuan Pemkab Mamuju pada korban bencana, bersifat sementara.
Dituturkan, setiap ada bencana sudah pasti akan turun sejumlah instansi terkait sesuai tupoksi masing-masing Namun mereka berada dilokasi dengan batas waktu tertentu.
Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, mengungkapkan, dana penanggulangan bencana tidak hanya melekat di lembaga BPBD. Tapi juga ada di PU, Ketahanan Pangan, Dinsos dan beberapa instansi lainnya.
"Tahun 2013 ini memang perlu ada anggaran khusus yang disave. Ini dibicarakan setiap bulan. Maksudnya dana taktis kalau-kalau ada bencana seperti ini. Jadi penanganannya cepat," kuncinya.
(rsa)
