Pemkab diminta perhatikan praktisi budaya
Kamis, 03 Januari 2013 - 09:42 WIB
Pemkab diminta perhatikan praktisi budaya
A
A
A
Sindonews.com - Pemkab Kulonprogo diminta memberi perhatian terhadap praktisi kebudayaan Kulonprogo. Selama ini, peran mereka dinilai dianaktirikan pemkab. Mereka meminta bidang kebudayaan dibuat institusi tersendiri agar lebih fokus mengurus kebudayaan.
Menurut Ketua Dewan Kebudayaan Kulonprogo Imam Syafei, sebenarnya dewan kebudayaan mendukung langkah Pemkab yang terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Namun dia meminta pemkab tidak meminggirkan bidang lain termasuk kebudayaan yang juga butuh pendampingan dari pemerintah.
"Warga Kulonprogo yang miskin hanya 12 persen saja. Jadi jangan cuma terfokus ke sana. Perhatian dari pemerintah harus diberikan secara merata kepada semua warga, termasuk kebudayaan agar adil," kata Imam, Kamis (3/1/2013).
Dia mengatakan, jika pemimpin Kulonprogo memiliki kesadaran mendukung kebudayaan, maka semestinya pemerintah turut memperhatikan orang miskin berbasis kesenian budaya lokal. Selama ini banyak seniman berbasis kebudayaan rakyat yang juga miskin secara ekonomi.
Namun kondisi itu tidak menghambat komitmen mereka melestarikanbudaya lokal. Hanya kerap kali para seniman itu menemui banyak kendala dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
"Seniman itu juga miskin, mau tampil saja terkendala kostum, dan alat. Pemerintah jangan pilih kasih dong," pintanya.
Menurutnya, Dewan Kebudayaan mengeluarkan tiga poin rekomendasi terhadap Pemkab Kulonprogo. Di antaranya, membuat peta kesenian unggulan berbasis kecamatan, menyertakan kesenian rakyat dalam berbagai event hiburan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
Rekomendasi lainnya pemisahan Bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).
"Pemisahan Bidang Kebudayaan itu penting karena sesuai amanah UU Keistimewaan, harus mengedepankan unsur kebudayaan," pungkasnya.
Kepala Disbudparpora Kulonprogo Eko Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya mulai bekerja sama dengan kecamatan dan masyarakat untuk mendorong kesenian tradisi berbasis kecamatan.
Menurut dia, kurangnya dukungan terhadap seniman karena minimnya anggaran pada bidang kebudayaan, yakni tidak sampai Rp200 juta.
Menurut Ketua Dewan Kebudayaan Kulonprogo Imam Syafei, sebenarnya dewan kebudayaan mendukung langkah Pemkab yang terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Namun dia meminta pemkab tidak meminggirkan bidang lain termasuk kebudayaan yang juga butuh pendampingan dari pemerintah.
"Warga Kulonprogo yang miskin hanya 12 persen saja. Jadi jangan cuma terfokus ke sana. Perhatian dari pemerintah harus diberikan secara merata kepada semua warga, termasuk kebudayaan agar adil," kata Imam, Kamis (3/1/2013).
Dia mengatakan, jika pemimpin Kulonprogo memiliki kesadaran mendukung kebudayaan, maka semestinya pemerintah turut memperhatikan orang miskin berbasis kesenian budaya lokal. Selama ini banyak seniman berbasis kebudayaan rakyat yang juga miskin secara ekonomi.
Namun kondisi itu tidak menghambat komitmen mereka melestarikanbudaya lokal. Hanya kerap kali para seniman itu menemui banyak kendala dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
"Seniman itu juga miskin, mau tampil saja terkendala kostum, dan alat. Pemerintah jangan pilih kasih dong," pintanya.
Menurutnya, Dewan Kebudayaan mengeluarkan tiga poin rekomendasi terhadap Pemkab Kulonprogo. Di antaranya, membuat peta kesenian unggulan berbasis kecamatan, menyertakan kesenian rakyat dalam berbagai event hiburan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
Rekomendasi lainnya pemisahan Bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).
"Pemisahan Bidang Kebudayaan itu penting karena sesuai amanah UU Keistimewaan, harus mengedepankan unsur kebudayaan," pungkasnya.
Kepala Disbudparpora Kulonprogo Eko Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya mulai bekerja sama dengan kecamatan dan masyarakat untuk mendorong kesenian tradisi berbasis kecamatan.
Menurut dia, kurangnya dukungan terhadap seniman karena minimnya anggaran pada bidang kebudayaan, yakni tidak sampai Rp200 juta.
(ysw)
