Pelayanan publik di Surabaya jeblok
Rabu, 19 Desember 2012 - 15:34 WIB
Pelayanan publik di Surabaya jeblok
A
A
A
Sindonews.com - Kendati Kota Surabaya bisa dikategorikan sebagai kota metropolitan, namun dari segi pelayanan tampaknya masih amburadul. Buktinya, pelayanan publik di Pemkot Surabaya merupakan tempat yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur merilis, Kota Surabaya terdapat 88 pengaduan dari 207 pengaduan selama tahun 2012 atau sekira 42,51 persen.
Sementara Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat kedua sebanyak 16 pengaduan atau sekitar 7,73 persen selanjutnya Kabupaten Sidoarjo sebanyak 12 pengaduan atau 5,80 persen.
"Selama tahun 2012 sebanyak 152 kasus yang berhasil ditangani oleh KPP Jatim," kata Ketua KPP Jatim Nuning Rodiyah disela laporan kinerja KPP Jatim di kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (19/12/2012).
Kata Nuning, Kota Surabaya masih tertinggi karena letak instasi pemerintahan yang dikeluhkan masyarakat mayoritas berada di kota pahlawan ini.
Sedangkan untuk instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke KPP, posisi teratas ditempati Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 23 pengaduan. Disusul dengan pelayanan di kantor Pemerintahan desa/pemerintahan dengan 23 pengduan.
Selanjutnya, PDAM yang mendapatkan 18 pengaduan. Untuk BPN, rata-rata masyarakat mengeluhkan terkait standar waktu dan biaya.
Nuning juga mengatakan, pihaknya akan berkordinasi dengan BPN. Termasuk nanti akan mengeluarkan rekomendasi Gubernur Jatim untuk berkordinasi dengan BPN Kanwil Jatim segera merumuskan upaya perbaikan pelayanan dokumen pertanahan.
"KPP juga mendorong pihak terkait untuk bekerja sama dengan KPP dalam rangka penanganan pengaduan pelayanan publik yang dilaksanakan," tukasnya.
Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur merilis, Kota Surabaya terdapat 88 pengaduan dari 207 pengaduan selama tahun 2012 atau sekira 42,51 persen.
Sementara Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat kedua sebanyak 16 pengaduan atau sekitar 7,73 persen selanjutnya Kabupaten Sidoarjo sebanyak 12 pengaduan atau 5,80 persen.
"Selama tahun 2012 sebanyak 152 kasus yang berhasil ditangani oleh KPP Jatim," kata Ketua KPP Jatim Nuning Rodiyah disela laporan kinerja KPP Jatim di kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (19/12/2012).
Kata Nuning, Kota Surabaya masih tertinggi karena letak instasi pemerintahan yang dikeluhkan masyarakat mayoritas berada di kota pahlawan ini.
Sedangkan untuk instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke KPP, posisi teratas ditempati Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 23 pengaduan. Disusul dengan pelayanan di kantor Pemerintahan desa/pemerintahan dengan 23 pengduan.
Selanjutnya, PDAM yang mendapatkan 18 pengaduan. Untuk BPN, rata-rata masyarakat mengeluhkan terkait standar waktu dan biaya.
Nuning juga mengatakan, pihaknya akan berkordinasi dengan BPN. Termasuk nanti akan mengeluarkan rekomendasi Gubernur Jatim untuk berkordinasi dengan BPN Kanwil Jatim segera merumuskan upaya perbaikan pelayanan dokumen pertanahan.
"KPP juga mendorong pihak terkait untuk bekerja sama dengan KPP dalam rangka penanganan pengaduan pelayanan publik yang dilaksanakan," tukasnya.
(ysw)
