APBD Bulukumba didominasi belanja pegawai
Kamis, 13 Desember 2012 - 03:29 WIB
APBD Bulukumba didominasi belanja pegawai
A
A
A
Sindonews.com - Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulukumba sepertinya belum memberikan ke berpihakan khususnya kepada warga. Pasalnya, rasio belanja pegawai sangat dominan dibandingkan belanja untuk perbaikan infrastruktur di daerah ini.
Koordinator Badan Anggaran Komite Pemantau Legislatif (Kopel) wilayah Bulukumba Bakri Abu Bakar mengungkapkan, keberpihakan Pemkab Bulukumba khusus di sektor pembangunan terkesan kurang peduli karena anggaran yang diusulkan dalam RAPBD lebih kecil jika dibanding belanja pegawai.
“RAPBD yang sementara dibahas sekarang lebih besar ke pegawai. Padahal, ada yang lebih mendesak,” ungkap Bakri kepada wartawan, Rabu (12/12/2012).
Menurutnya, bentuk ketidakberpihakan pemerintah ini bisa dilihat khusus belanja pegawai mencapai senilai Rp497.052.907.861,00. Sedangkan untuk penggunaan anggaran pembangunan infrastrukutur hanya berada pada sekitar Rp127.585.803.734,00, dari total APBD untuk tahun 2013 sebesar Rp 842.060.419.799,00.
“Kami sangat tidak sependapat dengan kebijakan ini. Seharusnya RAPBD lebih besar ke warga karena memang itu diperuntukan kesana,” terangnya.
Dia menambahkan, berdasarkan RAPBD yang diusulkan eksekutif ke legilstif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara dikalkulasi hanya beberapa persen saja dari total belanja yang bisa dinikmati langsung masyarakat melalui belanja modal karena berada di sekitar 15 persen.
“Ini menandakan kalau RAPBD 2013 sangat tidak berpihak ke warga. Saya harap Dewan bisa mengkaji secara baik-baik supaya anggaran program yang diloloskan memang penting,” tutur Bakri.
Selain itu, lanjut dia, dalam peraturan menteri No. 7 tahun 2012 tentang penyusunan APBD 2013 yang disebutkan bahwa belanja modal sebuah daerah tidak boleh kurang dari 29 persen.
Hanya saja, realisasi di lapangan tidak demikian, karena dalam penyusunan RAPBD Bulukumba lain, hanya 15 persen. Sebab hampir seperduanya dari yang disebutkan permen nomor 17 tahun 2012 dialihkan.
“Sebenarnya mereka harus mengaju pada peraturan. Sebab, kalau keluar berarti itu melanggar,” kata ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Bulukumba ini.
Bakri mengemukakan, jika merujuk pada belanja modal APBD Bulukumba khusus infrastruktur sebesar Rp127.585.803.734, maka dihitung secara perorang berdasarkan jumlah penduduk Bulukumba yang mencapai kurang lebih 400.000 jiwa. Maka hasil perbulannya yang dapat dinikmati setiap warga dari APBD cukup Rp26.000 setiap bulan.
“Terlalu rendah yang bisa dirasakan warga. Ini harus diubah kedepanya supaya APBD betul-betul itu berpihak ke masyarakat. Sebab, kalau hanya Rp26.000 sangat rendah sebenarnya,” jelasnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Bulukumba Fahidin HDK mengemukakan, seharusnya memang APBD Bulukumba harus lebih besar ke pembangunan infrastruktur dibanding anggaran belanja pegawai. Apalagi, dalam kondisi infrastruktur sekarang yang masih rendah khususnya perbaikan jalan dan irigasi di Desa.
“Kalau melihat kondisi sekarang, maka anggaran infrastruktur harus lebih besar, bukan sebaliknya. Sebab, APBD ini kan untuk masyarakat,” ungkap legislator asal Partai PDK Bulukumba ini.
Terpisah, Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan Humas Pemkab Bulukumba Asrul Sani mengatakan, bahwa besarnya belanja pegawai dibanding ke infrastruktur yang diusulkan dalam APBD 2013 karena jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah ini lebih besar.
“Itu tidak mungkin bisa dipotong karena jumlah pegawai banyaknya. Makanya, untuk mengatasi besarnya realisasi anggaran ke belanja pegawai, pemerintah mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan PNS baru supaya anggaran bisa ditekan,” ujar dia.
Koordinator Badan Anggaran Komite Pemantau Legislatif (Kopel) wilayah Bulukumba Bakri Abu Bakar mengungkapkan, keberpihakan Pemkab Bulukumba khusus di sektor pembangunan terkesan kurang peduli karena anggaran yang diusulkan dalam RAPBD lebih kecil jika dibanding belanja pegawai.
“RAPBD yang sementara dibahas sekarang lebih besar ke pegawai. Padahal, ada yang lebih mendesak,” ungkap Bakri kepada wartawan, Rabu (12/12/2012).
Menurutnya, bentuk ketidakberpihakan pemerintah ini bisa dilihat khusus belanja pegawai mencapai senilai Rp497.052.907.861,00. Sedangkan untuk penggunaan anggaran pembangunan infrastrukutur hanya berada pada sekitar Rp127.585.803.734,00, dari total APBD untuk tahun 2013 sebesar Rp 842.060.419.799,00.
“Kami sangat tidak sependapat dengan kebijakan ini. Seharusnya RAPBD lebih besar ke warga karena memang itu diperuntukan kesana,” terangnya.
Dia menambahkan, berdasarkan RAPBD yang diusulkan eksekutif ke legilstif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara dikalkulasi hanya beberapa persen saja dari total belanja yang bisa dinikmati langsung masyarakat melalui belanja modal karena berada di sekitar 15 persen.
“Ini menandakan kalau RAPBD 2013 sangat tidak berpihak ke warga. Saya harap Dewan bisa mengkaji secara baik-baik supaya anggaran program yang diloloskan memang penting,” tutur Bakri.
Selain itu, lanjut dia, dalam peraturan menteri No. 7 tahun 2012 tentang penyusunan APBD 2013 yang disebutkan bahwa belanja modal sebuah daerah tidak boleh kurang dari 29 persen.
Hanya saja, realisasi di lapangan tidak demikian, karena dalam penyusunan RAPBD Bulukumba lain, hanya 15 persen. Sebab hampir seperduanya dari yang disebutkan permen nomor 17 tahun 2012 dialihkan.
“Sebenarnya mereka harus mengaju pada peraturan. Sebab, kalau keluar berarti itu melanggar,” kata ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Bulukumba ini.
Bakri mengemukakan, jika merujuk pada belanja modal APBD Bulukumba khusus infrastruktur sebesar Rp127.585.803.734, maka dihitung secara perorang berdasarkan jumlah penduduk Bulukumba yang mencapai kurang lebih 400.000 jiwa. Maka hasil perbulannya yang dapat dinikmati setiap warga dari APBD cukup Rp26.000 setiap bulan.
“Terlalu rendah yang bisa dirasakan warga. Ini harus diubah kedepanya supaya APBD betul-betul itu berpihak ke masyarakat. Sebab, kalau hanya Rp26.000 sangat rendah sebenarnya,” jelasnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Bulukumba Fahidin HDK mengemukakan, seharusnya memang APBD Bulukumba harus lebih besar ke pembangunan infrastruktur dibanding anggaran belanja pegawai. Apalagi, dalam kondisi infrastruktur sekarang yang masih rendah khususnya perbaikan jalan dan irigasi di Desa.
“Kalau melihat kondisi sekarang, maka anggaran infrastruktur harus lebih besar, bukan sebaliknya. Sebab, APBD ini kan untuk masyarakat,” ungkap legislator asal Partai PDK Bulukumba ini.
Terpisah, Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan Humas Pemkab Bulukumba Asrul Sani mengatakan, bahwa besarnya belanja pegawai dibanding ke infrastruktur yang diusulkan dalam APBD 2013 karena jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah ini lebih besar.
“Itu tidak mungkin bisa dipotong karena jumlah pegawai banyaknya. Makanya, untuk mengatasi besarnya realisasi anggaran ke belanja pegawai, pemerintah mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan PNS baru supaya anggaran bisa ditekan,” ujar dia.
(san)
