Jabar rawan bencana tanah longsor
Jum'at, 30 November 2012 - 15:51 WIB
Jabar rawan bencana tanah longsor
A
A
A
Sindonews.com - Bencana tanah longsor paling sering terjadi di wilayah Jawa Barat (Jabar). Dari data
Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tanah longsor menempati urutan teratas daftar bencana di Jabar.
Kepala PVMBG Surono berharap Pemerintah Provinsi Jabar bisa mengantisipasi longsor. Terlebih saat ini Jabar baru memasuki musim hujan, di mana longsor biasa terjadi. Beberapa tempat sudah terjadi longsor yang menimbulkan korban jiwa, misalnya di Ciwidey, Kabupaten Bandung, dan Tasikmalaya.
"Jabar ini selalu nomor satunya longsor. Kalau dipetakan ancaman geologi di Jabar longsor pasti terjadi di musim hujan," ungkap Surono ketika dihubungi, Jumat (30/11/2012).
Menurutnya, jika Pemprov Jabar, maupun pemerintah kabupaten/kota berhasil menekan jumlah longsor, maka setengahnya bencana yang ada di Jabar bisa diatasi.
"Sebetulnya hampir 50 persen upaya penanggulangan di Jabar itu (longsor)," ujarnya.
Tetapi memasuki musim hujan kali ini, Surono belum melihat upaya sosialisasi untuk mengantisipasi bencana, khususnya longsor. Padahal, PVMBG sudah bekerja sama untuk membuat peta rawan bencana dengan Dinas Pertambangan dan Energi pada 2002-2003.
Dalam peta ini dipetakan seluruh peta rawan bencana longsor di kabupaten/kota di Jabar, bahkan hingga dipetakan sampai ke kecamatan.
Surono menuturkan, Jabar sempat menjadi kawasan hijau (tidak rawan). Daerah paling rawan hanya Panawangan, Garut. Waktu itu Dinas Pertambangan Energi Jabar gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan.
"Saya enggak tahu sekarang provinsi tidak begitu gencar (sosialisasi). Malah sekarang kebalik, kabupaten yang melakukan sosialisasi sendiri-sendiri. Bagus juga itu, tapi program push dari provinsi nggak ada," ungkapnya.
Maka Surono menyarankan supaya pihak terkait maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggunakan peta rawan bencana sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat. Dalam peta itu dijelaskan daerah mana yang pernah terjadi longsor.
"Yang pernah terjadi longsor dan yang direkomendasikan tidak layak huni, itu ya memang tidak layak huni. Jangan dipaksakan di situ. Coba bayangkan masyarakat mengumpulkan harta benda seumur hidupnya kemudian hancur tiba-tiba. Jadi yang sudah longsor pasti akan longsor kembali," tutupnya.
Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tanah longsor menempati urutan teratas daftar bencana di Jabar.
Kepala PVMBG Surono berharap Pemerintah Provinsi Jabar bisa mengantisipasi longsor. Terlebih saat ini Jabar baru memasuki musim hujan, di mana longsor biasa terjadi. Beberapa tempat sudah terjadi longsor yang menimbulkan korban jiwa, misalnya di Ciwidey, Kabupaten Bandung, dan Tasikmalaya.
"Jabar ini selalu nomor satunya longsor. Kalau dipetakan ancaman geologi di Jabar longsor pasti terjadi di musim hujan," ungkap Surono ketika dihubungi, Jumat (30/11/2012).
Menurutnya, jika Pemprov Jabar, maupun pemerintah kabupaten/kota berhasil menekan jumlah longsor, maka setengahnya bencana yang ada di Jabar bisa diatasi.
"Sebetulnya hampir 50 persen upaya penanggulangan di Jabar itu (longsor)," ujarnya.
Tetapi memasuki musim hujan kali ini, Surono belum melihat upaya sosialisasi untuk mengantisipasi bencana, khususnya longsor. Padahal, PVMBG sudah bekerja sama untuk membuat peta rawan bencana dengan Dinas Pertambangan dan Energi pada 2002-2003.
Dalam peta ini dipetakan seluruh peta rawan bencana longsor di kabupaten/kota di Jabar, bahkan hingga dipetakan sampai ke kecamatan.
Surono menuturkan, Jabar sempat menjadi kawasan hijau (tidak rawan). Daerah paling rawan hanya Panawangan, Garut. Waktu itu Dinas Pertambangan Energi Jabar gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan.
"Saya enggak tahu sekarang provinsi tidak begitu gencar (sosialisasi). Malah sekarang kebalik, kabupaten yang melakukan sosialisasi sendiri-sendiri. Bagus juga itu, tapi program push dari provinsi nggak ada," ungkapnya.
Maka Surono menyarankan supaya pihak terkait maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggunakan peta rawan bencana sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat. Dalam peta itu dijelaskan daerah mana yang pernah terjadi longsor.
"Yang pernah terjadi longsor dan yang direkomendasikan tidak layak huni, itu ya memang tidak layak huni. Jangan dipaksakan di situ. Coba bayangkan masyarakat mengumpulkan harta benda seumur hidupnya kemudian hancur tiba-tiba. Jadi yang sudah longsor pasti akan longsor kembali," tutupnya.
(azh)
