Cabup diminta laporkan dana kampanye
Minggu, 11 November 2012 - 19:17 WIB
Cabup diminta laporkan dana kampanye
A
A
A
Sindonews.com – Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, diminta untuk transparan dalam melaporkan dana kampanye Pilkada 2012. Utamanya dalam bentuk pelaporan asal dana, yang tercantum dalam rekening masing-masing tim pemenangan pasangan calon tersebut.
Ketua KPU Bangkalan, Fauzan Jakfar, menyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2004, yang kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 sudah terang benderang terkait dana kampanye.
“Baik itu identitas, kalau ada yang menyumbang, serta besaran sumbangan dana kampanye. Semua harus dilaporkan ke kami (KPU),” ujarnya di Bangkalan, Minggu (11/11/2012).
Fauzan menjelaskan, dalam pasal 79 juga sudah tertera secara jelas. Penerimaan dana kampanye untuk perseorangan tidak boleh lebih dari Rp50 juta, sementara untuk lembaga yang berbadan hukum tidak boleh lebih dari Rp350 juta.
Dia berharap, agar seluruh tim pemenangan pasangan calon untuk segera melaporkan dana kampanye, minimal menyetor foto copy buku tabungan. Sebab, dalam aturan yang ada, untuk pelaporan dana kampanye merupakan bagian dari aturan hukum yang berlaku.
“Soal apakah ada sanksi atau tidak, yang jelas ini merupakan aturan hukum dan ada sanksi yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, tim pemenangan pasangan Imam-Zain, Sofiullah Syarip, menyatakan, sejak awal timnya sudah taat azas dan aturan yang diberikan oleh KPU. Pun juga soal pelaporan dana kampanye, diharap dalam waktu dekat akan selesai dan langsung dilaporkan ke KPU.
“Batas waktunya kan masih lama, sehingga kami masih butuh waktu untuk menyiapkan laporan yang berkaitan dengan dana kampanye,” ucapnya.
Ketua KPU Bangkalan, Fauzan Jakfar, menyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2004, yang kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 sudah terang benderang terkait dana kampanye.
“Baik itu identitas, kalau ada yang menyumbang, serta besaran sumbangan dana kampanye. Semua harus dilaporkan ke kami (KPU),” ujarnya di Bangkalan, Minggu (11/11/2012).
Fauzan menjelaskan, dalam pasal 79 juga sudah tertera secara jelas. Penerimaan dana kampanye untuk perseorangan tidak boleh lebih dari Rp50 juta, sementara untuk lembaga yang berbadan hukum tidak boleh lebih dari Rp350 juta.
Dia berharap, agar seluruh tim pemenangan pasangan calon untuk segera melaporkan dana kampanye, minimal menyetor foto copy buku tabungan. Sebab, dalam aturan yang ada, untuk pelaporan dana kampanye merupakan bagian dari aturan hukum yang berlaku.
“Soal apakah ada sanksi atau tidak, yang jelas ini merupakan aturan hukum dan ada sanksi yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, tim pemenangan pasangan Imam-Zain, Sofiullah Syarip, menyatakan, sejak awal timnya sudah taat azas dan aturan yang diberikan oleh KPU. Pun juga soal pelaporan dana kampanye, diharap dalam waktu dekat akan selesai dan langsung dilaporkan ke KPU.
“Batas waktunya kan masih lama, sehingga kami masih butuh waktu untuk menyiapkan laporan yang berkaitan dengan dana kampanye,” ucapnya.
(ysw)
