Lagi, bus TransJakarta copot ban
Senin, 05 November 2012 - 15:09 WIB
Lagi, bus TransJakarta copot ban
A
A
A
Sindonews.com - Angkutan massal di Jakarta makin amburadul. Bus TransJakarta yang sempat dielu-elukan sebagai alat tranportasi kebanggaan warga Jakarta, banyak yang tak laik jalan, namun dipaksakan.
"Busway B 7512 IX mogok (bannya copot) di TL Tambak-Manggarai & mengakibatkan penumpang panik," tulis petugas TMC Polda Metro Jaya, dalam akun twitternya, di Jakarta, Senin (5/11/2012).
Tidak ada korban jiwa, maupun luka akibat pristiwa ini. Namun, besi tua yang berhenti di jalan itu sempat membuat banyak pengendara lainnya yang memperhatikan hingga mengakibatkan kemacetan di lokasi kejadian.
"Busway B 7512 IX mogok (bannya copot) di Traffic light Jl. Tambak/Proklamasi & msh penanganan," sambung petugas TMC dalam akun twitternya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana (Sani) mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi bersama Kadis Perhubungan dengan Dirut PPD, membahas mekanisme peremajaan bus sedang di Jakarta.
"Pemda DKI mau menganggarkan pengadaan 1.000 bus sedang, tapi badan hukumnya enggak jelas. Karena APBD enggak boleh dihibahkan ke swasta," tukas Sani.
"Busway B 7512 IX mogok (bannya copot) di TL Tambak-Manggarai & mengakibatkan penumpang panik," tulis petugas TMC Polda Metro Jaya, dalam akun twitternya, di Jakarta, Senin (5/11/2012).
Tidak ada korban jiwa, maupun luka akibat pristiwa ini. Namun, besi tua yang berhenti di jalan itu sempat membuat banyak pengendara lainnya yang memperhatikan hingga mengakibatkan kemacetan di lokasi kejadian.
"Busway B 7512 IX mogok (bannya copot) di Traffic light Jl. Tambak/Proklamasi & msh penanganan," sambung petugas TMC dalam akun twitternya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana (Sani) mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi bersama Kadis Perhubungan dengan Dirut PPD, membahas mekanisme peremajaan bus sedang di Jakarta.
"Pemda DKI mau menganggarkan pengadaan 1.000 bus sedang, tapi badan hukumnya enggak jelas. Karena APBD enggak boleh dihibahkan ke swasta," tukas Sani.
(san)
