DPRD Blitar tolak anggaran pembelan koruptor
Rabu, 17 Oktober 2012 - 21:35 WIB
DPRD Blitar tolak anggaran pembelan koruptor
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Kota Blitar menolak usulan alokasi anggaran Rp100 juta untuk melakukan advokasi bagi oknum pejabat Kota Blitar yang terjerat kasus korupsi.
“Secara tegas usulan alokasi dana itu kita tolak,“ tegas Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Blitar Heru Sunariyanta kepada wartawan di Gedung DPRD Blitar, Rabu (17/10/2012).
Dana sebesar Rp 100 juta diusulkan Pemkot Blitar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAD) APBD 2012.
Dengan anggaran yang ada, Pemkot hendak menggunakannya untuk pembiayaan penyelesaian hukum para pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Langkah ini menyusul adanya dua orang Pegawai Negeri Sipil Pemkot Blitar yang telah ditetapkan aparat hukum sebagai tersangka kasus korupsi.
Mereka yang terjerat kasus korupsi adalah mantan Kepala Bagian Umum Suparman yang dianggap menyalahgunakan dana APBD 2011 sebesar Rp180 juta dan Kepala Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo Ahmad Bahrur.
Menurut Heru yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, apa yang terjadi pada dua orang pejabat tersebut merupakan kesalahan pribadi.
“Kalau sudah begitu kenapa harus mendapat backup anggaran dari APBD segala. Kami menyayangkan langkah itu,“ tanya Heru.
Sementara secara terpisah Ketua Tim anggaran Pemkot Blitar yang juga Sekda Kota Blitar Ichwanto membantah jika usulan tersebut dilakukan dalam PAK APBD 2012.
Menurut dia, yang mengusulkan anggaran dana tersebut adalah institusi Korpri yang berfikiran setiap PNS yang terjerat masalah hukum berhak mendapatkan pembelaan dari institusi tempatnya bekerja.
“Dan menurut kami apa yang diusulkan Korpri ini sebagai hal yang wajar. Setiap pegawai yang bermasalah hukum berhak mendapatkan pembelaan hukum juga, “ ujarnya singkat.
“Secara tegas usulan alokasi dana itu kita tolak,“ tegas Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Blitar Heru Sunariyanta kepada wartawan di Gedung DPRD Blitar, Rabu (17/10/2012).
Dana sebesar Rp 100 juta diusulkan Pemkot Blitar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAD) APBD 2012.
Dengan anggaran yang ada, Pemkot hendak menggunakannya untuk pembiayaan penyelesaian hukum para pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Langkah ini menyusul adanya dua orang Pegawai Negeri Sipil Pemkot Blitar yang telah ditetapkan aparat hukum sebagai tersangka kasus korupsi.
Mereka yang terjerat kasus korupsi adalah mantan Kepala Bagian Umum Suparman yang dianggap menyalahgunakan dana APBD 2011 sebesar Rp180 juta dan Kepala Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo Ahmad Bahrur.
Menurut Heru yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, apa yang terjadi pada dua orang pejabat tersebut merupakan kesalahan pribadi.
“Kalau sudah begitu kenapa harus mendapat backup anggaran dari APBD segala. Kami menyayangkan langkah itu,“ tanya Heru.
Sementara secara terpisah Ketua Tim anggaran Pemkot Blitar yang juga Sekda Kota Blitar Ichwanto membantah jika usulan tersebut dilakukan dalam PAK APBD 2012.
Menurut dia, yang mengusulkan anggaran dana tersebut adalah institusi Korpri yang berfikiran setiap PNS yang terjerat masalah hukum berhak mendapatkan pembelaan dari institusi tempatnya bekerja.
“Dan menurut kami apa yang diusulkan Korpri ini sebagai hal yang wajar. Setiap pegawai yang bermasalah hukum berhak mendapatkan pembelaan hukum juga, “ ujarnya singkat.
(ysw)
