Perseteruan KPK vs Polri kegagalan pimpinan nasional
Jum'at, 12 Oktober 2012 - 20:38 WIB
Perseteruan KPK vs Polri kegagalan pimpinan nasional
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri menilai munculnya perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri merupakan kegagalan pimpinan nasional. Megawati menyebut, Indonesia hingga kini belum berdaulat secara politik.
"Kita masih belum berdaulat secara politik. Jika negara sudah berdaulat secara politik mampu menegakkan hukum di negaranya dan mengatasi disintegrasi lembaga negara," kata Megawati di hadapan ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat pembukaan Rekernas II PDIP di Surabaya, Jum'at (12/10/2012).
Megawati mengatakan, koflik KPK vs Polri adalah bentuk krisis terhadap penyelenggaraan negara. Artinya, telah terjadi tidak maksimalnya kepemimpinan nasional serta rendahnya kapasitas untuk memimpin bangsa ini.
"Hal ini semakin diperburuk oleh fakta dengan gaya kepemimpinan nasional yang cenderung mementingkan menjaga citra diri," kata Megawati.
Kata Mega, hal ini adalah tantangan besar bagi bangsa yang memerlukan pembenahan. Di antaranya adalah persoalan KUHP yang notabene adalah warisan kolonial Belanda. Seharusnya ada sinkroniasai agar sesuai dengan UUD 45.
"Apakah hal tersebut masih diperlukan ataukah ditiadakan. Bangsa berdualat secara politik adalah mampu menegakkan aturan hukum bangsanya," tutup Mega disambut dengan tepuk tangan kader PDIP.
"Kita masih belum berdaulat secara politik. Jika negara sudah berdaulat secara politik mampu menegakkan hukum di negaranya dan mengatasi disintegrasi lembaga negara," kata Megawati di hadapan ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat pembukaan Rekernas II PDIP di Surabaya, Jum'at (12/10/2012).
Megawati mengatakan, koflik KPK vs Polri adalah bentuk krisis terhadap penyelenggaraan negara. Artinya, telah terjadi tidak maksimalnya kepemimpinan nasional serta rendahnya kapasitas untuk memimpin bangsa ini.
"Hal ini semakin diperburuk oleh fakta dengan gaya kepemimpinan nasional yang cenderung mementingkan menjaga citra diri," kata Megawati.
Kata Mega, hal ini adalah tantangan besar bagi bangsa yang memerlukan pembenahan. Di antaranya adalah persoalan KUHP yang notabene adalah warisan kolonial Belanda. Seharusnya ada sinkroniasai agar sesuai dengan UUD 45.
"Apakah hal tersebut masih diperlukan ataukah ditiadakan. Bangsa berdualat secara politik adalah mampu menegakkan aturan hukum bangsanya," tutup Mega disambut dengan tepuk tangan kader PDIP.
(azh)
