Priyo jamin DPR & pemerintah pro buruh
Jum'at, 05 Oktober 2012 - 16:59 WIB
Priyo jamin DPR & pemerintah pro buruh
A
A
A
Sindonews.com - DPR meminta buruh tidak berbuat anarkis dalam menyuarakan aspirasinya. Karena pemerintah dan DPR berpihak pada keinginan buruh yang ingin menghilangkan outsourcing.
"Saya tidak menganjurkan kepada kaum buruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Tapi kalau respon DPR, pemerintah dan kita semua positif, saya kira sudah tentu mereka juga dapat menghargai segala proses yang berlangsung," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/10/2012).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, semua ini merupakan tantangan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta kabinet dan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigran (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk selayaknya memformat perburuhan ini agar semakin memihak kepada kepentingan buruh.
Seperti diketahui, pada hari Rabu 3 Oktober 2012 lalu, kaum buruh kembali turun ke jalan melakukan aksi mogok kerja massal.
Mereka menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing. Aksi tersebut serentak di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sendiri telah berjanji menghapus sistem kerja outsourcing tersebut. Menteri dari PKB ini mengatakan, pekerjaan dengan sistem outsourcing hanya untuk pekerjaan tambahan.
"Saya tidak menganjurkan kepada kaum buruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Tapi kalau respon DPR, pemerintah dan kita semua positif, saya kira sudah tentu mereka juga dapat menghargai segala proses yang berlangsung," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/10/2012).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, semua ini merupakan tantangan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta kabinet dan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigran (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk selayaknya memformat perburuhan ini agar semakin memihak kepada kepentingan buruh.
Seperti diketahui, pada hari Rabu 3 Oktober 2012 lalu, kaum buruh kembali turun ke jalan melakukan aksi mogok kerja massal.
Mereka menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing. Aksi tersebut serentak di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sendiri telah berjanji menghapus sistem kerja outsourcing tersebut. Menteri dari PKB ini mengatakan, pekerjaan dengan sistem outsourcing hanya untuk pekerjaan tambahan.
(mhd)
