Ancam tolak bayar pajak, jika UU KPK direvisi

Sindonews.com - Aksi dukungan terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjukan oleh Forum Komunikasi-Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM) di Jember, Jawa Barat. Mereka menggalang seribu tanda tangan masyarakat untuk mendukung KPK dalam memerangi korupsi dan koruptor.

Dalam aksi itu, mereka juga memasang spanduk berukuran 25 meter di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates, Jember. Melalui spanduk itu mereka mengancam menolak membayar pajak jika revisi UU KPK tetap dilakukan.

Pada spanduk itu juga tertulis ajakan untuk mendukung kepada KPK yakni "Selamatkan KPK, KPK Diacak-acak, Koruptor Ngakak".

Koordinator FK-LSM Kustiono Musri mengatakan, saat ini ada upaya kesengajaan untuk pelemahan secara sistematis terhadap KPK yang diduga dilakukan politisi senayan berafiliasi dengan koruptor dengan cara merevisi UU KPK.

"Sudah jelas revisi itu menunjukkan berkurangnya wewenang KPK, seperti kewenangan penuntutan dan penyadapan. Kami mengajak masyarakat untuk melakukan boikot pemilu legislatif dengan tidak memilih anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang, kita juga boikot pajak, sebagai aksi protes masyarakat atas pelemahan KPK," kata Kustiono, Rabu (3/10/2012).

Aksi pemasangan spanduk yang dilakukan aktifis LSM itu sempat memacetkan Jalan Gajah Mada. Namun demikian, aksi itu akhirnya berjalan dengan tertib dengan pengawalan ketat dari polisi. Aksi dukungan terhadap keberadaan KPK juga dilakukan sejumlah aktivis mahasiswa dari PMII dan Forum Komunikasi LSM turun ke jalan menolak adanya revisi UU KPK.

Revisi tersebut dinilai sebagai upaya untuk melemahkan eksistensi KPK. Mereka juga mendesak pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan KPK sebagai lembaga permanen dan bukan sekedar lembaga ad hoc.

Koordinator unjuk rasa dari PMII, Malikul Lubi mengatakan, ada pihak-pihak yang getol menginginkan revisi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu merupakan kalangan yang takut dijerat KPK karena kasus korupsi.

"Apalagi saat ini marak indikasi korupsi terjadi di instansi penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian. Merekalah yang hanya cari selamat dari KPK," tandas Malikul.

Dalam aksinya, mereka berjalan dari double way Unej menuju Bundaran Gedung DPRD Jember dan melakukan aksi teatrikal. Selain itu mahasiswa bermaksud untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Namun sayangnya tidak bisa ditemui karena 50 anggota dewan tengah kunjungan kerja ke luar kota. Akhirnya tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka. "Semua ikut kunjungan kerja ke Bali, Jakarta, dan Semarang," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat DPRD, Malika.