Jokowi-Ahok didesak segera bersihkan birokrasi Jakarta
Senin, 01 Oktober 2012 - 09:27 WIB
Jokowi-Ahok didesak segera bersihkan birokrasi Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Pasangan pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) didesak untuk memprioritaskan tindakan untuk membersihkan birokrat yang dinilai korup dalam program kerja 100 hari pertama.
Koordinator Investigasi, dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, posisi Jakarta sebagai provinsi terkorup sangat mengkhawatirkan, karena Jakarta merupakan Ibu Kota yang merepresentasikan Indonesia.
"Dengan adanya kerugian negara sebesar Rp721,5 miliar dari DKI Jakarta, Jokowi-Ahok bisa melakukan pergantian dan pergeseran pada kepala dinas, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," katanya melalui siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/10/2012).
Dia bahkan meminta kepada Jokowi-Ahok untuk berani menyerahkan para birokrat yang telah terindikasi melakukan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, jika Jokowi-Ahok tidak segera membersihkan para birokrat korup, maka masyarakat tidak akan lagi percaya kepada pasangan yang kerap menggunakan kemeja bermotif kotak-kotak itu. "Apalagi DKI Jakarta ini termasuk provinsi yang sering mengabaikan hasil temuan, dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tandasnya.
Sebelumnya, FITRA melansir data provinsi terkorup di Indonesia. Dari data tersebut diketahui DKI Jakarta menjadi provinsi terkorup dengan kerugian negara mencapai Rp721,5 miliar, dari 715 kasus korupsi.
Koordinator Investigasi, dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, posisi Jakarta sebagai provinsi terkorup sangat mengkhawatirkan, karena Jakarta merupakan Ibu Kota yang merepresentasikan Indonesia.
"Dengan adanya kerugian negara sebesar Rp721,5 miliar dari DKI Jakarta, Jokowi-Ahok bisa melakukan pergantian dan pergeseran pada kepala dinas, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," katanya melalui siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/10/2012).
Dia bahkan meminta kepada Jokowi-Ahok untuk berani menyerahkan para birokrat yang telah terindikasi melakukan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, jika Jokowi-Ahok tidak segera membersihkan para birokrat korup, maka masyarakat tidak akan lagi percaya kepada pasangan yang kerap menggunakan kemeja bermotif kotak-kotak itu. "Apalagi DKI Jakarta ini termasuk provinsi yang sering mengabaikan hasil temuan, dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tandasnya.
Sebelumnya, FITRA melansir data provinsi terkorup di Indonesia. Dari data tersebut diketahui DKI Jakarta menjadi provinsi terkorup dengan kerugian negara mencapai Rp721,5 miliar, dari 715 kasus korupsi.
(lil)
