Lucu, jika Jokowi-Ahok digugat ke MK
Sabtu, 29 September 2012 - 01:29 WIB
Lucu, jika Jokowi-Ahok digugat ke MK
A
A
A
Sindonews.com - Anggota tim advokasi pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Denny Iskandar menilai lucu apabila incumbent Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) menggugat hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Lucu, kalau incumbent mengadukan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Denny kepada wartawan usai menghadiri kegiatan rekapitulasi perolehan suara Pilkada DKI Jakarta di tingkat Provinsi, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2012).
Ditambahkan dia, untuk mengalahkan pasangan Foke-Nara di MK sangat mudah. "Untuk mematahkan mereka sangat mudah. Pada akhirnya senjata makan tuan. Apanya yang mau digugat? Yang mengadukan soal politik uang kemarin malah tertangkap," imbuhnya.
Dirinya pun menanggapi dengan santai kabar tim sukses (Timses) pasangan Foke-Nara memiliki bahan untuk menggugat hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ke Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya.
"Incumbent itu kan punya kekuasaan. Aroma politik uang sangat kentara sekali dan kita bisa membuktikan itu. Pengerahan birokrasi dari mulai Walikota hingga ketingkat lurah RT/RW. Kita juga sudah mengadukan Dukcapil soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kepolisian. DPT itu kan akan dipakai di Pemilu berikutnya," pungkasnya.
"Lucu, kalau incumbent mengadukan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Denny kepada wartawan usai menghadiri kegiatan rekapitulasi perolehan suara Pilkada DKI Jakarta di tingkat Provinsi, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2012).
Ditambahkan dia, untuk mengalahkan pasangan Foke-Nara di MK sangat mudah. "Untuk mematahkan mereka sangat mudah. Pada akhirnya senjata makan tuan. Apanya yang mau digugat? Yang mengadukan soal politik uang kemarin malah tertangkap," imbuhnya.
Dirinya pun menanggapi dengan santai kabar tim sukses (Timses) pasangan Foke-Nara memiliki bahan untuk menggugat hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ke Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya.
"Incumbent itu kan punya kekuasaan. Aroma politik uang sangat kentara sekali dan kita bisa membuktikan itu. Pengerahan birokrasi dari mulai Walikota hingga ketingkat lurah RT/RW. Kita juga sudah mengadukan Dukcapil soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kepolisian. DPT itu kan akan dipakai di Pemilu berikutnya," pungkasnya.
(san)
