Partai tak campuri urusan SKPD
Selasa, 25 September 2012 - 18:14 WIB
Partai tak campuri urusan SKPD
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjanji tak akan campuri urusan birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, setelah Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok) memimpin.
Ketua DPP PDIP Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidajat mengatakan, PDIP tidak akan mencampuri persoalan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perombakan nama-nama SKPD baru, seluruhnya diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
"PDI Perjuangan akan memberikan kesempatan (kepada Jokowi-Ahok) untuk evaluasi birokrasi. Semua kita serahkan kepada Jokowi-Ahok. Kami tidak akan mencampuri urusan SKPD. Tentu saja, partai mempunyai catatan-catatan tertentu untuk netralitas," ujar Djarot di Kantor DPD PDI-P DKI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2012).
Ditambahkan dia, pihaknya akan memberikan usulan-usulan untuk bagaimana menata birokrasi di Jakarta yang saat ini dinilai sangat amburadul dan bermasalah.
"Ini adalah kewenangan penuh Jokowi-Basuki untuk melihat kinerja dari seluruh aparat. Tapi secara partai, saya sangat mendukung upaya reformasi birokrasi, misalnya dengan mengadakan usia pensiun, ya pensiun. Jangan ada perpanjangan usia pensiun, sampai tiga kali," jelasnya.
Ketua DPP PDIP Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidajat mengatakan, PDIP tidak akan mencampuri persoalan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perombakan nama-nama SKPD baru, seluruhnya diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
"PDI Perjuangan akan memberikan kesempatan (kepada Jokowi-Ahok) untuk evaluasi birokrasi. Semua kita serahkan kepada Jokowi-Ahok. Kami tidak akan mencampuri urusan SKPD. Tentu saja, partai mempunyai catatan-catatan tertentu untuk netralitas," ujar Djarot di Kantor DPD PDI-P DKI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2012).
Ditambahkan dia, pihaknya akan memberikan usulan-usulan untuk bagaimana menata birokrasi di Jakarta yang saat ini dinilai sangat amburadul dan bermasalah.
"Ini adalah kewenangan penuh Jokowi-Basuki untuk melihat kinerja dari seluruh aparat. Tapi secara partai, saya sangat mendukung upaya reformasi birokrasi, misalnya dengan mengadakan usia pensiun, ya pensiun. Jangan ada perpanjangan usia pensiun, sampai tiga kali," jelasnya.
(san)
