Warga setuju pembebasan proyek tol Desari
Senin, 24 September 2012 - 23:20 WIB
Warga setuju pembebasan proyek tol Desari
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengklaim proyek tol Depok - Antasari (Desari) yang akan menghubungkan Depok dengan Tangerang Selatan berjalan lancar. Warga yang terkena pembebasan lahan mengaku tak keberatan.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan saat ini tol Desari sedang dalam tahap pematangan oleh tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Selain itu, musyawarah tahap pertama dengan warga terkait pembebasan lahan sudah dilakukan namun belum terjadi penawaran harga.
"Kalau setahu saya mereka (P2T) sedang melanjutkan proses - proses baik itu identifikasi administrasi, maupun segera melakukan musyawarah soal harga, jadi enggak ada hambatan tergantung dari kecepatan mereka saja. Kalau dari sisi pengadaan tanah, apakah duitnya ada kita enggak tahu dari sana kan," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Depok, di Senin (24/09/12).
Nur Mahmudi juga mendorong agar Badan Pertanahan Negara (BPN) secara sungguh – sungguh memperbaiki kinerja dan mendorong program Land Reform. Sesuai amanah UU pengadaan tanah agar masalah pembebasan lahan di Depok yang menimbulkan potensi konflik bisa terselesaikan.
"Ini mengarah kepada land reform, pembebasan lahan yang timbulkan potensi konflik. Latar belakang belum sempurna. Tergantung dari BPN setempat atas konsolidasi yang dilakukan BPN, kami berharap proses - proses penyelesaian pertanahan di Depok, kalau masih ada masalah, harus diselesaikan cepat, memiliki rasa keadilan, agar ada kepastian hukum," tandasnya.
Tol Desari menghubungkan antara Depok dengan Tangerang Selatan. Tol sepanjang 1,5 kilometer itu nantinya dapat dilalui warga Depok yang akan ke Jakarta tanpa harus melalui Jalan Margonda.
Sebanyak 3.213 ruas bidang tanah di delapan kelurahan akan dibebaskan. Delapan kelurahan yang terkena Tol Desari yaitu Kelurahan Pangkalan Jati (436), Gandul (98), Krukut (720), Grogol (402), Rangkapan Jaya Lama (327), Rangkapan Jaya Baru (572), Cipayung (375) dan Cipayung Jaya (278). Totalnya ada 3.213 ruas bidang tanah yang akan dibebaskan.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan saat ini tol Desari sedang dalam tahap pematangan oleh tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Selain itu, musyawarah tahap pertama dengan warga terkait pembebasan lahan sudah dilakukan namun belum terjadi penawaran harga.
"Kalau setahu saya mereka (P2T) sedang melanjutkan proses - proses baik itu identifikasi administrasi, maupun segera melakukan musyawarah soal harga, jadi enggak ada hambatan tergantung dari kecepatan mereka saja. Kalau dari sisi pengadaan tanah, apakah duitnya ada kita enggak tahu dari sana kan," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Depok, di Senin (24/09/12).
Nur Mahmudi juga mendorong agar Badan Pertanahan Negara (BPN) secara sungguh – sungguh memperbaiki kinerja dan mendorong program Land Reform. Sesuai amanah UU pengadaan tanah agar masalah pembebasan lahan di Depok yang menimbulkan potensi konflik bisa terselesaikan.
"Ini mengarah kepada land reform, pembebasan lahan yang timbulkan potensi konflik. Latar belakang belum sempurna. Tergantung dari BPN setempat atas konsolidasi yang dilakukan BPN, kami berharap proses - proses penyelesaian pertanahan di Depok, kalau masih ada masalah, harus diselesaikan cepat, memiliki rasa keadilan, agar ada kepastian hukum," tandasnya.
Tol Desari menghubungkan antara Depok dengan Tangerang Selatan. Tol sepanjang 1,5 kilometer itu nantinya dapat dilalui warga Depok yang akan ke Jakarta tanpa harus melalui Jalan Margonda.
Sebanyak 3.213 ruas bidang tanah di delapan kelurahan akan dibebaskan. Delapan kelurahan yang terkena Tol Desari yaitu Kelurahan Pangkalan Jati (436), Gandul (98), Krukut (720), Grogol (402), Rangkapan Jaya Lama (327), Rangkapan Jaya Baru (572), Cipayung (375) dan Cipayung Jaya (278). Totalnya ada 3.213 ruas bidang tanah yang akan dibebaskan.
(ysw)
