Pilgub DKI terancam dinodai politik uang
Minggu, 16 September 2012 - 12:41 WIB
Pilgub DKI terancam dinodai politik uang
A
A
A
Sindonews.com - Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran dua, dikhawatirkan akan dinodai dengan praktek politik uang. Namun Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) menegaskan akan terus memantau kampanye kedua Cagub DKI tersebut.
Manajer Pemantau JPPR Masykurudin Hafidz menyatakan, politik uang adalah tindakan tidak etis yang kerap dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye ataupun pihak terkait untuk meraih dukungan dengan cara kotor, merusak dan mengkhianati kedaulatan rakyat.
"Pemilihan Gubernur (Pilgub) putaran II menjadi ruang pemenuhan kedaulatan warga DKI Jakarta, sehingga politik uang merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan daulat rakyat," ujar Hafidz dalam rilisnya, Minggu (16/9/2012)
Menurut dia, politik uang adalah tindakan mencederai integritas Pilkada DKI Jakarta. Untungnya, warga Jakarta sekarang lebih cerdas dan jeli sehingga memilih bukan karena uang tetapi berdasarkan visi, misi, dan program yang disodorkan.
Dia menambahkan, warga Jakarta tidak akan menggadaikan kebebasan memilih dengan uang, meskipun diakui Pilgub DKI memang berpotensi dan rawan praktik politik uang.
Untuk itu JPPR selalu mengkampanyekan, Stop Politik Uang, Jangan ambil uangnya, laporkan pemberinya. "JPPR akan mengawasi dan memantau Pilgub Jakarta agar bersih dari politik uang," tandasnya.
Manajer Pemantau JPPR Masykurudin Hafidz menyatakan, politik uang adalah tindakan tidak etis yang kerap dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye ataupun pihak terkait untuk meraih dukungan dengan cara kotor, merusak dan mengkhianati kedaulatan rakyat.
"Pemilihan Gubernur (Pilgub) putaran II menjadi ruang pemenuhan kedaulatan warga DKI Jakarta, sehingga politik uang merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan daulat rakyat," ujar Hafidz dalam rilisnya, Minggu (16/9/2012)
Menurut dia, politik uang adalah tindakan mencederai integritas Pilkada DKI Jakarta. Untungnya, warga Jakarta sekarang lebih cerdas dan jeli sehingga memilih bukan karena uang tetapi berdasarkan visi, misi, dan program yang disodorkan.
Dia menambahkan, warga Jakarta tidak akan menggadaikan kebebasan memilih dengan uang, meskipun diakui Pilgub DKI memang berpotensi dan rawan praktik politik uang.
Untuk itu JPPR selalu mengkampanyekan, Stop Politik Uang, Jangan ambil uangnya, laporkan pemberinya. "JPPR akan mengawasi dan memantau Pilgub Jakarta agar bersih dari politik uang," tandasnya.
(ysw)
