Bawaslu-KPU akan libatkan KPK bahas money politic
Rabu, 12 September 2012 - 16:08 WIB
Bawaslu-KPU akan libatkan KPK bahas money politic
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait money politik dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Saya minta Bawaslu dan KPU akan bekerjasama dengan KPK terkait maraknya money politik pelaksanaan pemilihan umum," kata Ketua DKPP Jimly Assidiqi saat tampil sebagai pembicara dalam seminar menuju pembangunan politik yang demokratis di Masamba, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rabu (12/9/2012).
Dikatakan, untuk menuju politik demokratis pada bangsa yang paling flural yang berjumlah 283 bahasa maka tidak ada pilihan lain adalah demokrasi. Hanya saja, penomena penegakan hukum yang belum berpihak pada keadilan.
"Kalau mbo Minah masuk penjara dengan buah cokelat tetapi koruptor triliunan rupiah bebas berkeliaran," katanya.
Kesenjangan pun tidak terelakkan disebabkan hukum hanya instrumen elit sebagai alat untuk kekuasaan. "Ras boleh berbeda tetapi hukum didasarkan kesamaan yang tertuang dalam Undang-Undang," paparnya.
Diakuinya, motto hukum adalah panglima di negeri ini sudah bergeser ke politik dan ekonomi yang berkuasa. Terkait keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) diakuinya sebagai virus demokrasi yang sulit di basmi tanpa adanya perbaikan sistim. Hanya saja, manta ketua Mahkamah Kostutisi (MK) ini mengaku untuk melakukan perubahan sistim akan menimbulkan kontraversi.
"Budaya di negeri ini lebih senang dengan yang datar dibandingkan dengan yang kontraversi," pungkasnya.
"Saya minta Bawaslu dan KPU akan bekerjasama dengan KPK terkait maraknya money politik pelaksanaan pemilihan umum," kata Ketua DKPP Jimly Assidiqi saat tampil sebagai pembicara dalam seminar menuju pembangunan politik yang demokratis di Masamba, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rabu (12/9/2012).
Dikatakan, untuk menuju politik demokratis pada bangsa yang paling flural yang berjumlah 283 bahasa maka tidak ada pilihan lain adalah demokrasi. Hanya saja, penomena penegakan hukum yang belum berpihak pada keadilan.
"Kalau mbo Minah masuk penjara dengan buah cokelat tetapi koruptor triliunan rupiah bebas berkeliaran," katanya.
Kesenjangan pun tidak terelakkan disebabkan hukum hanya instrumen elit sebagai alat untuk kekuasaan. "Ras boleh berbeda tetapi hukum didasarkan kesamaan yang tertuang dalam Undang-Undang," paparnya.
Diakuinya, motto hukum adalah panglima di negeri ini sudah bergeser ke politik dan ekonomi yang berkuasa. Terkait keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) diakuinya sebagai virus demokrasi yang sulit di basmi tanpa adanya perbaikan sistim. Hanya saja, manta ketua Mahkamah Kostutisi (MK) ini mengaku untuk melakukan perubahan sistim akan menimbulkan kontraversi.
"Budaya di negeri ini lebih senang dengan yang datar dibandingkan dengan yang kontraversi," pungkasnya.
(azh)
