Ahli waris rebut lahan serobotan Pemda DKI
Senin, 10 September 2012 - 13:14 WIB
Ahli waris rebut lahan serobotan Pemda DKI
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah warga yang mengaku ahli waris Siman bin Buntun melakukan aksi pembongkaran pagar pembatas tanah seluas 20.020 m2 di Jalan Raya Kiwi, PKP Gang Darussalam RT01/08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.
Mereka melakukan hal tersebut lantaran tanah yang selama ini sudah digunakan untuk sekolah dan beberapa pusat fasilitas pendidikan diduga diserobot oleh pihak Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2006 silam.
Dengan palu dan sejumlah alat mereka membongkar pagar dan menyegel sekolah hingga kegiatan belajar mengajar dihentikan.
Salah satu Ahli waris dari Siman bin Buntun, Nali bin Siman mengaku penyerobotan tanah oleh aparat pemerintah sudah berlangsung sejak tahun 2005, saat itu dia dijanjikan akan mendapat ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk membangun sekolah dan sejumlah fasilitas tersebut.
"Waktu mau dibangun kami ahli waris sempat menolak dan melarang, namun mereka berjanji akan mengganti rugi tanah kami yang akan dibangun tersebut," ujar Nalih di lokasi, Senin (10/9/2012).
Saat ini lahan yang sekarang sudah berdiri sekolah MTs dan SMEA Pondok Karya Pembangunan (PKP) dikembalikan kepada mereka selaku pemilik sah sesuai dengan Girik C no 119 Persil 24 Blok D II.
"Saya tidak berharap pemda membayar ganti rugi lahan milik kami. Yang penting tanah kami dikembalikan," paparnya.
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Humas Yayasan PKP Ndang Supriyatna mengatakan pihaknya hanya sebagai pengelola atas luas tanah milik pemda yang terletak di PKP tersebut.
"Ada 12 hektare luas tanah yang dimiliki pemda DKI Jakarta sejak tahun 1977 dan yang diklaim ahli waris seluas kira-kira 2 hektare," jelasnya.
Lebih lanjut, dirinya menyerahkan permasalahan tersebut ke pemda DKI, dan mengatakan jika sejak 2006 sudah terjadi lima kali kasus serupa dengan keinginan warga yang menuntut dikembalikannya lahan di atas tanah PKP. "Pemda yang mengerti permasalahan ini. Kami hanya mengelola saja," tandasnya.
Mereka melakukan hal tersebut lantaran tanah yang selama ini sudah digunakan untuk sekolah dan beberapa pusat fasilitas pendidikan diduga diserobot oleh pihak Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2006 silam.
Dengan palu dan sejumlah alat mereka membongkar pagar dan menyegel sekolah hingga kegiatan belajar mengajar dihentikan.
Salah satu Ahli waris dari Siman bin Buntun, Nali bin Siman mengaku penyerobotan tanah oleh aparat pemerintah sudah berlangsung sejak tahun 2005, saat itu dia dijanjikan akan mendapat ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk membangun sekolah dan sejumlah fasilitas tersebut.
"Waktu mau dibangun kami ahli waris sempat menolak dan melarang, namun mereka berjanji akan mengganti rugi tanah kami yang akan dibangun tersebut," ujar Nalih di lokasi, Senin (10/9/2012).
Saat ini lahan yang sekarang sudah berdiri sekolah MTs dan SMEA Pondok Karya Pembangunan (PKP) dikembalikan kepada mereka selaku pemilik sah sesuai dengan Girik C no 119 Persil 24 Blok D II.
"Saya tidak berharap pemda membayar ganti rugi lahan milik kami. Yang penting tanah kami dikembalikan," paparnya.
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Humas Yayasan PKP Ndang Supriyatna mengatakan pihaknya hanya sebagai pengelola atas luas tanah milik pemda yang terletak di PKP tersebut.
"Ada 12 hektare luas tanah yang dimiliki pemda DKI Jakarta sejak tahun 1977 dan yang diklaim ahli waris seluas kira-kira 2 hektare," jelasnya.
Lebih lanjut, dirinya menyerahkan permasalahan tersebut ke pemda DKI, dan mengatakan jika sejak 2006 sudah terjadi lima kali kasus serupa dengan keinginan warga yang menuntut dikembalikannya lahan di atas tanah PKP. "Pemda yang mengerti permasalahan ini. Kami hanya mengelola saja," tandasnya.
(hyk)
