2013, Yogyakarta butuh anggaran Jamkes Rp35 M
Minggu, 09 September 2012 - 18:52 WIB
2013, Yogyakarta butuh anggaran Jamkes Rp35 M
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta pada tahun 2013 membutuhkan anggaran Rp35 miliar untuk program jaminan kesehatan (Jamkes) dasar bagi warga setempat. Anggaran ini meningkat 75 persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2012, yakni 20 miliar atau naik Rp15 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Yogyakarta Tuty Setyawati mengatakan, dengan anggaran tersebut nantinya semua warga Yogyakarta akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, termasuk ranap inap kelas III di rumah sakit provider atau yang telah bekerjasama dengan pemkot.
"Dari seluruh warga Yogyakarta, saat ini masih tercatat ada 16.474 jiwa yang belum memiliki jamkes, baik jamkesmas, jamkesos dan jamkesda,” kata Tuty, Minggu (9/9/2012).
Menurut Tuty, untuk warga yang sekarang belum tercover dalam Jamkes, Pemkot memiliki program universall coverage. Yakni dengan system subsidi premi Rp7500 per jiwa yang berasal dari APBD.
Sehingga dengan program ini semua warga Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan dasar ditanggung oleh pemkot.
"Total anggaran untuk program ini adalah 16.474 jiwa kali 7500 atau sekitar Rp123,5 juta," paparnya.
Namun begitu, untuk ketentuannya tetap sama, selain hanya untuk pelayanan kesehatan dasar, yang gratis, untuk ranap inap, juga berlaku untuk kelas III di rumah sakit provider.
Apalagi yang belum memiliki jamkes tersebut merupakan masyarakat dari golongan menengah ke atas.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengatakan, sangat mendukung program tersebut. Sebagai implementasinya, saat ini legislatif dan eksekutif akan memprioritaskan anggaran tersebut dalam APBD 2013. Dan diharapkan setelah APBD 2013 disahkan program ini segera dapat dilaksanakan.
Warga Parakan Lor, Mergangsan, Suprihatin (50) mengaku, sangat senang dengan adanya program layanan kesehatan dasar tersebut. Namun yang menjadi permasalahan, yaitu masalah sosialisasi.
Sebab untuk program-program maupun kebijakan pemkot selama ini kurang tersosialisasi, sehingga warga sering ketinggalan informasi terhadap program-program itu.
"Untuk itu, kami mengharapkan pemkot segera mensosialisasi masalah tersebut kepada warga. Apalagi bagi warga sekarang memang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar," harapnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Yogyakarta Tuty Setyawati mengatakan, dengan anggaran tersebut nantinya semua warga Yogyakarta akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, termasuk ranap inap kelas III di rumah sakit provider atau yang telah bekerjasama dengan pemkot.
"Dari seluruh warga Yogyakarta, saat ini masih tercatat ada 16.474 jiwa yang belum memiliki jamkes, baik jamkesmas, jamkesos dan jamkesda,” kata Tuty, Minggu (9/9/2012).
Menurut Tuty, untuk warga yang sekarang belum tercover dalam Jamkes, Pemkot memiliki program universall coverage. Yakni dengan system subsidi premi Rp7500 per jiwa yang berasal dari APBD.
Sehingga dengan program ini semua warga Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan dasar ditanggung oleh pemkot.
"Total anggaran untuk program ini adalah 16.474 jiwa kali 7500 atau sekitar Rp123,5 juta," paparnya.
Namun begitu, untuk ketentuannya tetap sama, selain hanya untuk pelayanan kesehatan dasar, yang gratis, untuk ranap inap, juga berlaku untuk kelas III di rumah sakit provider.
Apalagi yang belum memiliki jamkes tersebut merupakan masyarakat dari golongan menengah ke atas.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengatakan, sangat mendukung program tersebut. Sebagai implementasinya, saat ini legislatif dan eksekutif akan memprioritaskan anggaran tersebut dalam APBD 2013. Dan diharapkan setelah APBD 2013 disahkan program ini segera dapat dilaksanakan.
Warga Parakan Lor, Mergangsan, Suprihatin (50) mengaku, sangat senang dengan adanya program layanan kesehatan dasar tersebut. Namun yang menjadi permasalahan, yaitu masalah sosialisasi.
Sebab untuk program-program maupun kebijakan pemkot selama ini kurang tersosialisasi, sehingga warga sering ketinggalan informasi terhadap program-program itu.
"Untuk itu, kami mengharapkan pemkot segera mensosialisasi masalah tersebut kepada warga. Apalagi bagi warga sekarang memang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar," harapnya.
(mhd)
