Elite parpol pendukung Foke membelot
Selasa, 04 September 2012 - 08:36 WIB
Elite parpol pendukung Foke membelot
A
A
A
Sindonews.com - Dukungan koalisi partai politik (parpol) kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) terancam tidak solid. Sejumlah elite parpol justru mendukung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).
Indikasi pembelotan terjadi di internal Partai Amanat Nasional (PAN). Saat halal bihalal pasangan Jokowi-Ahok di Istora Senayan, Minggu 2 September 2012 lalu, politikus senior PAN AM Fatwa hadir di tengah-tengah undangan.
Padahal sejak putaran pertama, PAN sudah memutuskan mendukung Foke-Nara. Pembelotan elite PAN bukan terjadi kali ini saja. Pada putaran pertama lalu, suara PAN terpecah tiga yakni ke Foke-Nara, Hidayat-Didik, dan Faisal-Biem. Pun demikian dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Internal parpol berlambang Kakbah ini juga terjadi perpecahan dukungan. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang merupakan utusan PPP, disebut-sebut mendukung Jokowi-Ahok. Bahkan, rumahnya di Jalan Borobudur dijadikan sebagai kantor pemenangan pasangan dengan ikon baju kotak-kotak ini. Hanya dalam beberapa kesempatan, Djan Faridz sudah membantah dirinya sebagai pendukung Jokowi-Ahok.
Hal yang sama juga terjadi di internal Partai Golkar. Meskipun pengurus DPD I Partai Golkar DKI Jakarta secara resmi mendukung Foke-Nara, sejumlah elite DPP justru merapat ke Jokowi-Ahok. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan, perpecahan dukungan di internal parpol sudah terjadi sejak lama. Alasannya, keberadaan parpol dalam pilkada hanyalah sebagai pelengkap demokrasi dan sekadar tiket pencalonan.
Akibatnya demokrasi tidak lagi memberikan keuntungan terhadap rakyat dan bangsa. "Selama ini, parpol itu formalitas saja bagi tokoh politik,” kata Arbi Sanit di Jakarta, Senin 3 September 2012.
Lebih jauh dia menuturkan, sejumlah parpol mengalami perbedaan keputusan politik dengan kader. Jika tokoh tersebut berpengaruh, maka akan berimbas pada soliditas internal.
"Tokoh partai memiliki sikap pragmatis untuk mendapatkan keuntungan sesaat dalam sebuah hajatan demokrasi, termasuk di Pilkada DKI Jakarta,” sindirnya.
Di sisi lain, pimpinan parpol tidak memiliki karisma yang kuat untuk bisa diikuti para kadernya. Akibatnya, pimpinan parpol tidak bisa mengontrol perbedaan sikap politik para kader di akar rumput. "Tak heran jika banyak konstituen mengikuti jejak tokoh yang berpengaruh dan meninggalkan kebijakan parpol yang diputuskan,” tandasnya.
Peneliti senior The Jakarta Institute Ubaidillah menambahkan, saat ini parpol bukan lagi sebagai acuan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihan. Sikap parpol dianggap pragmatis membuat pemilih jadi apatis terhadap parpol. Kendati demikian, masyarakat masih berharap sekali adanya perubahan di Ibu Kota. "Buktinya jumlah pemilih rasional dan menengah ke atas bertambah pada putaran pertama,” ujarnya.
Pilihan masyarakat ini bukan berdasarkan parpol, melainkan bentuk kefiguran yang dibangun oleh calon tersebut. Di samping itu, akhir-akhir ini kasus dialami oleh tokoh parpol terjerat dengan kasus korupsi atau kasus lainnya semakin membuat masyarakat enggan memilih cagub dari parpol bermasalah.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi menambahkan, koalisi parpol tidak menjamin kemenangan pasangan cagub. "Parpol hanyalah sekoci pengantar, yang paling utama adalah dukungan riil di akar rumput. Lihatlah Alex Noerdin yang disokong Golkar hancur lebur, PKS yang mencalonkan Hidayat Nur Wahid juga jeblok, dan Foke yang di-backup Demokrat juga kalah dengan sosok sederhana Jokowi,” ungkap Ari.
Ketua DPP PAN Bima Aria Sugiarto meminta kehadiran AM Fatwa di tengah-tengah massa Jokowi-Ahok tidak serta merta diartikan memberikan dukungan kepada pasangan cagub yang diusung PDIP dan Partai Gerindra tersebut.
Menurut dia, kehadiran AM Fatwa hanya sebatas memenuhi undangan pemilik hajatan dan menjaga tali silaturahmi. "Jangan berpikir terlalu jauh lah. Keberadaan Pak AM Fatwa itu belum tentu memiliki konspirasi politik untuk mendukung calon lain,” ungkap Bima.
Dia menegaskan, sampai saat ini komitmen DPP PAN tetap mendukung pasangan Foke-Nara. Dukungan itu telah dilakukan sejak awal, dan posisi PAN sendiri sebagai parpol pengusung, bukan sekadar pendukung.
Bantahan serupa disampaikan Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Zainuddin. Menurut dia, seluruh kader dan pengurus Golkar wajib mengikuti keputusan partai. Terlebih, DPP Golkar telah menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada DPD I.
"Bagi kader yang tidak mematuhi keputusan partai akan diberhentikan dari kepengurusan. Kader membelot akan ditindak. Bisa diberhentikan dari pengurus," ujarnya.
Indikasi pembelotan terjadi di internal Partai Amanat Nasional (PAN). Saat halal bihalal pasangan Jokowi-Ahok di Istora Senayan, Minggu 2 September 2012 lalu, politikus senior PAN AM Fatwa hadir di tengah-tengah undangan.
Padahal sejak putaran pertama, PAN sudah memutuskan mendukung Foke-Nara. Pembelotan elite PAN bukan terjadi kali ini saja. Pada putaran pertama lalu, suara PAN terpecah tiga yakni ke Foke-Nara, Hidayat-Didik, dan Faisal-Biem. Pun demikian dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Internal parpol berlambang Kakbah ini juga terjadi perpecahan dukungan. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang merupakan utusan PPP, disebut-sebut mendukung Jokowi-Ahok. Bahkan, rumahnya di Jalan Borobudur dijadikan sebagai kantor pemenangan pasangan dengan ikon baju kotak-kotak ini. Hanya dalam beberapa kesempatan, Djan Faridz sudah membantah dirinya sebagai pendukung Jokowi-Ahok.
Hal yang sama juga terjadi di internal Partai Golkar. Meskipun pengurus DPD I Partai Golkar DKI Jakarta secara resmi mendukung Foke-Nara, sejumlah elite DPP justru merapat ke Jokowi-Ahok. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan, perpecahan dukungan di internal parpol sudah terjadi sejak lama. Alasannya, keberadaan parpol dalam pilkada hanyalah sebagai pelengkap demokrasi dan sekadar tiket pencalonan.
Akibatnya demokrasi tidak lagi memberikan keuntungan terhadap rakyat dan bangsa. "Selama ini, parpol itu formalitas saja bagi tokoh politik,” kata Arbi Sanit di Jakarta, Senin 3 September 2012.
Lebih jauh dia menuturkan, sejumlah parpol mengalami perbedaan keputusan politik dengan kader. Jika tokoh tersebut berpengaruh, maka akan berimbas pada soliditas internal.
"Tokoh partai memiliki sikap pragmatis untuk mendapatkan keuntungan sesaat dalam sebuah hajatan demokrasi, termasuk di Pilkada DKI Jakarta,” sindirnya.
Di sisi lain, pimpinan parpol tidak memiliki karisma yang kuat untuk bisa diikuti para kadernya. Akibatnya, pimpinan parpol tidak bisa mengontrol perbedaan sikap politik para kader di akar rumput. "Tak heran jika banyak konstituen mengikuti jejak tokoh yang berpengaruh dan meninggalkan kebijakan parpol yang diputuskan,” tandasnya.
Peneliti senior The Jakarta Institute Ubaidillah menambahkan, saat ini parpol bukan lagi sebagai acuan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihan. Sikap parpol dianggap pragmatis membuat pemilih jadi apatis terhadap parpol. Kendati demikian, masyarakat masih berharap sekali adanya perubahan di Ibu Kota. "Buktinya jumlah pemilih rasional dan menengah ke atas bertambah pada putaran pertama,” ujarnya.
Pilihan masyarakat ini bukan berdasarkan parpol, melainkan bentuk kefiguran yang dibangun oleh calon tersebut. Di samping itu, akhir-akhir ini kasus dialami oleh tokoh parpol terjerat dengan kasus korupsi atau kasus lainnya semakin membuat masyarakat enggan memilih cagub dari parpol bermasalah.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi menambahkan, koalisi parpol tidak menjamin kemenangan pasangan cagub. "Parpol hanyalah sekoci pengantar, yang paling utama adalah dukungan riil di akar rumput. Lihatlah Alex Noerdin yang disokong Golkar hancur lebur, PKS yang mencalonkan Hidayat Nur Wahid juga jeblok, dan Foke yang di-backup Demokrat juga kalah dengan sosok sederhana Jokowi,” ungkap Ari.
Ketua DPP PAN Bima Aria Sugiarto meminta kehadiran AM Fatwa di tengah-tengah massa Jokowi-Ahok tidak serta merta diartikan memberikan dukungan kepada pasangan cagub yang diusung PDIP dan Partai Gerindra tersebut.
Menurut dia, kehadiran AM Fatwa hanya sebatas memenuhi undangan pemilik hajatan dan menjaga tali silaturahmi. "Jangan berpikir terlalu jauh lah. Keberadaan Pak AM Fatwa itu belum tentu memiliki konspirasi politik untuk mendukung calon lain,” ungkap Bima.
Dia menegaskan, sampai saat ini komitmen DPP PAN tetap mendukung pasangan Foke-Nara. Dukungan itu telah dilakukan sejak awal, dan posisi PAN sendiri sebagai parpol pengusung, bukan sekadar pendukung.
Bantahan serupa disampaikan Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Zainuddin. Menurut dia, seluruh kader dan pengurus Golkar wajib mengikuti keputusan partai. Terlebih, DPP Golkar telah menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada DPD I.
"Bagi kader yang tidak mematuhi keputusan partai akan diberhentikan dari kepengurusan. Kader membelot akan ditindak. Bisa diberhentikan dari pengurus," ujarnya.
(lil)
