Reformasi tata kota sangat mendesak
Selasa, 04 September 2012 - 08:24 WIB
Reformasi tata kota sangat mendesak
A
A
A
Sindonews.com - Kompleksitas permasalahan di Ibu Kota tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penuntasan beragam permasalahan tersebut membutuhkan campur tangan pemerintah pusat.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mariyah mengatakan, Kota Jakarta merupakan pintu arus global yang otomatis menjadikannya sebagai pusat semua kegiatan. "Karena semua kegiatan ada di sini, imbasnya secara otomatis bertumpu di Jakarta,” kata Chusnul di Jakarta, Senin 3 September 2012.
Bertumpunya berbagai aktivitas tersebut berimbas pada maraknya aksi premanisme, banjir, dan kemacetan yang sulit diurai. Nah, dalam posisi inilah campur tangan pemerintah pusat dibutuhkan. Maka siapa pun pemimpin Jakarta mendatang tidak hanya harus memiliki solusi, tapi juga memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun swasta. Pihaknya pun mengusulkan reformasi tata kota.
Pemerintah, misalnya, harus mengalihkan beberapa sentral publik. "Misalnya memindahkan pusat kebudayaan ke Yogyakarta, Bulog ke Makassar, telekomunikasi ke Bandung, dan lainnya, sehingga tidak menumpuk di Jakarta,” terang mantan anggota KPU ini.
Mengenai dua figur calon gubernur (cagub) yang akan bersaing pada putaran kedua mendatang, Chusnul melihatnya punya kelemahan dan kelebihan. Untuk Joko Widodo (Jokowi) memiliki keunggulan dalam berkomunikasi, baik kepada media maupun kepada seluruh lapisan masyarakat.
Namun kelemahannya, Jokowi bisa dikatakan tidak konsisten. Artinya saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta (Solo). Jika terpilih, otomatis akan meninggalkan Solo. Belum lagi terkait isu bahwa pencalonan dirinya hanya sebagai batu loncatan menuju kursi presiden 2014.
Jika ini benar terjadi, beberapa program otomatis ditinggalkan. "Calon gubernur DKI yang meninggalkan wilayah yang masih dipimpinnya itu merupakan satu hal sikap yang tidak amanah,” ucapnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, Jokowi pernah mengatakan jika dirinya menjadi gubernur Jakarta maka akan menerapkan sistem layaknya seorang CEO. Menurutnya, prinsip CEO adalah mengeruk untung sebanyak-banyaknya. "Jadi pembangunan akan maksimal, tapi rakyat yang harus membayar,” tukasnya.
Sementara itu, kelemahan Fauzi Bowo (Foke) terletak pada gaya komunikasi yang kurang elegan. Melihat latar belakangnya seorang birokrat, sulit bagi Foke untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Adapun yang menguntungkan Foke karena berstatus incumbent.
"Jadi, saya rasa itu memang sudah kodratnya dan seharusnya tidak boleh ada yang cemburu,” ucapnya.
Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina Fellix Martha mengatakan, publik harus mencatat janji-janji yang disampaikan para cagub. Nanti setelah terpilih, janji-janji tersebut harus ditagih. Untuk itu, pihaknya bersama mahasiswa lainnya akan terus menggelar pembelajaran politik kepada masyarakat.
Kompleksitas permasalahan di Jakarta hanya bisa diselesaikan oleh orang yang telah berpengalaman. "Sebagai aktor perubahan, tentunya mahasiswa juga memiliki peran untuk menyukseskan demokrasi termasuk pembelajaran politik kepada masyarakat,” ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mariyah mengatakan, Kota Jakarta merupakan pintu arus global yang otomatis menjadikannya sebagai pusat semua kegiatan. "Karena semua kegiatan ada di sini, imbasnya secara otomatis bertumpu di Jakarta,” kata Chusnul di Jakarta, Senin 3 September 2012.
Bertumpunya berbagai aktivitas tersebut berimbas pada maraknya aksi premanisme, banjir, dan kemacetan yang sulit diurai. Nah, dalam posisi inilah campur tangan pemerintah pusat dibutuhkan. Maka siapa pun pemimpin Jakarta mendatang tidak hanya harus memiliki solusi, tapi juga memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun swasta. Pihaknya pun mengusulkan reformasi tata kota.
Pemerintah, misalnya, harus mengalihkan beberapa sentral publik. "Misalnya memindahkan pusat kebudayaan ke Yogyakarta, Bulog ke Makassar, telekomunikasi ke Bandung, dan lainnya, sehingga tidak menumpuk di Jakarta,” terang mantan anggota KPU ini.
Mengenai dua figur calon gubernur (cagub) yang akan bersaing pada putaran kedua mendatang, Chusnul melihatnya punya kelemahan dan kelebihan. Untuk Joko Widodo (Jokowi) memiliki keunggulan dalam berkomunikasi, baik kepada media maupun kepada seluruh lapisan masyarakat.
Namun kelemahannya, Jokowi bisa dikatakan tidak konsisten. Artinya saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta (Solo). Jika terpilih, otomatis akan meninggalkan Solo. Belum lagi terkait isu bahwa pencalonan dirinya hanya sebagai batu loncatan menuju kursi presiden 2014.
Jika ini benar terjadi, beberapa program otomatis ditinggalkan. "Calon gubernur DKI yang meninggalkan wilayah yang masih dipimpinnya itu merupakan satu hal sikap yang tidak amanah,” ucapnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, Jokowi pernah mengatakan jika dirinya menjadi gubernur Jakarta maka akan menerapkan sistem layaknya seorang CEO. Menurutnya, prinsip CEO adalah mengeruk untung sebanyak-banyaknya. "Jadi pembangunan akan maksimal, tapi rakyat yang harus membayar,” tukasnya.
Sementara itu, kelemahan Fauzi Bowo (Foke) terletak pada gaya komunikasi yang kurang elegan. Melihat latar belakangnya seorang birokrat, sulit bagi Foke untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Adapun yang menguntungkan Foke karena berstatus incumbent.
"Jadi, saya rasa itu memang sudah kodratnya dan seharusnya tidak boleh ada yang cemburu,” ucapnya.
Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina Fellix Martha mengatakan, publik harus mencatat janji-janji yang disampaikan para cagub. Nanti setelah terpilih, janji-janji tersebut harus ditagih. Untuk itu, pihaknya bersama mahasiswa lainnya akan terus menggelar pembelajaran politik kepada masyarakat.
Kompleksitas permasalahan di Jakarta hanya bisa diselesaikan oleh orang yang telah berpengalaman. "Sebagai aktor perubahan, tentunya mahasiswa juga memiliki peran untuk menyukseskan demokrasi termasuk pembelajaran politik kepada masyarakat,” ujarnya.
(lil)
