HTI: Deradikalisasi di Indonesia pesanan AS
Selasa, 04 September 2012 - 00:01 WIB
HTI: Deradikalisasi di Indonesia pesanan AS
A
A
A
Sindonews.com - Deradikalisasi (peredam gerakan radikal) yang selama ini dijalankan Badan Nasional Penanggulangan (BNPT) disinyalir merupakan program Amerika Serikat (AS).
Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat (Jabar) menyatakan penolakannya terhadap program itu. Sebab, deradikalisasi versi AS sesungguhnya ingin meredam gerakan Syariat Islam.
"Deradikalisasi program dari negara barat itu untuk tekan gerakan radikal versi AS," kata Humas HTI Jabar Luthfi Afandi, di sela aksi penolakan kedatangan Menlu AS Hillary Clonton ke Jakarta, di Gedung Sate Bandung, Senin (3/9/2012).
Dia menilai, program deradikalisasi yang dilakukan BNPT selalu menghubungkan gerakan terorisme dengan negara Islam. Kata Luthfi, HTI menolak keras program tersebut.
"Bom tidak mungkin dilakukan oleh yang ingin mendirikan gerakan Islam. Contohnya HTI, kami melakukan deradikalisasi dengan gerakan damai gerakan intelektual," tegasnya.
Kata dia, program deradikalisasi bahaya jika dikaitkan dengan terorisme yang terkait dengan agenda Syariat Islam. "HTI tolak keras ini," katanya.
Disebutkan, Jabar menjadi sasaran deradikalisasi paling tinggi. "Deradikalisasi ini program BNPT untuk edukasi masyarakat, mengubah cara pikir terkait Syariat Islam, jihad, dan lainnya. Program ini untuk melunakan atau membelokan pola pikir umat yang komitmen dengan syariat islam," katanya.
BNPT gencar sekali melakukannya di Jabar dengan tujuan Jabar steril dari ide-ide Syariat Islam.
"Bentuk kegiatannya lewat seminar-seminar di pesantren dan kampus-kampus untuk membelokan pola pikir. BNPT juga kerjasama dengan MUI," ujarnya.
Menurutnya, terorisme terjadi karena ketidakadilan. Salah satunya oleh penjajahan AS sendiri.
Dalam aksi itu, ratusan massa HTI Jabar melakukan unjuk rasa menolak kedatangan Menlu AS. Dalam aksinya mereka mengusung spanduk dan poster yang menolak kedatangan istri mantan presiden AS Bill Clinton itu.
"Aksi ini untuk menolak kedatatangan Menlu Hillary ke Indonesia. Sebagai Menlu AS, AS memiliki track record penjajahan termasuk di Indonesia," pungkasnya.
Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat (Jabar) menyatakan penolakannya terhadap program itu. Sebab, deradikalisasi versi AS sesungguhnya ingin meredam gerakan Syariat Islam.
"Deradikalisasi program dari negara barat itu untuk tekan gerakan radikal versi AS," kata Humas HTI Jabar Luthfi Afandi, di sela aksi penolakan kedatangan Menlu AS Hillary Clonton ke Jakarta, di Gedung Sate Bandung, Senin (3/9/2012).
Dia menilai, program deradikalisasi yang dilakukan BNPT selalu menghubungkan gerakan terorisme dengan negara Islam. Kata Luthfi, HTI menolak keras program tersebut.
"Bom tidak mungkin dilakukan oleh yang ingin mendirikan gerakan Islam. Contohnya HTI, kami melakukan deradikalisasi dengan gerakan damai gerakan intelektual," tegasnya.
Kata dia, program deradikalisasi bahaya jika dikaitkan dengan terorisme yang terkait dengan agenda Syariat Islam. "HTI tolak keras ini," katanya.
Disebutkan, Jabar menjadi sasaran deradikalisasi paling tinggi. "Deradikalisasi ini program BNPT untuk edukasi masyarakat, mengubah cara pikir terkait Syariat Islam, jihad, dan lainnya. Program ini untuk melunakan atau membelokan pola pikir umat yang komitmen dengan syariat islam," katanya.
BNPT gencar sekali melakukannya di Jabar dengan tujuan Jabar steril dari ide-ide Syariat Islam.
"Bentuk kegiatannya lewat seminar-seminar di pesantren dan kampus-kampus untuk membelokan pola pikir. BNPT juga kerjasama dengan MUI," ujarnya.
Menurutnya, terorisme terjadi karena ketidakadilan. Salah satunya oleh penjajahan AS sendiri.
Dalam aksi itu, ratusan massa HTI Jabar melakukan unjuk rasa menolak kedatangan Menlu AS. Dalam aksinya mereka mengusung spanduk dan poster yang menolak kedatangan istri mantan presiden AS Bill Clinton itu.
"Aksi ini untuk menolak kedatatangan Menlu Hillary ke Indonesia. Sebagai Menlu AS, AS memiliki track record penjajahan termasuk di Indonesia," pungkasnya.
(lns)
