Krisis air bersih di wilayah perairan
Selasa, 28 Agustus 2012 - 07:12 WIB
Krisis air bersih di wilayah perairan
A
A
A
Sindonews.com - Kabupaten Purwakarta termasuk wilayah yang memiliki sumber air melimpah. Belakangan daerah ini mengalami krisis air bersih. Bahkan, untuk daerah yang tidak tersedia air tanah sudah lebih dulu mengalami kesulitan air bersih. Untuk kebutuhan minum, warga mengandalkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Tentu saja itu tidak ekonomis.
Seperti diketahui, Kabupaten Purwakarta memiliki sumber air melimpah. Ada Waduk Jatiluhur, Situ Wanayasa, Situ Buleud,dan Situ Cikumpay. Realita yang harus dihadapi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Purwakarta mencatat,sebanyak 11 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada merupakan daerah krisis air bersih.
Krisis air bersih paling parah terjadi di Kecamatan Maniis, Plered, Sukatani, Tegalwaru, Campak, dan Cibatu. Sementara di pelosok pedesaan,seperti di sebagian Kecamatan Tegalwaru dan Plered, krisis air membuat warga frustrasi. Banyak warga yang memanfaatkan genangan air bekas galian pasir untuk memenuhi kebutuhan mandi cuci dan kakus. Pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, dua wilayah tersebut memang paling parah diderai krisis air bersih.Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM.
Seperti memberi bantuan berupa sumur bor artesis agar mampu memompa air bawah tanah. Kepala Dinas ESDM Purwakarta Wawan Tarsamana Setiawan mengatakan, beberapa waktu lalu tim dari pusat sudah mensurvei tiga lokasi, antara lain Desa Ciawitali,Kecamatan Wanayasa, Desa/Kecamatan Darangdan, dan Desa Nagrak,Kecamatan Darangdan.
“Untuk desa di Tegalwaru tidak disurvei sebab belum ada warga yang mengusulkan untuk pembuatan sumur bor artesis.Karena, bantuan ini harus berdasarkan usulan warga setempat, meskipun air bersih di daerah itu langka,” kata Wawan.
Solusi yang ditawarkan ini masih jauh dari kata cukup. Untuk itu,Pemkab Purwakarta harus bertanggung jawab atas persoalan air. Apalagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) setempat mengaku kesulitan jika harus menyelesaikan permasalahan infrastruktur air bersih dalam satu tahun. Alasannya, keterbatasan anggaran untuk pemenuhan masalah tersebut.Seperti masalah untuk membangun jaringan pipa air bersih yang minim. Untuk kebutuhan pembangunan jaringan pipa air bersih di wilayah perkotaan saja, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp17 miliar.
Kepala DCKTR Kabupaten Purwakarta Martono mengatakan, realisasi APBD untuk pemenuhan kebutuhan itu baru sebesar Rp5,1 miliar, dengan rincian Rp1,3 miliar dari APBD 2011,dan Rp3,8 dari APBD 2012.
“Jumlah besaran antara kebutuhan dengan alokasi APBD hingga saat ini belum mencapai 50 persen. Jadi melihat kemampuan anggaran saja, kami tidak akan bisa memenuhi target penyelesaian dalam tiga tahun ke depan,” kata Martono.
Banyak kendala yang harus diselesaikan dan itu tidak sebatas persoalan anggaran. Menurut dia, terbatasnya sumber air dan sulitnya menambah pompa penambah tekanan,di mana untuk penempatan pompa memerlukan pembebasan lahan. Sementara untuk pembebasan lahan,harga per meter tanah cukup mahal atau mencapai Rp3 juta per meter. Saat ini ada 17.000 pelanggan PDAM yang belum terlayani atau waiting list (daftar tunggu). Itu karena tempat tinggalnya belum terkoneksi dengan saluran primer.
Sehingga koneksi antara saluran primer dengan sumber air terus diperbanyak agar menjangkau wilayah terjauh. Jika saluran primer sudah terpasang, maka tugas PDAM melakukan sambungan ke rumah-rumah pelanggan. Hal itu akan mengurangi risiko kekurangan air bersih.
“Hanya saja,pekerjaan saluran primer untuk sayap kanan baru sejauh tujuh kilometer atau hingga daerah Tegal Junti dan masih jauh untuk menjangkau Sadang,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kabupaten Purwakarta memiliki sumber air melimpah. Ada Waduk Jatiluhur, Situ Wanayasa, Situ Buleud,dan Situ Cikumpay. Realita yang harus dihadapi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Purwakarta mencatat,sebanyak 11 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada merupakan daerah krisis air bersih.
Krisis air bersih paling parah terjadi di Kecamatan Maniis, Plered, Sukatani, Tegalwaru, Campak, dan Cibatu. Sementara di pelosok pedesaan,seperti di sebagian Kecamatan Tegalwaru dan Plered, krisis air membuat warga frustrasi. Banyak warga yang memanfaatkan genangan air bekas galian pasir untuk memenuhi kebutuhan mandi cuci dan kakus. Pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, dua wilayah tersebut memang paling parah diderai krisis air bersih.Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM.
Seperti memberi bantuan berupa sumur bor artesis agar mampu memompa air bawah tanah. Kepala Dinas ESDM Purwakarta Wawan Tarsamana Setiawan mengatakan, beberapa waktu lalu tim dari pusat sudah mensurvei tiga lokasi, antara lain Desa Ciawitali,Kecamatan Wanayasa, Desa/Kecamatan Darangdan, dan Desa Nagrak,Kecamatan Darangdan.
“Untuk desa di Tegalwaru tidak disurvei sebab belum ada warga yang mengusulkan untuk pembuatan sumur bor artesis.Karena, bantuan ini harus berdasarkan usulan warga setempat, meskipun air bersih di daerah itu langka,” kata Wawan.
Solusi yang ditawarkan ini masih jauh dari kata cukup. Untuk itu,Pemkab Purwakarta harus bertanggung jawab atas persoalan air. Apalagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) setempat mengaku kesulitan jika harus menyelesaikan permasalahan infrastruktur air bersih dalam satu tahun. Alasannya, keterbatasan anggaran untuk pemenuhan masalah tersebut.Seperti masalah untuk membangun jaringan pipa air bersih yang minim. Untuk kebutuhan pembangunan jaringan pipa air bersih di wilayah perkotaan saja, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp17 miliar.
Kepala DCKTR Kabupaten Purwakarta Martono mengatakan, realisasi APBD untuk pemenuhan kebutuhan itu baru sebesar Rp5,1 miliar, dengan rincian Rp1,3 miliar dari APBD 2011,dan Rp3,8 dari APBD 2012.
“Jumlah besaran antara kebutuhan dengan alokasi APBD hingga saat ini belum mencapai 50 persen. Jadi melihat kemampuan anggaran saja, kami tidak akan bisa memenuhi target penyelesaian dalam tiga tahun ke depan,” kata Martono.
Banyak kendala yang harus diselesaikan dan itu tidak sebatas persoalan anggaran. Menurut dia, terbatasnya sumber air dan sulitnya menambah pompa penambah tekanan,di mana untuk penempatan pompa memerlukan pembebasan lahan. Sementara untuk pembebasan lahan,harga per meter tanah cukup mahal atau mencapai Rp3 juta per meter. Saat ini ada 17.000 pelanggan PDAM yang belum terlayani atau waiting list (daftar tunggu). Itu karena tempat tinggalnya belum terkoneksi dengan saluran primer.
Sehingga koneksi antara saluran primer dengan sumber air terus diperbanyak agar menjangkau wilayah terjauh. Jika saluran primer sudah terpasang, maka tugas PDAM melakukan sambungan ke rumah-rumah pelanggan. Hal itu akan mengurangi risiko kekurangan air bersih.
“Hanya saja,pekerjaan saluran primer untuk sayap kanan baru sejauh tujuh kilometer atau hingga daerah Tegal Junti dan masih jauh untuk menjangkau Sadang,” ujarnya.
(azh)
