Panwaslu: Gambar yang provokatif bukan domain kami
Minggu, 26 Agustus 2012 - 22:09 WIB
Panwaslu: Gambar yang provokatif bukan domain kami
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta mengaku tidak memiliki kewenangan untuk membendung gambar, selebaran, dan spanduk yang dinilai menyudutkan salah satu calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, umumnya gambar yang menyudutkan salah satu pasangan itu menyebar di jejaring sosial yang bukan menjadi ranah Panwaslu DKI Jakarta.
"Gambar itu sih nggak apa-apa. Itu kan foto profile dari salah seorang pengguna jejaring sosial, itu bukan domain Panwaslu," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (26/8/2012).
Dia mengungkapkan, penyebaran gambar yang menjatuhkan salah satu cagub-cawagub DKI Jakarta itu merupakan kewenangan dari pihak lain yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikannya. "Kalau pun itu dianggap pelanggaran, di jejaring sosial itu pelanggaran UU ITE, dan UU KUHP. Sekali lagi itu bukan domain Panwaslu," tandasnya.
Sekedar diketahui, menjelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, banyak bermunculan gambar, selebaran, dan spanduk yang menyudutkan salah satu cagub-cawagub DKI Jakarta yang lolos putaran kedua. Bahkan, ada video yang muncul di Youtube dan mengancam untuk memilih pasangan tertentu.
Sebelumnya, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) merasa dirugikan dengan banyaknya gambar, selebaran, dan spanduk yang menyudutkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi lawannya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua nanti.
Sekretaris tim sukses Foke-Nara Budi Siswanto mengatakan, munculnya berbagai gambar, selebaran, dan spanduk yang menyerang pasangan Jokowi-Ahok justru merugikan pihaknya. Pasalnya, masyarakat akan terus melihat pihaknya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas seluruh gambar itu.
"Kita sangat dirugikan dengan gambar-gambar yang digunakan untuk kampanye secara tidak elegan tersebut," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta.
Dia pun menyayangkan bentuk kreatifitas yang digunakan untuk saling mengadu domba dua pihak yang akan berlaga di Pilgub DKI Jakarta putaran kedua itu. "Itu bagian dari kreatifitas yang kita tidak tahu, karena itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun," ujarnya.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, umumnya gambar yang menyudutkan salah satu pasangan itu menyebar di jejaring sosial yang bukan menjadi ranah Panwaslu DKI Jakarta.
"Gambar itu sih nggak apa-apa. Itu kan foto profile dari salah seorang pengguna jejaring sosial, itu bukan domain Panwaslu," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (26/8/2012).
Dia mengungkapkan, penyebaran gambar yang menjatuhkan salah satu cagub-cawagub DKI Jakarta itu merupakan kewenangan dari pihak lain yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikannya. "Kalau pun itu dianggap pelanggaran, di jejaring sosial itu pelanggaran UU ITE, dan UU KUHP. Sekali lagi itu bukan domain Panwaslu," tandasnya.
Sekedar diketahui, menjelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, banyak bermunculan gambar, selebaran, dan spanduk yang menyudutkan salah satu cagub-cawagub DKI Jakarta yang lolos putaran kedua. Bahkan, ada video yang muncul di Youtube dan mengancam untuk memilih pasangan tertentu.
Sebelumnya, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) merasa dirugikan dengan banyaknya gambar, selebaran, dan spanduk yang menyudutkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi lawannya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua nanti.
Sekretaris tim sukses Foke-Nara Budi Siswanto mengatakan, munculnya berbagai gambar, selebaran, dan spanduk yang menyerang pasangan Jokowi-Ahok justru merugikan pihaknya. Pasalnya, masyarakat akan terus melihat pihaknya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas seluruh gambar itu.
"Kita sangat dirugikan dengan gambar-gambar yang digunakan untuk kampanye secara tidak elegan tersebut," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta.
Dia pun menyayangkan bentuk kreatifitas yang digunakan untuk saling mengadu domba dua pihak yang akan berlaga di Pilgub DKI Jakarta putaran kedua itu. "Itu bagian dari kreatifitas yang kita tidak tahu, karena itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun," ujarnya.
(lil)
