Lily Wahid ajak warga Blitar tunda bayar pajak
Sabtu, 11 Agustus 2012 - 00:01 WIB
Lily Wahid ajak warga Blitar tunda bayar pajak
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI Lily Wachid mengajak warga Blitar untuk menunda pembayaran pajak.
Imbauan adik mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini dicanangkan melalui gerakan maklumat menunda pembayaran pajak yang dibubuhi 99 tanda tangan dari para tokoh dan ulama.
Lily mengatakan, inti kesepakatan sikap adalah mengajak rakyat Indonesia, khususnya warga Blitar untuk tidak membayar pajak pada tahun 2013 mendatang.
Dan sikap melawan tersebut, lanjut dia akan kukuh dipegang selama pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah pembayaran obligasi rekap bunga bank sebesar Rp60 triliun setiap tahun.
“Pajak yang berasal dari rakyat harus kembali ke rakyat. Bukan untuk membayar tanggungan bank. Jika tidak, kita akan melakukan penundaan pembayaran pajak bersama-sama, “ tegas Lily yang disambut tepuk tangan dari 500an orang santri dan masyarakat yang hadir, di Pondok Pesantren Al Kamal, Desan Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jumat (10/8/2012).
Lily mengungkapkan pemberian utang kepada para bankir pada saat Indonesia terlanda krisis moneter sebagai bentuk pembodohan rakyat. “Salah satu penggagasnya adalah yang saat ini menjadi Wakil Presiden Indonesia. Dan dalam hal ini yang bersangkutan harus bertanggung jawab,“ tegasnya lagi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan, gerakan perlawanan penundaan membayar pajak bukanlah perbuatan pidana. Maklumat tersebut, juga bukan gerakan makar. “Namun semua ini untuk memberi pelajaran kepada pemerintah bahwa rakyat kita tidak bodoh, “ imbuhnya.
Pencanangan itu sendiri dihadiri Sekjen Asosiasi Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia Sasmito Hadinegoro dan sejumlah purnawirawan jenderal di era orde baru di antaranya Mayjen (Purn) Syamsu Jalal (Mantan Danpuspom ABRI), Laksamana I (purn) Mulyo Wibisono (Mantan Dir Bais TNI), KRT Harjuno Wiwoho Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) dan KH Moh Maksum (Ketua FKPPBD).
Selain di Blitar, maklumat yang sama juga sudah dibacakan di Medan, Blora,
Jogjakarta, Pati dan Kabupaten Gorontalo.
Imbauan adik mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini dicanangkan melalui gerakan maklumat menunda pembayaran pajak yang dibubuhi 99 tanda tangan dari para tokoh dan ulama.
Lily mengatakan, inti kesepakatan sikap adalah mengajak rakyat Indonesia, khususnya warga Blitar untuk tidak membayar pajak pada tahun 2013 mendatang.
Dan sikap melawan tersebut, lanjut dia akan kukuh dipegang selama pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah pembayaran obligasi rekap bunga bank sebesar Rp60 triliun setiap tahun.
“Pajak yang berasal dari rakyat harus kembali ke rakyat. Bukan untuk membayar tanggungan bank. Jika tidak, kita akan melakukan penundaan pembayaran pajak bersama-sama, “ tegas Lily yang disambut tepuk tangan dari 500an orang santri dan masyarakat yang hadir, di Pondok Pesantren Al Kamal, Desan Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jumat (10/8/2012).
Lily mengungkapkan pemberian utang kepada para bankir pada saat Indonesia terlanda krisis moneter sebagai bentuk pembodohan rakyat. “Salah satu penggagasnya adalah yang saat ini menjadi Wakil Presiden Indonesia. Dan dalam hal ini yang bersangkutan harus bertanggung jawab,“ tegasnya lagi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan, gerakan perlawanan penundaan membayar pajak bukanlah perbuatan pidana. Maklumat tersebut, juga bukan gerakan makar. “Namun semua ini untuk memberi pelajaran kepada pemerintah bahwa rakyat kita tidak bodoh, “ imbuhnya.
Pencanangan itu sendiri dihadiri Sekjen Asosiasi Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia Sasmito Hadinegoro dan sejumlah purnawirawan jenderal di era orde baru di antaranya Mayjen (Purn) Syamsu Jalal (Mantan Danpuspom ABRI), Laksamana I (purn) Mulyo Wibisono (Mantan Dir Bais TNI), KRT Harjuno Wiwoho Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) dan KH Moh Maksum (Ketua FKPPBD).
Selain di Blitar, maklumat yang sama juga sudah dibacakan di Medan, Blora,
Jogjakarta, Pati dan Kabupaten Gorontalo.
(lns)
