Presiden tak tanggap hadapi isu SARA
Rabu, 08 Agustus 2012 - 15:03 WIB
Presiden tak tanggap hadapi isu SARA
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak tanggap dalam mengatasi isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) yang berkembang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, putaran kedua.
Aktivis Wanita Ratna Sarumpaet mengatakan, seharusnya presiden bisa mengambil tindakan tegas mengatasi isu yang rentan membuat perpecahan umat beragama tak hanya di Jakarta, namun juga seluruh Indonesia.
"Presiden SBY dan polisi sebagai lembaga penjaga demokrasi malah bungkam. Padahal, SBY mestinya bisa menegur Fauzi Bowo sebagai Gubernur, bukan salah satu cagub (calon gubernur)," kata Ratna saat mendatangi kantor Panwaslu, di Jakarta, Rabu (8/8/2012).
Selain itu, dia menuding Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslu) telah menodai kepercayaan masyarakat. Pasalnya, Ramdansyah selaku ketua Panwaslu telah mengeluarkan pendapat pribadi terkait isu SARA yang diduga telah dilakukan oleh Rhoma Irama.
"Pimpinan Panwaslu yang digaji rakyat, justru membela jurkam (juru kampanye) salah satu cagub yang memakai isu SARA dalam ceramahnya sebagai 'tidak SARA'," tandasnya.
Menurutnya, seharusnya Panwaslu jangan mengeluarkan statement pribadi menanggapi isu SARA. Karena, Panwaslu merupakan lembaga yang mencerminkan pemerintahan.
"Panwaslu jangan sekali-sekali mengeluarkan opini pribadi. Tapi harus berdasarkan suara negara," tandasnya.
Aktivis Wanita Ratna Sarumpaet mengatakan, seharusnya presiden bisa mengambil tindakan tegas mengatasi isu yang rentan membuat perpecahan umat beragama tak hanya di Jakarta, namun juga seluruh Indonesia.
"Presiden SBY dan polisi sebagai lembaga penjaga demokrasi malah bungkam. Padahal, SBY mestinya bisa menegur Fauzi Bowo sebagai Gubernur, bukan salah satu cagub (calon gubernur)," kata Ratna saat mendatangi kantor Panwaslu, di Jakarta, Rabu (8/8/2012).
Selain itu, dia menuding Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslu) telah menodai kepercayaan masyarakat. Pasalnya, Ramdansyah selaku ketua Panwaslu telah mengeluarkan pendapat pribadi terkait isu SARA yang diduga telah dilakukan oleh Rhoma Irama.
"Pimpinan Panwaslu yang digaji rakyat, justru membela jurkam (juru kampanye) salah satu cagub yang memakai isu SARA dalam ceramahnya sebagai 'tidak SARA'," tandasnya.
Menurutnya, seharusnya Panwaslu jangan mengeluarkan statement pribadi menanggapi isu SARA. Karena, Panwaslu merupakan lembaga yang mencerminkan pemerintahan.
"Panwaslu jangan sekali-sekali mengeluarkan opini pribadi. Tapi harus berdasarkan suara negara," tandasnya.
(mhd)
