Putaran kedua rawan politik transaksional
Selasa, 07 Agustus 2012 - 08:01 WIB
Putaran kedua rawan politik transaksional
A
A
A
Sindonews.com - Putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI saat ini sangat rawan munculnya politik transaksional. Karena itu, diperlukan pengawasan ketat dalam mengantisipasi kondisi itu.
Menurut Pengamat Politik Siti Zuhro, berbagai koordinasi penegak hukum harus dilakukan sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadi politik transaksional itu.
"Kualitas Pilgub DKI 2012 bisa dibangun dengan mengandalkan peran civil society yang proaktif dalam proses demokrasi. Sebagai pemegang otoritas, warga masyarakat berhak dan wajib menentukan dan mempertanggungjawabkan pilihannya dalam pilgub ini," tandas Siti kepada Sindonews, Selasa (7/8/2012).
Aparat penegak hukum terkait penyelenggaraan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Panwaslu DKI harus bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal.
"Kalau perlu ketegasan sanksi itu harus diberlakukan pada pasangan calon yang melanggar aturan pilgub," tegasnya lagi.
Menurut Pengamat Politik Siti Zuhro, berbagai koordinasi penegak hukum harus dilakukan sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadi politik transaksional itu.
"Kualitas Pilgub DKI 2012 bisa dibangun dengan mengandalkan peran civil society yang proaktif dalam proses demokrasi. Sebagai pemegang otoritas, warga masyarakat berhak dan wajib menentukan dan mempertanggungjawabkan pilihannya dalam pilgub ini," tandas Siti kepada Sindonews, Selasa (7/8/2012).
Aparat penegak hukum terkait penyelenggaraan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Panwaslu DKI harus bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal.
"Kalau perlu ketegasan sanksi itu harus diberlakukan pada pasangan calon yang melanggar aturan pilgub," tegasnya lagi.
(lns)
