Forum Kyai dukung pengusutan kasus simulator SIM
Senin, 06 Agustus 2012 - 11:03 WIB
Forum Kyai dukung pengusutan kasus simulator SIM
A
A
A
Sindonews.com - Tarik ulur penanganan dugaan korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri memancing reaksi dari kalangan ulama dan kyai pesantren. Sekitar 100 kyai yang tergabung dalam Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Pesantren Indonesia Jam'iyah Fida' Kubro (JFK) menyatakan sikap dan dukungan kepada Polri untuk mengungkap boroknya sendiri.
Ketua Umum MPP Ikatan Pesantren Indonesia JFK, Zaini Ahmad, mengungkapkan, sikap dan dukungan berbeda ini dilandasi atas kewenangan dan profesionalitas Polri dalam menangani dugaan korupsi di internalnya. Integritas dan kewibawaan Polri menurutnya sedang diuji dalam menangani perilaku anggotanya.
"Ini adalah ujian terakhir bagi Polri sebagai lembaga hukum yang menangani dugaan korupsi di dalam tubuhnya sendiri. Jika Polri tidak bersungguh-sungguh apalagi tidak transparan dalam pengusutannya, maka akan hancurlah kewibawaan Polri di mata masyarakat," tegas Zaini Ahmad, seusai menggelar Rakernas di Pasuruan, Minggu malam 5 Agustus 2012.
Menurut Gus Zaini, panggilannya, selain mendukung langkah Polri, JFK juga meminta Presiden SBY segera mengambil sikap tegas untuk menyelesaika sengketa penanganan perkara antara Polri dan KPK. Hal ini penting, mengingat kedua lembaga penegak hukum tersebut sama-sama memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus tegas. Berikanlah kepercayaan kepada Polri untuk membersihkan kotoran di dalam tubuhnya sendiri," tandas Gus Zaini.
Pembina JFK, Muchdor Mahfud menjelaskkan, KPK yang sudah tidak diragukan dalam mengungkap perkara korupsi, hendaknya lebih memfokuskan diri pada kasus-kasus mega korupsi yang ditangani. Seperti pengusutan dugaan korupsi Hambalang, Bank Century yang melibatkan para petinggi di negeri ini.
"Kami sangat mendukung KPK dalam memerangi korupsi. KPK tidak perlu menangangi dugaan korupsi di tubuh Polri yang bisa diselesaikan sendiri dengan transparan. KPK harus fokus pada penanganan dugaan megakorupsi yang melibatkan orang-orang penting," kata Muchdor Mahfud yang juga salah seorang pengasuh Ponpes Sidogiri.
Ketua Umum MPP Ikatan Pesantren Indonesia JFK, Zaini Ahmad, mengungkapkan, sikap dan dukungan berbeda ini dilandasi atas kewenangan dan profesionalitas Polri dalam menangani dugaan korupsi di internalnya. Integritas dan kewibawaan Polri menurutnya sedang diuji dalam menangani perilaku anggotanya.
"Ini adalah ujian terakhir bagi Polri sebagai lembaga hukum yang menangani dugaan korupsi di dalam tubuhnya sendiri. Jika Polri tidak bersungguh-sungguh apalagi tidak transparan dalam pengusutannya, maka akan hancurlah kewibawaan Polri di mata masyarakat," tegas Zaini Ahmad, seusai menggelar Rakernas di Pasuruan, Minggu malam 5 Agustus 2012.
Menurut Gus Zaini, panggilannya, selain mendukung langkah Polri, JFK juga meminta Presiden SBY segera mengambil sikap tegas untuk menyelesaika sengketa penanganan perkara antara Polri dan KPK. Hal ini penting, mengingat kedua lembaga penegak hukum tersebut sama-sama memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus tegas. Berikanlah kepercayaan kepada Polri untuk membersihkan kotoran di dalam tubuhnya sendiri," tandas Gus Zaini.
Pembina JFK, Muchdor Mahfud menjelaskkan, KPK yang sudah tidak diragukan dalam mengungkap perkara korupsi, hendaknya lebih memfokuskan diri pada kasus-kasus mega korupsi yang ditangani. Seperti pengusutan dugaan korupsi Hambalang, Bank Century yang melibatkan para petinggi di negeri ini.
"Kami sangat mendukung KPK dalam memerangi korupsi. KPK tidak perlu menangangi dugaan korupsi di tubuh Polri yang bisa diselesaikan sendiri dengan transparan. KPK harus fokus pada penanganan dugaan megakorupsi yang melibatkan orang-orang penting," kata Muchdor Mahfud yang juga salah seorang pengasuh Ponpes Sidogiri.
(azh)
