Catut nama SBY, oknum desa akan dipolisikan
Rabu, 01 Agustus 2012 - 03:09 WIB
Catut nama SBY, oknum desa akan dipolisikan
A
A
A
Sindonews.com - Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Sumba Timur, NTT, geram terkait beredarnya kabar di masyarakat setempat yang menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung aktivitas eksplorasi maupun pertambangan emas di kabupaten Sumba Timur.
Tersebarnya informasi ini diawali dari munculnya konflik horizontal di masyarakat Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, terkait kehadiran PT Fathi Resourses (FR) untuk melakukan eksplorasi kandungan emas dan mineral lainnya di wilayah desa itu.
Konflik yang membuat wasrga terpecah dua yakni yang pro dan kontra eksplorasi inilah yang kemudian memunculkan nama presiden SBY. Yang memunculkan nama SBY adalah HDM, yang berprofesi sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Wahang.
Berangnya para petinggi Partai Demokrat setempat bahkan di nampakan dalam rapat klarifikasi Tokoh Masyarakat (Tomas) Desa Wahang dengan Komisi C di gedung DPRD Sumba Timur, Selasa (31/07) siang.
“Saya dapat informasi dan punya rekaman suara Kaur desa itu. Dia mengaku membawa amanat Presiden SBY saat berkunjung ke Sumba Timur beberapa waktu lalu. Yang mana intinya dikatakan Presiden SBY meminta masyarakat jangan menolak aktifitas ekesplorasi dan tambang di Sumba Timur. Ini mengada-ada, saya minta dia bertanggung jawab karena membawa dampak buruk bagi partai kami juga nama baik Ketua Dewan Pembina kami,” tegas Marthinus Pandarangga, anggota Komisi C dari Partai Demokrat dalam rapat tersebut. Selasa (31/7/2012).
Lebih jauh Pandarangga menyesalkan ketidak hadiran Kaur Pemenerintah Desa Wahang dalam rapat ini. “Coba dia hadir, saya mau tanya dia, ada Presiden Indonesia mana lagi saat ini,” geramnya kesal.
Tersebarnya kabar ini berawal dari pengaduan para Tomas Desa Wahang yang membawa aspirasi lebih dari 400-an kepala keluarga, yang mana pada intinya menolak keberadaan PT FR. Para Tomas ini mengatakan ada warga yang merasa di intimidasi oleh Kaur Pemerintah Desa Wahang yang menyatakan warga tidak boleh menolak aktivitas eksplorasi dan pertambangan karena merupakan amanat dari Presiden SBY.
Terpisah, ketika ditemui di halaman DPRD setempat, Josua K Maudjawa, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sumba Timur menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah hokum.
“Ini sudah mencederai hati seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat. Juga telah mencemarkan nama baik Ketua Dewan Pembina kami. Jadi akan kami bawa ke ranah hukum guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara ini,” tandasnya.
Tersebarnya informasi ini diawali dari munculnya konflik horizontal di masyarakat Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, terkait kehadiran PT Fathi Resourses (FR) untuk melakukan eksplorasi kandungan emas dan mineral lainnya di wilayah desa itu.
Konflik yang membuat wasrga terpecah dua yakni yang pro dan kontra eksplorasi inilah yang kemudian memunculkan nama presiden SBY. Yang memunculkan nama SBY adalah HDM, yang berprofesi sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Wahang.
Berangnya para petinggi Partai Demokrat setempat bahkan di nampakan dalam rapat klarifikasi Tokoh Masyarakat (Tomas) Desa Wahang dengan Komisi C di gedung DPRD Sumba Timur, Selasa (31/07) siang.
“Saya dapat informasi dan punya rekaman suara Kaur desa itu. Dia mengaku membawa amanat Presiden SBY saat berkunjung ke Sumba Timur beberapa waktu lalu. Yang mana intinya dikatakan Presiden SBY meminta masyarakat jangan menolak aktifitas ekesplorasi dan tambang di Sumba Timur. Ini mengada-ada, saya minta dia bertanggung jawab karena membawa dampak buruk bagi partai kami juga nama baik Ketua Dewan Pembina kami,” tegas Marthinus Pandarangga, anggota Komisi C dari Partai Demokrat dalam rapat tersebut. Selasa (31/7/2012).
Lebih jauh Pandarangga menyesalkan ketidak hadiran Kaur Pemenerintah Desa Wahang dalam rapat ini. “Coba dia hadir, saya mau tanya dia, ada Presiden Indonesia mana lagi saat ini,” geramnya kesal.
Tersebarnya kabar ini berawal dari pengaduan para Tomas Desa Wahang yang membawa aspirasi lebih dari 400-an kepala keluarga, yang mana pada intinya menolak keberadaan PT FR. Para Tomas ini mengatakan ada warga yang merasa di intimidasi oleh Kaur Pemerintah Desa Wahang yang menyatakan warga tidak boleh menolak aktivitas eksplorasi dan pertambangan karena merupakan amanat dari Presiden SBY.
Terpisah, ketika ditemui di halaman DPRD setempat, Josua K Maudjawa, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sumba Timur menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah hokum.
“Ini sudah mencederai hati seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat. Juga telah mencemarkan nama baik Ketua Dewan Pembina kami. Jadi akan kami bawa ke ranah hukum guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara ini,” tandasnya.
(azh)
