Keraton Solo belum akur, dana hibah distop
Kamis, 26 Juli 2012 - 09:31 WIB
Keraton Solo belum akur, dana hibah distop
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengemukakan, rekonsiliasi antara dua raja Keraton Surakarta beberapa waktu lalu, diketahui belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Secara administrasi, rekonsiliasi itu sudah dilakukan. Namun secara implementasi tidak jalan,” ujar Bibit seusai menerima kunjungan Moeryati Soedibyo, salah satu kerabat Keraton Surakarta, di ruang kerja Gubernur Jateng, Rabu 25 Juli 2012.
Soal belum bisa jalannya hasil-hasil rekonsiliasi, ungkap Bibit,merupakan salah satu bahasan dalam pertemuannya dengan Moeryati Soedibyo. Namun dia tidak ingin membeber lebih jauh permasalahan yang masih terjadi pascarekonsiliasi itu.
“Karena masalah internal keraton. Jadi yang lebih tahu, tentu dari keraton,” katanya.
Mantan Pangkostrad ini hanya menyatakan, melihat kondisi keraton tersebut, maka pemerintah belum akan mencairkan dana bantuan hibah untuk operasional keraton. Pencairan dana sekitar Rp1,2 miliar itu masih akan perkembangan lebih lanjut.
“Bukannya menghalanghalangi (pencairan dana operasional). Tapi harus jelas dulu siapa yang mengelola, dan bertanggungjawab. Hibah ini kan duit rakyat. Jadi sasarannya harus jelas,” tegasnya.
Atas dasar itu, Bibit meminta permasalahan internal Keraton Surakarta tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Pencairan dana hibah ini didasarkan atas permintaan Raja Keraton Surakarta. Sementara itu, Moeryati Sudibyo enggan berkomentar banyak tentang permasalahan yang terjadi di keraton. Moeryati datang bersama Ketua Yayasan Warna Warni Krisnina Akbar Tandjung itu menyatakan, bahwa pertemuan itu sekadar silaturrahmi.
“Beliau kan Gubernur, jadi kalau saya ke Semarang ya sowan,” terangnya diplomatis.
Rekonsiliasi Keraton Surakarta Hadiningrat ditandai dengan penandatanganan damai kedua raja yang sempat kisruh, yakni KGPH Tedjowulan dan KGPH Hangabehi belum lama ini. Penandatangan kesepakatan damai antar Hangabehi dan Tedjowulan yang dilakukan di Hotel Mahakam, Jakarta, hanya disaksikan Wali Kota Solo, Joko Widodo dan perwakilan kerabat Keraton GPH Suryo Wicaksono dan Moeryati Soedibyo. Menurut GPH Suryo Wicaksono, kesepakatan ini didapat tidak dengan mudah.
Sehingga dengan penandatanganan ini diharapkan menjadi tonggak baru dari sejarah keraton, setelah berserteru selama delapan tahun. Menurut Nino, perjanjian ini tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya perjanjian damai yang telah ditandatangani keduannya akan diratifikasi langsung oleh pemerintah. Selanjutnya akan dibawa ke Gubenur Jawa Tengah, termasuk kepada Menteri Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri.
“Secara administrasi, rekonsiliasi itu sudah dilakukan. Namun secara implementasi tidak jalan,” ujar Bibit seusai menerima kunjungan Moeryati Soedibyo, salah satu kerabat Keraton Surakarta, di ruang kerja Gubernur Jateng, Rabu 25 Juli 2012.
Soal belum bisa jalannya hasil-hasil rekonsiliasi, ungkap Bibit,merupakan salah satu bahasan dalam pertemuannya dengan Moeryati Soedibyo. Namun dia tidak ingin membeber lebih jauh permasalahan yang masih terjadi pascarekonsiliasi itu.
“Karena masalah internal keraton. Jadi yang lebih tahu, tentu dari keraton,” katanya.
Mantan Pangkostrad ini hanya menyatakan, melihat kondisi keraton tersebut, maka pemerintah belum akan mencairkan dana bantuan hibah untuk operasional keraton. Pencairan dana sekitar Rp1,2 miliar itu masih akan perkembangan lebih lanjut.
“Bukannya menghalanghalangi (pencairan dana operasional). Tapi harus jelas dulu siapa yang mengelola, dan bertanggungjawab. Hibah ini kan duit rakyat. Jadi sasarannya harus jelas,” tegasnya.
Atas dasar itu, Bibit meminta permasalahan internal Keraton Surakarta tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Pencairan dana hibah ini didasarkan atas permintaan Raja Keraton Surakarta. Sementara itu, Moeryati Sudibyo enggan berkomentar banyak tentang permasalahan yang terjadi di keraton. Moeryati datang bersama Ketua Yayasan Warna Warni Krisnina Akbar Tandjung itu menyatakan, bahwa pertemuan itu sekadar silaturrahmi.
“Beliau kan Gubernur, jadi kalau saya ke Semarang ya sowan,” terangnya diplomatis.
Rekonsiliasi Keraton Surakarta Hadiningrat ditandai dengan penandatanganan damai kedua raja yang sempat kisruh, yakni KGPH Tedjowulan dan KGPH Hangabehi belum lama ini. Penandatangan kesepakatan damai antar Hangabehi dan Tedjowulan yang dilakukan di Hotel Mahakam, Jakarta, hanya disaksikan Wali Kota Solo, Joko Widodo dan perwakilan kerabat Keraton GPH Suryo Wicaksono dan Moeryati Soedibyo. Menurut GPH Suryo Wicaksono, kesepakatan ini didapat tidak dengan mudah.
Sehingga dengan penandatanganan ini diharapkan menjadi tonggak baru dari sejarah keraton, setelah berserteru selama delapan tahun. Menurut Nino, perjanjian ini tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya perjanjian damai yang telah ditandatangani keduannya akan diratifikasi langsung oleh pemerintah. Selanjutnya akan dibawa ke Gubenur Jawa Tengah, termasuk kepada Menteri Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri.
(azh)
