JK: Masjid perlu kemandirian ekonomi

Sindonews.com - Masih banyak Masjid di Indonesia ini memiliki masalah terutama soal sistem dan pengaturan pengurus. Namun, selama ini persoalan itu seperti terabaikan.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Jusuf Kalla menilai, masih diperlukan satu pedoman khusus untuk mengatur ratusan ribu Masjid yang ada di Indonesia, termasuk di Sulsel agar bisa sama dan mandiri dalam pengembangan.

JK memiliki sebuah gagasan untuk menjadikan Masjid mandiri dalam hal perekonomian dan membentuk pos-pos kesehatan.

“Selama ini, jika terjadi semacam bencana atau musibah, Masjid sering kali dijadikan tempat berlindung atau tempat menampung korban bencana, olehnya itu saya melihat perlu ada pos-pos kesehatan di setiap Masjid untuk lebih cepat dalam pelayanan masyarakat disekitar Masjid,” kata Jusuf Kalla saat bertemu dengan jajaran pengurus DMI Sulsel di kediaman pribadinya, Jalan Monginsidi, Makassar, Sulsel, Minggu (22/7/2012).

Bahkan dalam waktu dekat menurut JK, dirinya akan mengundang perbankan syariah untuk membicarakan bentuk kerjasama dengan Masjid dalam hal perencanaan keuangan hingga pengembangan untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Hal itu menurutnya masih perlu, mengingat banyak Masjid yang berjalan sendiri selama ini sangat kesusahaan dalam pengembangannya.

Untuk menciptakan satu Masjid ideal dalam hal pengurusan baik dalam konteks keagamaan hingga kepelayanan masyarakat, menurut JK memang diperlukan satu Masjid percontohan.

Selama ini menurut dia, dari sekira 800-an ribu Masjid di Indonesia, 50 persen diantaranya masih memiliki sistem yang kurang baik.

“Itu artinya masih banyak pekerjaan kita untuk menciptakan pedoman pengurusan Masjid untuk lebih baik. DMI tidak memiliki kewenangan untuk instruksi, DMI hanya punya kewenangan untuk membuat pedoman, itulah yang nantinya akan kita kerjasamakan dengan berbagai pihak termasuk dengan Kementerian Agama,” ujar JK lagi.

Dalam pertemuan menjelang buka puasa tersebut, banyak hal lainnya soal Masjid yang mengemuka, termasuk rencana mengembalikan pedoman azan di satu radio saja agar tidak terjadi lagi masjid-masjid yang mendahului azan sebelum waktunya, dan adanya masjid yang tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya.

“Sebenarnya kita sudah contohkan di Al Markaz Al Islami, adanya aturan tidak menggunakan kaset untuk mengaji, sehingga ada pembatasan cukup 5 menit saja mengaji sebelum adzan, karena banyak hal selama ini ditemukan, masjid-masjid mengaji sejadi-jadinya hingga berjam-jam, tanpa peduli lingkungan sekitar,” tutur JK.

Selain itu, masih banyaknya Masjid di Sulsel yang arah kiblatnya tidak tepat dan masih harus dibicarakan kembali.

“Namun jika selisihnya hanya 10 hingga 15 derajat tidak masalah, karena yang menjadi ketentuannya bukan tepatnya, tetapi arahnya. Hal ini pun terjadi di Masjid Istiqlal Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DMI Sulsel Amin Syam mengaku pertemuan pengurus DMI Sulsel dengan Ketua DMI Pusat baru yang pertama kali sejak dirinya memimpin.
“Memang banyak hal yang kami bicarakan, semuanya bukan teoritif, tetapi aplikatif sehingga kami akan berupaya menerapkannya di Sulsel,” kata dia.

Selama ini menurut Amin Syam, beberapa hal yang mengemuka di pertemuan tersebut telah diterapkan di Sulsel. Walau memang masih banyak masjid di daerah ini yang belum, atau bahkan tidak tersentuh pengurusan yang maksimal dari total masjid yang sekira 4.000 masjid di Sulsel.