Insentif tak cair, guru honorer unjuk rasa
Rabu, 11 Juli 2012 - 15:30 WIB
Insentif tak cair, guru honorer unjuk rasa
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan guru honorer di Kota Samarinda melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Samarinda. Para guru mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mencairkan insentif tersebut.
Para guru ini mewakili ribuan guru honorer lainnya yang belum mendapat dana insentif dari pemerintah. Para guru ini bahkan mendirikan tenda untuk mendesak Pemkot Samarinda segera mencairkan insentif tersebut.
Menurut Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian Wahyudin, aksi ini dilaksanakan setelah berbagai upaya seperti perundingan, negosiasi hingga pertemuan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda tidak ada titik terang. Kesabaran guru honor ini rupanya telah habis hingga memilih untuk berunjuk rasa.
“Ada sekitar lima ribu tenaga honor termasuk guru dan staf tata usaha yang insentif tahun 2012 belum cair. Padahal semestinya pencairan dilakukan per triwulan. Sekarang sudah melewati triwulan ketiga, namun belum ada yang cair,” kata Wahyudin.
Meski sempat bertemu dengan walikota, namun hanya mendapat janji pencairan. Semuanya masih bergantung pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Samarinda yang mencairkan dana tersebut.
“Kami terima insentif Rp1 juta per bulan dengan rincian Rp300 ribu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rp700 ribu dari Pemkot Samarinda melalui mekanisme dana hibah. Dana dari Pemprov sudah sejak bulan Februari 2012 cairnya dan dikirim ke Pemkot Samarinda. Anehnya sampai sekarang kami belum terima, sementara dana sudah tersedia,” tambah Wahyudin.
Sementara itu, Inspektorat Daerah Kota Samarinda Hermanus Barus mengatakan Pemkot Samarinda sedang melakukan proses verifikasi data guru sebelum dicairkan. Proses verifikasi inilah yang memakan waktu cukup lama. Apalagi jumlah guru yang harus diverifikasi mencapai 5 ribu orang.
“Semuanya kita verifikasi dulu, sebab ada perubahan aturan pencairan yang berbeda dengan dulu. Kalau dulu melalui Dinas Pendidikan, sekarang dari kami langsung ke sekolah,” kata Hermanus.
Namun Hermanus berjanji akan melakukan verifikasi dengan cepat agar proses pencairan bisa segera dilakukan. Soal waktu, ia mengusahakan akan menyelesaikan prose situ dalam waktu satu minggu ke depan. Namun proses verifikasi itu dilakukan untuk pencairan insentif triwulan pertama.
“Kita sedang berusaha ini secepatnya, karena kami tahu para guru sangat membutuhkannya. Apalagi ini kan menjelang bulan puasa,” kata Hermanus.
Para guru ini mewakili ribuan guru honorer lainnya yang belum mendapat dana insentif dari pemerintah. Para guru ini bahkan mendirikan tenda untuk mendesak Pemkot Samarinda segera mencairkan insentif tersebut.
Menurut Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian Wahyudin, aksi ini dilaksanakan setelah berbagai upaya seperti perundingan, negosiasi hingga pertemuan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda tidak ada titik terang. Kesabaran guru honor ini rupanya telah habis hingga memilih untuk berunjuk rasa.
“Ada sekitar lima ribu tenaga honor termasuk guru dan staf tata usaha yang insentif tahun 2012 belum cair. Padahal semestinya pencairan dilakukan per triwulan. Sekarang sudah melewati triwulan ketiga, namun belum ada yang cair,” kata Wahyudin.
Meski sempat bertemu dengan walikota, namun hanya mendapat janji pencairan. Semuanya masih bergantung pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Samarinda yang mencairkan dana tersebut.
“Kami terima insentif Rp1 juta per bulan dengan rincian Rp300 ribu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rp700 ribu dari Pemkot Samarinda melalui mekanisme dana hibah. Dana dari Pemprov sudah sejak bulan Februari 2012 cairnya dan dikirim ke Pemkot Samarinda. Anehnya sampai sekarang kami belum terima, sementara dana sudah tersedia,” tambah Wahyudin.
Sementara itu, Inspektorat Daerah Kota Samarinda Hermanus Barus mengatakan Pemkot Samarinda sedang melakukan proses verifikasi data guru sebelum dicairkan. Proses verifikasi inilah yang memakan waktu cukup lama. Apalagi jumlah guru yang harus diverifikasi mencapai 5 ribu orang.
“Semuanya kita verifikasi dulu, sebab ada perubahan aturan pencairan yang berbeda dengan dulu. Kalau dulu melalui Dinas Pendidikan, sekarang dari kami langsung ke sekolah,” kata Hermanus.
Namun Hermanus berjanji akan melakukan verifikasi dengan cepat agar proses pencairan bisa segera dilakukan. Soal waktu, ia mengusahakan akan menyelesaikan prose situ dalam waktu satu minggu ke depan. Namun proses verifikasi itu dilakukan untuk pencairan insentif triwulan pertama.
“Kita sedang berusaha ini secepatnya, karena kami tahu para guru sangat membutuhkannya. Apalagi ini kan menjelang bulan puasa,” kata Hermanus.
(azh)
