Bimtek DPRD dinilai ilegal
Rabu, 11 Juli 2012 - 09:44 WIB
Bimtek DPRD dinilai ilegal
A
A
A
Sindonews.com - Rencana keberangkatan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng untuk mengikuti bimbingan teknik (bimtek) dinilai ilegal.
Pasalnya, pelaksana kegiatan bimtek kali ini adalah sebuah organisasi non-pemerintah, Lapenas. Organisasi ini dinilai tak memiliki legalitas sebagai penyelenggara pelatihan peningkatan kemampuan anggota DPRD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 57/ 2011 tentang Bimtek. Dalam aturan yang disahkan pada 23 Mei 2012 itu menetapkan hanya enam lembaga yang berhak menyelenggarakan bimtek.
Yakni, badan diklat dan pelatihan pemerintah pusat, badan diklat pemerintah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, sekretariat DPRD kabupaten/ kota, partai politik, dan perguruan tinggi (PT). Anggota DPRD Bantaeng Syahabuddin mengatakan, sejumlah anggota DPRD Bantaeng berangkat ke Jakarta, hari ini. Mereka akan berada di Jakarta selama lima hari.
“Saya telah melayangkan surat protes terkait rencana itu dan menolak ikut dalam rombongan. Lapenas bisa memberikan bimtek kepada anggota Dewan atau pihak-pihak unsur pemerintah asalkan menggandeng perguruan tinggi negeri,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Selasa (10/7/2012).
Namun dia mengaku tidak tahu jumlah anggota Dewan yang berangkat ke Jakarta. Berdasarkan pengalaman, masing- masing anggota DPRD mendapatkan uang perjalanan dinas sebesar Rp4,5 juta.
“Harusnya,sebelum memutuskan berangkat mengikuti bimtek, konsultasikan lebih dulu ke komisi I,” ujar dia.
Sekretaris DPRD Bantaeng Amiruddin P menolak jika kegiatan bimtek tersebut ilegal. Sebab, pihaknya belum menerima salinan Permendagri tersebut. Sebalum memutuskan mengikuti bimtek tersebut,pihaknya telah berkoordinasi dengan setwan di daerah lain dan menyatakan regulasi baru itu belum diterapkan.
“Kalau memang sudah berlaku, pasti dari pusat juga akan memberikan peringatan kepada kami,” kata Amiruddin.
Menurut dia, bimbingan teknis ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota DPRD Bantaeng.
“Anggarannya juga saya belum tahu pasti. Namun keberangkatannya akan dilakukan besok (hari ini),” ujar dia.
Pasalnya, pelaksana kegiatan bimtek kali ini adalah sebuah organisasi non-pemerintah, Lapenas. Organisasi ini dinilai tak memiliki legalitas sebagai penyelenggara pelatihan peningkatan kemampuan anggota DPRD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 57/ 2011 tentang Bimtek. Dalam aturan yang disahkan pada 23 Mei 2012 itu menetapkan hanya enam lembaga yang berhak menyelenggarakan bimtek.
Yakni, badan diklat dan pelatihan pemerintah pusat, badan diklat pemerintah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, sekretariat DPRD kabupaten/ kota, partai politik, dan perguruan tinggi (PT). Anggota DPRD Bantaeng Syahabuddin mengatakan, sejumlah anggota DPRD Bantaeng berangkat ke Jakarta, hari ini. Mereka akan berada di Jakarta selama lima hari.
“Saya telah melayangkan surat protes terkait rencana itu dan menolak ikut dalam rombongan. Lapenas bisa memberikan bimtek kepada anggota Dewan atau pihak-pihak unsur pemerintah asalkan menggandeng perguruan tinggi negeri,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Selasa (10/7/2012).
Namun dia mengaku tidak tahu jumlah anggota Dewan yang berangkat ke Jakarta. Berdasarkan pengalaman, masing- masing anggota DPRD mendapatkan uang perjalanan dinas sebesar Rp4,5 juta.
“Harusnya,sebelum memutuskan berangkat mengikuti bimtek, konsultasikan lebih dulu ke komisi I,” ujar dia.
Sekretaris DPRD Bantaeng Amiruddin P menolak jika kegiatan bimtek tersebut ilegal. Sebab, pihaknya belum menerima salinan Permendagri tersebut. Sebalum memutuskan mengikuti bimtek tersebut,pihaknya telah berkoordinasi dengan setwan di daerah lain dan menyatakan regulasi baru itu belum diterapkan.
“Kalau memang sudah berlaku, pasti dari pusat juga akan memberikan peringatan kepada kami,” kata Amiruddin.
Menurut dia, bimbingan teknis ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota DPRD Bantaeng.
“Anggarannya juga saya belum tahu pasti. Namun keberangkatannya akan dilakukan besok (hari ini),” ujar dia.
(azh)
