Alex bantah lakukan politik transaksional
Senin, 25 Juni 2012 - 13:52 WIB
Alex bantah lakukan politik transaksional
A
A
A
Sindonews.com - Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta yang diusung Partai Golkar Alex Noerdin membantah aksi bagi-bagi 700 kupon pengobatan gratis, mie instan, dan roti merupakan bagian dari politik transaksional yang dilakukannya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
"Bukan saweran itu (pembagian kupon pengobatan gratis, mie instan, dan roti). Itu dari uang pribadi, jadi tidak hanya ada kampanye saja, ada saweran terus," kata Alex Noerdin kepada wartawan usai kampanye di areal parkir eks Bioskop Nusantara, Jakarta Timur, Senin (25/6/2012).
Dia mengungkapkan, apa yang dilakukannya tidaklah berbahaya, serta tidak akan mempengaruhi pilihan warga. "Yang berbahaya itu kalau menggunakan dana APBD terselubung dalam bentuk bantuan sosial. Dana bansos itu digunakan untuk kepentingan seseorang, itu lebih berbahaya," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan masih banyak hal yang patut diwaspadai karena dapat mengancam penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta, seperti persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"DPT yang bermasalah, itu yang lebih berbahaya. Kemudian, para birokrasi dari paling atas yang tidak netral, itu adalah pelanggaran pilkada yang paling berat. Saya Gubernur (Sumatera Selatan), saya tahu persis aturannya ini," tukasnya. (lil)
"Bukan saweran itu (pembagian kupon pengobatan gratis, mie instan, dan roti). Itu dari uang pribadi, jadi tidak hanya ada kampanye saja, ada saweran terus," kata Alex Noerdin kepada wartawan usai kampanye di areal parkir eks Bioskop Nusantara, Jakarta Timur, Senin (25/6/2012).
Dia mengungkapkan, apa yang dilakukannya tidaklah berbahaya, serta tidak akan mempengaruhi pilihan warga. "Yang berbahaya itu kalau menggunakan dana APBD terselubung dalam bentuk bantuan sosial. Dana bansos itu digunakan untuk kepentingan seseorang, itu lebih berbahaya," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan masih banyak hal yang patut diwaspadai karena dapat mengancam penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta, seperti persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"DPT yang bermasalah, itu yang lebih berbahaya. Kemudian, para birokrasi dari paling atas yang tidak netral, itu adalah pelanggaran pilkada yang paling berat. Saya Gubernur (Sumatera Selatan), saya tahu persis aturannya ini," tukasnya. (lil)
()
