Panwaslu DKI: Tolak uangnya, jangan pilih orangnya
Minggu, 24 Juni 2012 - 13:12 WIB
Panwaslu DKI: Tolak uangnya, jangan pilih orangnya
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, bersama empat lembaga dan organisasai anti korupsi serta pro demokrasi menggelar kampanye tolak politik uang di Bunderan Hotel Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Lembaga dan organisasi anti korupsi diantaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu Jakarta (KIPP Jakarta), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
"Perputaran uang yang cukup besar di DKI Jakarta berpotensi terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdhansyah di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2012).
Praktik politik uang harus dihentikan, karena sangat merusak sendi-sendi demokrasi dan kehidupan bermasyarakat yang sehat. Maka, slogan ambil uang perlu di ganti dengan tolak uangnya, tolak cagubnya. "Slogan ini sudah usang dan perlu diganti dengan kampanye 'stop politik uang, jangan ambil uangnya dan jangan pilih orangnya'," terangnya.
Pada Pilgub DKI Jakarta 2012 ini, Panwaslu DKI Jakarta bersama ICW, JPPR, KIPP Jakarta dan Perludem menganggap perlu untuk menjadikan Pilgub DKI Jakarta ini sebagai momentum kampanye anti politik uang.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemilih cerdas pasti rasional mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang misi, visi, dan program pasangan calon untuk dijadikan preferensi untuk memilih di bilik suara. "Pemilih rasional tidak mungkin menggadaikan kebebasan dengan uang," tuturnya.
Pemilu atau Pilkada merupakan instrumen untuk mencapai demokrasi di Indonesia. Demokrasi prosedural ini, membutuhkan pemilih yang cerdas untuk pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. (san)
Lembaga dan organisasi anti korupsi diantaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu Jakarta (KIPP Jakarta), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
"Perputaran uang yang cukup besar di DKI Jakarta berpotensi terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdhansyah di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2012).
Praktik politik uang harus dihentikan, karena sangat merusak sendi-sendi demokrasi dan kehidupan bermasyarakat yang sehat. Maka, slogan ambil uang perlu di ganti dengan tolak uangnya, tolak cagubnya. "Slogan ini sudah usang dan perlu diganti dengan kampanye 'stop politik uang, jangan ambil uangnya dan jangan pilih orangnya'," terangnya.
Pada Pilgub DKI Jakarta 2012 ini, Panwaslu DKI Jakarta bersama ICW, JPPR, KIPP Jakarta dan Perludem menganggap perlu untuk menjadikan Pilgub DKI Jakarta ini sebagai momentum kampanye anti politik uang.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemilih cerdas pasti rasional mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang misi, visi, dan program pasangan calon untuk dijadikan preferensi untuk memilih di bilik suara. "Pemilih rasional tidak mungkin menggadaikan kebebasan dengan uang," tuturnya.
Pemilu atau Pilkada merupakan instrumen untuk mencapai demokrasi di Indonesia. Demokrasi prosedural ini, membutuhkan pemilih yang cerdas untuk pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. (san)
()
