Polda masih pelajari laporan pemalsuan data pemilih
Rabu, 20 Juni 2012 - 13:36 WIB
Polda masih pelajari laporan pemalsuan data pemilih
A
A
A
Sindonews.com - Polda Metro Jaya telah menerima laporan soal dugaan pemalsuan data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari tim sukses (timses) calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.
Saat ini, Polda Metro tengah mempelajari sejumlah bukti berupa dokumen keputusan KPU DKI Jakarta terkait DPT dan juga data-data diduga ganda hasil penyisiran dalam DPT.
"Kami sedang pelajari laporan tersebut," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Sebagai aparat penegak hukum pihaknya menerima semua laporan dari masyarakat dan akan menindaklanjutinya. Mengenai kemungkinan penundaan jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub), Rikwanto mengaku tidak tahu. Sebab, soal Pilgub bukan kewenangan polisi tetapi Komisi pemilihan umum (KPU).
"KPU yang memiliki kewenangan untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, bukan polisi," tegasnya.
Namun, Rikwanto berharap jika ada persoalan terkait Pilgub, KPU sebaiknya menyelesaikan melalui mekanisme yang ada. "Silakan KPU kalau ada suatu masalah seperti DPT dan penundaan Pilkada diputuskan dengan mekanisme yang ada," imbaunya.(lin)
Saat ini, Polda Metro tengah mempelajari sejumlah bukti berupa dokumen keputusan KPU DKI Jakarta terkait DPT dan juga data-data diduga ganda hasil penyisiran dalam DPT.
"Kami sedang pelajari laporan tersebut," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Sebagai aparat penegak hukum pihaknya menerima semua laporan dari masyarakat dan akan menindaklanjutinya. Mengenai kemungkinan penundaan jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub), Rikwanto mengaku tidak tahu. Sebab, soal Pilgub bukan kewenangan polisi tetapi Komisi pemilihan umum (KPU).
"KPU yang memiliki kewenangan untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, bukan polisi," tegasnya.
Namun, Rikwanto berharap jika ada persoalan terkait Pilgub, KPU sebaiknya menyelesaikan melalui mekanisme yang ada. "Silakan KPU kalau ada suatu masalah seperti DPT dan penundaan Pilkada diputuskan dengan mekanisme yang ada," imbaunya.(lin)
()
