Tak lapor ke Polda, ini alasan Faisal-Biem
Selasa, 19 Juni 2012 - 05:27 WIB
Tak lapor ke Polda, ini alasan Faisal-Biem
A
A
A
Sindonews.com - Empat Tim Sukses (Timses) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012, hari ini melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya.
Kedua lembaga itu dilaporkan terkait banyaknya pemilih siluman atau ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keempat timses itu merupakan timses pasangan Alex Nordin-Nono Sampono, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini, dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria.
"Kenapa Faisal-Biem tidak ikut ambil bagian dalam pelaporan pidana maupun perdata, berikut alasan kami. Pertama, kami melihat Disdukcapil sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi sumber data KPU untuk menetapkan DPT, telah dengan sengaja dan masif mengeluarkan ratusan ribu adminstrasi kependudukan bermasalah," ujar Koordinator Hukum dan Advokasi Faisal-Biem, Reinhard Parapat, dalam rilis yang diterima Sindonews, Senin 18 Juni 2012.
Alasan kedua, kata dia, pihaknya mencoba melihat lebih jernih permasalahan ini dengan beberapa masukan buat KPUD DKI Jakarta. Masukan untuk KPU DKI Jakarta itu, diantaranya, meminta KPUD DKI agar jumlah DPT bermasalah segera ditetapkan secara resmi dengan meminta masukan dan kesepakatan dengan enam pasangan calon.
"DPT yang bermasalah yang sudah ditetapkan bersama tersebut, kartu pemilihnya harus di tahan oleh KPU DKI, dengan pengawasan yang ketat oleh anggota PPS dan juga para saksi dari pasangan calon. Sehingga, pihak-pihak yang akan melakukan kecurangan-kecurangan tidak dapat melakukan perbuatannya," terangnya.
Lebih lanjut, Reinhard mengatakan, kisruh DPT tidak diarahkan kepada pelaksanaan Pilgub DKI. Alasannya, tim sukses Faisal-Biem sudah berkerja selama satu tahun lamanya untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012. Selama bekerja itu, sudah banyak tenaga dan biaya yang dikeluarkan. (san)
Kedua lembaga itu dilaporkan terkait banyaknya pemilih siluman atau ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keempat timses itu merupakan timses pasangan Alex Nordin-Nono Sampono, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini, dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria.
"Kenapa Faisal-Biem tidak ikut ambil bagian dalam pelaporan pidana maupun perdata, berikut alasan kami. Pertama, kami melihat Disdukcapil sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi sumber data KPU untuk menetapkan DPT, telah dengan sengaja dan masif mengeluarkan ratusan ribu adminstrasi kependudukan bermasalah," ujar Koordinator Hukum dan Advokasi Faisal-Biem, Reinhard Parapat, dalam rilis yang diterima Sindonews, Senin 18 Juni 2012.
Alasan kedua, kata dia, pihaknya mencoba melihat lebih jernih permasalahan ini dengan beberapa masukan buat KPUD DKI Jakarta. Masukan untuk KPU DKI Jakarta itu, diantaranya, meminta KPUD DKI agar jumlah DPT bermasalah segera ditetapkan secara resmi dengan meminta masukan dan kesepakatan dengan enam pasangan calon.
"DPT yang bermasalah yang sudah ditetapkan bersama tersebut, kartu pemilihnya harus di tahan oleh KPU DKI, dengan pengawasan yang ketat oleh anggota PPS dan juga para saksi dari pasangan calon. Sehingga, pihak-pihak yang akan melakukan kecurangan-kecurangan tidak dapat melakukan perbuatannya," terangnya.
Lebih lanjut, Reinhard mengatakan, kisruh DPT tidak diarahkan kepada pelaksanaan Pilgub DKI. Alasannya, tim sukses Faisal-Biem sudah berkerja selama satu tahun lamanya untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012. Selama bekerja itu, sudah banyak tenaga dan biaya yang dikeluarkan. (san)
()
