Faisal Basri: DPT kisruh, Foke harus tanggung jawab
Senin, 11 Juni 2012 - 16:46 WIB
Faisal Basri: DPT kisruh, Foke harus tanggung jawab
A
A
A
Sindonews.com - Daftar pemilih tetap (DPT) terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dinilai karut marut. Bahkan, DPT ini akan digugat lima calon gubernur (cagub) DKI ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut calon gubernur (cagub) Faisal Basri, karut marutnya DPT sebenarnya tanggung jawab Fauzi Bowo (Foke) sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan KPU. Maka itu, cagub jalur independen ini akan meminta pertanggungjawaban kepada Foke.
"Tidak bisa menuntut KPU DKI karena persoalan ini bermuara di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemprov DKI. Lah, dinas
ini kan ada di bawah koordinasi gubernur," ujar Faisal di
Jakarta, Senin (11/6/2012).
Kata Faisal, Fokelah yang wajib menyelesaikan kekisruhan DPT. Selama ini, Foke hanya diam dan tak pernah memberikan tanggapan apa-apa terkait permasalahan DPT.
Menurut Faisal, lima pasangan cagub termasuk dirinya, pekan lalu mengadakan pertemuan membahas kemungkinan penundaan Pilgub karena belum selesainya persoalan teknis DPT.
Bahkan, ada kubu yang menyatakan akan memboikot pilgub. "Perkara boikot atau tidak, itu sedang diurus oleh tim kami bersama dengan tim pasangan lainnya. Yang jelas Foke harus bertanggung jawab atas kekisruhan data dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini," tegasnya.
Sebelumnya, pihak KPU DKI telah mengesahkan jumlah DPT untuk Pilkada
DKI pada 2 Juni lalu, sejumlah 6.982.179 orang. Namun, jumlah tersebut
ditolak oleh lima pasangan cagub-cawagub karena sejumlah alasan.
Alasan itu antara lain, belum semua masyarakat DKI Jakarta terdaftar sebagai pemilih, ditemukannya pemilih fiktif dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda serta NIK tanpa kode DKI. Tim sukses dari lima cagub menolak menandatangani pengesahan DPT.(lin)
Menurut calon gubernur (cagub) Faisal Basri, karut marutnya DPT sebenarnya tanggung jawab Fauzi Bowo (Foke) sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan KPU. Maka itu, cagub jalur independen ini akan meminta pertanggungjawaban kepada Foke.
"Tidak bisa menuntut KPU DKI karena persoalan ini bermuara di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemprov DKI. Lah, dinas
ini kan ada di bawah koordinasi gubernur," ujar Faisal di
Jakarta, Senin (11/6/2012).
Kata Faisal, Fokelah yang wajib menyelesaikan kekisruhan DPT. Selama ini, Foke hanya diam dan tak pernah memberikan tanggapan apa-apa terkait permasalahan DPT.
Menurut Faisal, lima pasangan cagub termasuk dirinya, pekan lalu mengadakan pertemuan membahas kemungkinan penundaan Pilgub karena belum selesainya persoalan teknis DPT.
Bahkan, ada kubu yang menyatakan akan memboikot pilgub. "Perkara boikot atau tidak, itu sedang diurus oleh tim kami bersama dengan tim pasangan lainnya. Yang jelas Foke harus bertanggung jawab atas kekisruhan data dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini," tegasnya.
Sebelumnya, pihak KPU DKI telah mengesahkan jumlah DPT untuk Pilkada
DKI pada 2 Juni lalu, sejumlah 6.982.179 orang. Namun, jumlah tersebut
ditolak oleh lima pasangan cagub-cawagub karena sejumlah alasan.
Alasan itu antara lain, belum semua masyarakat DKI Jakarta terdaftar sebagai pemilih, ditemukannya pemilih fiktif dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda serta NIK tanpa kode DKI. Tim sukses dari lima cagub menolak menandatangani pengesahan DPT.(lin)
()
