Data bermasalah dalam DPT harus ditampilkan
Minggu, 10 Juni 2012 - 14:12 WIB
Data bermasalah dalam DPT harus ditampilkan
A
A
A
Sindonews.com - Pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat pemantau pemilu harus menampilkan data yang dianggap tidak benar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan.
"Kalau ada keinginan memperbaiki kualitas data pemilih Pemilukada DKI 2012, pasangan calon, masyarakat, dan penyelenggara pemilu seharusnya menampilkan data yang dianggap tak benar kepada otoritas yang berwenang untuk dimusnahkan kalau ganda, diberikan hak politiknya kalau tak terdaftar," kata Manajer Advokasi dan Pendidikan Pemilih Jaringan Pendidikan Pemilih
untuk Rakyat (JPPR) Sunarto dalam diskusi 'Mengurai Sengkarut DPT Pemilukada DKI Jakarta' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2012).
Dia mengatakan, DPT selalu menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bahkan, pada Pemilu 2009 persoalan DPT sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Pada Pemilu 2009 yang paling nampak adalah banyaknya pemilih yang kehilangan haknya. Sedangkan Pemilukada DKI 2012 yang nampak digugat oleh kandidat adalah pemilih siluman dengan perbandingan DPT dengan e-KTP DKI Jakarta," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan sikap sejumlah pasangan calon dan tim suksesnya yang selalu mempersoalkan DPT di akhir tahapan penetapan DPT. "Seharusnya, bila ada kejanggalan terhadap penyusunan DPS menjadi DPT, parpol segera melaporkannya. Mengapa selalu di detik-detik terakhir penetapan DPT rame-rame mempersoalkan masalah DPT. Padahal problem daftar pemilih dalam pemilu nasional dan Pilkada sering menjadi persoalan," ungkapnya.
Sekedar diketahui, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-A Riza Patria, Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rachbini (Didik), Faisal Basri-Biem Benjamin, serta pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono menolak menandatangani penetapan DPT Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Mereka menilai data DPT masih bermasalah. Jadi, hanya timses pasangan Foke-Nara yang menyetujui pengesahan DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 tersebut. (lil)
"Kalau ada keinginan memperbaiki kualitas data pemilih Pemilukada DKI 2012, pasangan calon, masyarakat, dan penyelenggara pemilu seharusnya menampilkan data yang dianggap tak benar kepada otoritas yang berwenang untuk dimusnahkan kalau ganda, diberikan hak politiknya kalau tak terdaftar," kata Manajer Advokasi dan Pendidikan Pemilih Jaringan Pendidikan Pemilih
untuk Rakyat (JPPR) Sunarto dalam diskusi 'Mengurai Sengkarut DPT Pemilukada DKI Jakarta' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2012).
Dia mengatakan, DPT selalu menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bahkan, pada Pemilu 2009 persoalan DPT sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Pada Pemilu 2009 yang paling nampak adalah banyaknya pemilih yang kehilangan haknya. Sedangkan Pemilukada DKI 2012 yang nampak digugat oleh kandidat adalah pemilih siluman dengan perbandingan DPT dengan e-KTP DKI Jakarta," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan sikap sejumlah pasangan calon dan tim suksesnya yang selalu mempersoalkan DPT di akhir tahapan penetapan DPT. "Seharusnya, bila ada kejanggalan terhadap penyusunan DPS menjadi DPT, parpol segera melaporkannya. Mengapa selalu di detik-detik terakhir penetapan DPT rame-rame mempersoalkan masalah DPT. Padahal problem daftar pemilih dalam pemilu nasional dan Pilkada sering menjadi persoalan," ungkapnya.
Sekedar diketahui, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-A Riza Patria, Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rachbini (Didik), Faisal Basri-Biem Benjamin, serta pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono menolak menandatangani penetapan DPT Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Mereka menilai data DPT masih bermasalah. Jadi, hanya timses pasangan Foke-Nara yang menyetujui pengesahan DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 tersebut. (lil)
()
