Sebelum pemungutan suara, soal DPT harus selesai
Senin, 04 Juni 2012 - 20:15 WIB
Sebelum pemungutan suara, soal DPT harus selesai
A
A
A
Sindonews.com - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 dari jalur independen, Hendardji Soepandji-A.Riza Patria berharap, kisrug Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI dapat diselesaikan sebelum pemungutan suara.
"Jadi kita ingin masalah DPT ini selesai sebelum Pilkada ini dimulai, sehingga tidak ada lagi masalah," ujarnya kepada Sindonews ketika dihubungi, Senin (4/6/2012).
Lebih jauh, dia berharap, dengan selesainya persoalan DPT, tidak ada gugatan yang akan dilayangkan kepada pemenang Pilgub DKI Jakarta 2012. Maka dari itu, pihaknya mendesak KPUD DKI Jakarta segera membenahi data DPT yang masih bermasalah.
"Kenapa sekarang lebih cerewet? Supaya kedepan jangan ada gugat menggugat, sehingga di Pilkada nanti itu tidak ada lagi permasalahan yang timbul dikemudian hari," tambahnya.
Ditambahkan dia, kisruh DPT dalam Pilgub DKI Jakarta, bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pihak, baik pihak KPUD DKI, Pemprov DKI, pasangan calon, dan masyarakat.
"Untuk kedepannya, lebih baik lagi menyikapinya dengan menunjukkan kesungguhan dan keseriusan dalam rangka penanganan DPT ini," terangnya.
Sekedar diketahui, lima timses yang menolak menandatangani pengesahan DPT itu adalah timses dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-A.Riza Patria, Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rachbini (Didik), Faisal Basri-Biem Benjamin, dan pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.
Para pasangan calon Gubernur itu menilai, DPT yang telah ditetapkan KPUD DKI Jakarta bermasalah. Jadi, hanya timses pasangan Foke-Nara yang menyetujui pengesahan DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 tersebut. (san)
"Jadi kita ingin masalah DPT ini selesai sebelum Pilkada ini dimulai, sehingga tidak ada lagi masalah," ujarnya kepada Sindonews ketika dihubungi, Senin (4/6/2012).
Lebih jauh, dia berharap, dengan selesainya persoalan DPT, tidak ada gugatan yang akan dilayangkan kepada pemenang Pilgub DKI Jakarta 2012. Maka dari itu, pihaknya mendesak KPUD DKI Jakarta segera membenahi data DPT yang masih bermasalah.
"Kenapa sekarang lebih cerewet? Supaya kedepan jangan ada gugat menggugat, sehingga di Pilkada nanti itu tidak ada lagi permasalahan yang timbul dikemudian hari," tambahnya.
Ditambahkan dia, kisruh DPT dalam Pilgub DKI Jakarta, bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pihak, baik pihak KPUD DKI, Pemprov DKI, pasangan calon, dan masyarakat.
"Untuk kedepannya, lebih baik lagi menyikapinya dengan menunjukkan kesungguhan dan keseriusan dalam rangka penanganan DPT ini," terangnya.
Sekedar diketahui, lima timses yang menolak menandatangani pengesahan DPT itu adalah timses dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-A.Riza Patria, Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rachbini (Didik), Faisal Basri-Biem Benjamin, dan pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.
Para pasangan calon Gubernur itu menilai, DPT yang telah ditetapkan KPUD DKI Jakarta bermasalah. Jadi, hanya timses pasangan Foke-Nara yang menyetujui pengesahan DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 tersebut. (san)
()
