DPT bermasalah, Disdukcapil dinilai tak profesional
Senin, 04 Juni 2012 - 19:52 WIB
DPT bermasalah, Disdukcapil dinilai tak profesional
A
A
A
Sindonews.com - Lima tim sukses (Timses) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menolak pengesahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Salah seorang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, A Riza Patria menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta tidak profesional dalam mendata warganya.
"Ya intinya kan itu tugas aparat Disdukcapil yang tidak profesional. Itu akar masalahnya. Ini kan selalu kejadian dari Pemilu ke pemilu. Jadi aparat itu melaksanakan tugas hanya sebagai formalitas, rutinitas, tidak dilakukan dengan kesungguhan," ujar A Riza Patria kepada Sindonews ketika dihubungi, Senin (4/6/2012).
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta itu memiliki data yang akurat dalam mendata warganya. "Berapa yang meninggal? Karena orang yang sudah meninggal itu tidak terdata dengan baik berarti. Masa orang yang sudah meninggal masih ada datanya. Jadi Pemda itu tidak punya sistem I.T yang baik,"tuturnya yang berpasangan dengan Hendardji Soepandji itu.
Mudah-mudahan, sambung dia, dengan adanya e-KTP saat ini bisa lebih baik dalam hal pendataan penduduk. Selain itu, ia pun menilai dalam masalah kisruh DPT ini, aparat Pemprov DKI Jakarta tidak sungguh-sungguh dalam melibatkan unsur masyarakat dalam rangka pendataan penduduk.
"Harusnya masyarakat dilibatkan secara aktif oleh Pemda, dalam rangka pendataan. Kan saat ini masalahnya, banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda, yang meninggal, orang yang pindah," katanya.
Selain Disdukcapil, ia pun mendesak agar pihak KPU DKI bisa sungguh-sungguh dalam membenahi masalah DPT ini.
"Ya itu yang kita harapkan sekarang dalam proses ini KPU DKI bisa menindaklanjuti kalau masih ada lagi yang ganda, data ini harus terus diperbaiki sampai pada waktunya," pungkasnya.
Sekedar diketahui, lima timses yang menolak menandatangani pengesahan DPT itu adalah timses dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-A.Riza Patria, Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rachbini (Didik), Faisal Basri-Biem Benjamin, serta pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono. Mereka menilai DPT masih bermasalah. Jadi, hanya timses pasangan Foke-Nara yang menyetujui pengesahan DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 tersebut.(azh)
Salah seorang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, A Riza Patria menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta tidak profesional dalam mendata warganya.
"Ya intinya kan itu tugas aparat Disdukcapil yang tidak profesional. Itu akar masalahnya. Ini kan selalu kejadian dari Pemilu ke pemilu. Jadi aparat itu melaksanakan tugas hanya sebagai formalitas, rutinitas, tidak dilakukan dengan kesungguhan," ujar A Riza Patria kepada Sindonews ketika dihubungi, Senin (4/6/2012).
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta itu memiliki data yang akurat dalam mendata warganya. "Berapa yang meninggal? Karena orang yang sudah meninggal itu tidak terdata dengan baik berarti. Masa orang yang sudah meninggal masih ada datanya. Jadi Pemda itu tidak punya sistem I.T yang baik,"tuturnya yang berpasangan dengan Hendardji Soepandji itu.
Mudah-mudahan, sambung dia, dengan adanya e-KTP saat ini bisa lebih baik dalam hal pendataan penduduk. Selain itu, ia pun menilai dalam masalah kisruh DPT ini, aparat Pemprov DKI Jakarta tidak sungguh-sungguh dalam melibatkan unsur masyarakat dalam rangka pendataan penduduk.
"Harusnya masyarakat dilibatkan secara aktif oleh Pemda, dalam rangka pendataan. Kan saat ini masalahnya, banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda, yang meninggal, orang yang pindah," katanya.
Selain Disdukcapil, ia pun mendesak agar pihak KPU DKI bisa sungguh-sungguh dalam membenahi masalah DPT ini.
"Ya itu yang kita harapkan sekarang dalam proses ini KPU DKI bisa menindaklanjuti kalau masih ada lagi yang ganda, data ini harus terus diperbaiki sampai pada waktunya," pungkasnya.
Sekedar diketahui, lima timses yang menolak menandatangani pengesahan DPT itu adalah timses dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-A.Riza Patria, Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rachbini (Didik), Faisal Basri-Biem Benjamin, serta pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono. Mereka menilai DPT masih bermasalah. Jadi, hanya timses pasangan Foke-Nara yang menyetujui pengesahan DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 tersebut.(azh)
()
